Laporan Khusus: Konflik Panjang Perusahaan Sawit Tanpa HGU

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 23 Feb 2025 - 22:16

Tandan Buah Segar dari lahan PT ABS--RIO/RB

laporan khusus: konflik panjang perusahaan sawit tanpa hgu                             koranrb.id - pt agro bengkulu selatan (abs) yang berlokasi di kecamatan pino raya dan kecamatan ulu manna kabupaten bengkulu selatan terus beroperasi meskipun tidak mengantongi hak guna usaha (hgu).
kehadiran perusahaan kelapa sawit tersebut memicu konflik berkepanjangan dengan masyarakat. berikut laporan khusus minggu ini  
pt abs berdiri sejak tahun 2012 mengklaim mempunyai luas lahan 2.950 hektare. berlokasi di tujuh desa penyangga dari dua kecamatan.
yakni kecamatan pino raya: desa cinto mandi, kembang seri, karang cayo, pagar gading, tanjung aur ii dan suka bandung.
baca juga:direktur rsmy pastikan polemik petugas keamanan dan keluarga pasien selesai
baca juga:program magang ke jepang kembali dibuka, disnakertrans provinsi bengkulu bakal kirim 150 orang
serta di kecamatan ulu manna desa bandar agung.
atas polemik pt abs saat ini, forum masyarakat pino raya (fmpr) membawa kasus ini ke dprd bengkulu selatan.
fmpr meminta  pt tersebut ditutup dan beroperasi lagi karena izin prinsip perusahaan sudah kedaluwarsa. ditambah lagi sejak beroperasi, pt abs belum memiliki izin hgu. 
selain itu saat ini sebagian besar lahan yang diklaim pt abs sudah terbengkalai dan tidak diurus lagi oleh perusahaan.
baca juga:telusuri sisa motor dinas belum diketahui penggunanya, kabid aset tunggu instruksi sekda
baca juga:kasus jembrana naik lagi, 57 sapi di kota bengkulu terjangkit, 11 ekor mati
bahkan ada sebagian lahan kelapa sawit yang sudah tidak dipanen lagi.
untuk itu warga pino raya berharap agar dprd bengkulu selatan mendesak bupati (gusnan mulyadi red) agar menutup operasional pt abs dan mengembalikan lahan pt abs ke masyarakat. 
ketua fmpr rusli mengatakan, pemerintah daerah harus segera mencabut izin usaha perkebunan (iup) pt abs.
selama ini perusahaan tersebut banyak memunculkan konflik di tengah masyarakat. fmpr telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait permasalahan pt abs.
baca juga:batas akhir pelunasan 14 maret 2025, 93 cjh belum lunasi bipih
baca juga:kabar gembira, pemprov bengkulu bakal naikkan tpp dan insentif jasa medis asn
mulai dari dprd kabupaten bengkulu selatan, pemkab bengkulu selatan, dprd provinsi, pemprov bengkulu hingga aparat penegak hukum. hanya saja langkah tersebut saat ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan dari masyarakat.
“pt ini terbengkalai, tidak memiliki izin lengkap dan tentunya ini melanggar aturan pemerintah,” kata rusli.
adapun luas lahan pt abs terbengkalai tersebut mencapai 2.506 hektare dan hanya ditumbuhi semak. dan sebagian digarap oleh masyarakat.
sedangkan lahan yang digarap pt abs sebanyak 444 hektare, berlokaasi di desa karang cayo, kembang  seri, tanjug aur, pagar gading dan bandar agung.
baca juga:baru 28 perusahaan dan instansi pemerintah di kota bengkulu perkerjakan penyandang disabilitas
baca juga:tunggakan pbb capai rp3,2 miliar, kejari ikut lakukan penagihan
lahan 444 hektare tersebut kembali digarap oleh pt abs sejak tahun 2023. sebelum itu lahan tersebut digarap oleh masyarakat. namun setelah masyarakat membersihkan lahan, pihak pt kembali merebut lahan tersebut.
 “sekrang sudah digarap oleh pt lagi yang 444 hektare,” terang rusli.
sementara itu dilahan terbengkalai milik pt abs lebih kurang 150 hektarenya dikuasai oleh masyarakat.
“lahan pt abs terbengkalai ini harusnya dikembalikan ke pemerintah daerah,” imbuh rusli.
baca juga:240 peserta tes pppk tahap ii di bengkulu tengah sampaikan sanggahan
baca juga:distan bengkulu tengah ajukan bantuan alsintan ke kementerian pertanian
walhi bengkulu ikut memantau perusahaan-perusahaan yang ada di bengkulu selatan.
mengenai persoalan pt abs, walhi bengkulu meminta pemerintah memiliki tanggungjawab untuk membentuk tim gugus tugas reforma agraria, yang dimandatkan peraturan presiden tentang reforma agraria dalam rangka untuk mendorong resolusi penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan pt abs.
pemerintah sesuai kewenangannya dapat mengevaluasi dan mencabut seluruh perizinan yang telah kadaluarsa karena ini menunjakan bahwa ketidakpatuhan perusahaan abs.
walhi bengkulu mendukung perjuangan masyarakat untuk memastikan hak tenurial nya dapat diakui dan dilindungi oleh negara sesuai dengan mandat konstitusi, pasal 33 uud 1945 bahwa bumi, air dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. walhi bengkulu menilai pt abs terlalu berani menggarap lahan tanpa hgu.
aktivis lingkungan yang juga mantan direktur walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga mengatakan, perusahaan pt abs sampai saat ini tidak lagi memiliki hgu. izin lokasi pada tahun 2012 lalu diperpanjang pada tahun 2015 dan berkahir  tahun 2016. 
“saya katakan pt abs terlalu berani garap lahan yang tidak ada hgu nya,” kata ritonga.
 saat ini ada 444 hektare lahan pt abs yang digarap oleh perusahaan, artinya perusahaan tersebut dinilai tidak serius mengelola perkebunan kelapa sawit.
sehingga pt abs diduga telah menelantarkan lahan atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan sebagai bentuk kewajiban pemegang izin, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai kawasan telantar berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. 
 “yang jelas pt abs juga menelantarkan lahan,” terang ritonga.
di tempat terpisah, dprd bengkulu selatan mempersiapkan panitia khusus (pansus) untuk menuntaskan polemik pt agro bengkulu selatan (abs) yang beroperasi di kecamatan pino raya. beberapa poin permasalahan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini diantaranya soal perizinan dan sengketa lahan.
selain itu beberapa pihak terkait dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) dan badan pertanahan nasional (bpn) bengkulu selatan ikut terlibat dalam pembahasan polemic pt abs.
anggota komisi ii dprd bengkulu selatan yaumil hajil akbar mengatakan, hasil koordinasi dengan dpmptsp dan bpn bengkulu selatan terungkap bahwa hak guna usaha (hgu) pt abs belum terbit.
sehingga dengan belum terbitnya hgu perusahaan tersebut, komisi ii dprd bengkulu selatan meminta pemda bengkulu selatan untuk membekukan aktifitas perusahaan.
pihak dewan menilai apabila hgu belum terbit maka perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi bagi daerah. 
“penjelasan bpn dan dpmptsp hgu pt abs belum terbit, maka pemda harus ambil langkah tegas,” kata yaumil.
pt abs masih kata yaumil tidak boleh beroperasi selama izin hgu belum diterbitkan oleh pemerintah daerah. sebab apabila masih beroperasi maka akan terjadi kebocoran pendapatan negara dan berpotensi masuk dalam korupsi.
agar fokus pada permasalahan dan tuntas, komisi ii menurut yaumil akan membuat pansus.
dengan demikian dewan akan fokus dan mengambil sikap tegas bersama pihak terkait. “kita rencanakan buat pansus,” ujar yaumil.
wakil ketua dprd bengkulu selatan holman se menerangkan pembentukan pansus masalah pt abs sedang proses. namun dalam waktu dekat pihaknya memastikan pansus tersebut terbentuk dan segera berkerja.
“masih proses (pembentukan pansus,” ujar holman.
sementara itu kepala dpmptsp kabupaten bengkulu selatan edwien permana mengatakan, sampai saat ini pemohon pt abs baru mendapatkan izin pkkpr perizinan konfirmasi kegiatan penata ruangnya. hanya saja terkait hgu dan lainnya bukan lagi kewenangan dari pemerintah daerah bengkulu selatan. 
“ppkpr ini sebagai bahan pt abs untuk meningkatkan izin berikutnya yaitu hgu, hgu itu adalah kewenangan bpn provinsi bengkulu, sebatas itu kalau kita,” kata edwien. 
sementara itu bupati bengkulu selatan mengatakan, masalah pt abs tersebut adalah konflik pertanahan antara perusahaan dan masyarakat. dimana dalam perusahaan tersebut telah jelas hak dan kewajiban.
“kalau kami akan memihak pada peraturan undang-undang yang berlaku,” kata gusnan.
 kalaupun perusahaan yang salah maka menurut gusnan harus ditindak, begitupun kalau masyarakat yang salah maka harus ditindak. “jadi semuanya gak akan kusut apabila kita semua mengikuti aturan yang ada,” ujat gusnan.
 aparat kepolisian polres bengkulu selatan siap menampung laporan warga terkait permasalahan dengan perusahaan yang ada di bengkulu selatan termasuk pt abs. baik kasus dugaan korupsi ataupun kasus sengketa dan lainnya. 
 kapolres bengkulu selatan akbp florentus situngkir sik mengatakan, tugas aparat kepolisian adalah melayani masyarakat. melayani masyarakat salah satunya menerima laporan warga terkait permasalahan di tengah-tengah masyarakat.
adanya permasalahan masyarakat pino raya dan pt abs, kapolres telah mengetahui namun belum terlibat atau pun menerima laporan. 
“kalau ada permasalahan dan ada unsur pidana atau yang dirugikan tentunya polisi siap menerima laporan,” kata kapolres. 
hanya saja dalam kasus ini kapolres mengungkapkan dirinya belum mengetahui secara jelas. dirinya berharap kasus tersebut melibatkan unsur terkait seperti pemkab bengkulu selatan dan lainnya.  “intinya ada bukti pidana laporkan,” ujar kapolres. 
hanya saja dalam kasus seperti ini kapolres sangat berharap jangan sampai ada perselisihan dan membuat konflik dan berakibat pidana lainnya. karena apabila hal tersebut terjadi ia memastikan akan banyak pihak dirugikan termasuk perushaan dan masyarakat. 
“jangan sampai ada konflik kalau ada permasalahan lapor ke aph,” demikian kapolres.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 24 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan