KN Rp1,2 Miliar Korupsi Dana BOS SMPN 17 Belum Pulih, Aset Mantan Kepsek dan Bendahara Ditelusuri Jaksa

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 17 Feb 2025 - 23:28

DIKAWAL: Terdakwa mantan Kepala dan Bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu, Imam Santoso, S.Pd dan Yudarlanadi, M.Pd.I nampak dikawal Jaksa saat hendak persidangan. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID - Pasca dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021-2022 oleh Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.

Aset terdakwa mantan Kepala dan Bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu, Imam Santoso, S.Pd dan Yudarlanadi, M.Pd.I mulai ditelusuri Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Kejari (Kajari) Bengkulu Dr. Ni Wayan Sinaryati, SH, MH melalui Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Bengkulu Marjek Ravilo, SH, MH.

Ia mengatakan Jaksa mulai memantau dan merekap aset terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipikor dana BOS tahun 2021-2022 SMPN 17 Kota Bengkulu.

Pemantau tersebut dilakukan sebab Kerugian Negara (KN) sebesar Rp1,2 miliar belum pulih maka dari itu upaya asset tracing dilakukan.

"Memang untuk KN dari perkara Tipikor Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu belum pulih saat ini kita sudah mulai melakukan pemantauan aset kedua terdakwa," ungkap Marjek pada RB 17 Februari 2025.

Marjek melanjutkan jika kedua terdakwa tidak memiliki harta sama sekali, maka hukuman penjara akan ditambah sesuai amar putusan.

Namun saat ini usaha tim asset tracing sedang melakukan pemantauan terhadap harta baik harta bergerak maupun harta nonbergerak.

"Saat ini kita masih membidik harta keduanya jika tidak ada lagi mau tidak mau hukuman subsidair harus dijalani kedua terdakwa," terang Marjek.

Penelusuran aset harus dilakukan sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

kn rp1,2 miliar korupsi dana bos smpn 17 belum pulih, aset mantan kepsek dan bendahara ditelusuri jaksa                             koranrb.id - pasca dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap dana bantuan operasional sekolah (bos) tahun 2021-2022 oleh pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu.
aset terdakwa mantan kepala dan bendahara smpn 17 kota bengkulu, imam santoso, s.pd dan yudarlanadi, m.pd.i mulai ditelusuri kejaksaan negeri (kejari) bengkulu.
hal tersebut dibenarkan kepala kejari (kajari) bengkulu dr. ni wayan sinaryati, sh, mh melalui pelaksana harian (plh) kepala seksi (kasi) pidsus kejari bengkulu marjek ravilo, sh, mh.
ia mengatakan jaksa mulai memantau dan merekap aset terdakwa yang terlibat dalam perkara tipikor dana bos tahun 2021-2022 smpn 17 kota bengkulu.
baca juga:harga beras lokal naik, petani memilih jual keluar kota
baca juga:jelang pelantikan gubernur, 30 asn kabupaten pindah ke pemprov bengkulu
pemantau tersebut dilakukan sebab kerugian negara (kn) sebesar rp1,2 miliar belum pulih maka dari itu upaya asset tracing dilakukan.
"memang untuk kn dari perkara tipikor dana bos smpn 17 kota bengkulu belum pulih saat ini kita sudah mulai melakukan pemantauan aset kedua terdakwa," ungkap marjek pada rb 17 februari 2025.
marjek melanjutkan jika kedua terdakwa tidak memiliki harta sama sekali, maka hukuman penjara akan ditambah sesuai amar putusan.
namun saat ini usaha tim asset tracing sedang melakukan pemantauan terhadap harta baik harta bergerak maupun harta nonbergerak.
baca juga:harga gabah di bawah ketetapan minimal, pemkab bengkulu utara tak bisa ambil langkah 
baca juga:polisi temukan transaksi rp700 juta di situs, diduga judi online oknum pns 
"saat ini kita masih membidik harta keduanya jika tidak ada lagi mau tidak mau hukuman subsidair harus dijalani kedua terdakwa," terang marjek.
penelusuran aset harus dilakukan sebagai upaya pengembalian kerugian negara.
“pengembalian kn ini adalah wajib hukumnya memang jika tidak ada harta sama sekali hukuman subsidair dalam pidana tambahan bisa dibebankan pada terdakwa,” tutup marjek.
sekedar mengulas, imam santoso dan yudarlanadi  terbukti melakukan tipikor terhadap dana bos tahun 2021-2022.
kedua terdakwa divonis berbeda oleh majelis hakim pada 22 januari 2025. bertindak selaku ketua majelis, paisol, sh.
baca juga:3.000 anak di kota bengkulu nikmati mbg perdana, pelajar: ada ayam, tahu dan sayur bening, ini sangat enak
baca juga:kemenperin semakin optimalkan jasa layanan industri untuk pelaku usaha
dalam putusan, majelis hakim sependapat dengan tuntutan jpu dengan membuktikan perbuatan kedua terdakwa sesuai pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
terdakwa imam santoso divonis dengan hukuman penjara 3 tahun denda rp100 juta  subsidair 6  bulan.
imam santoso dibebankan uang pengganti (up) sebesar rp247 juta dan harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan atau diganti dengan hukuman penjara 1 tahun.
selanjutnya terdakwa yudarlanadi divonis dengan hukuman penjara 5 tahun   dengan denda rp 100 juta subsidair 6 bulan, serta membebankan up sebesar rp766 juta subsidair 3 tahun.
"dengan sah dan menyakinkan bahwa kedua terdakwa divonis dengan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi," ungkap paisol dimuka persidangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan