DPRD Minta Perangkat Desa Lulus PPPK Tidak Dilantik, Kirim Surat ke Bupati Terpilih

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 12 Feb 2025 - 23:01

HEARING: Komisi I DPRD Seluma menggelar hearing bersama Pemkab Seluma membahas masalah honorer.-foto: izul/koranrb.id-

dprd minta perangkat desa lulus pppk tidak dilantik, kirim surat ke bupati terpilih                            koranrb.id - dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) seluma mencatat sebanyak 20 perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) di kabupaten seluma lulus seleksi aparatur sipil negara (asn).
terdiri dari 4 orang lulus calon pegawai negeri sipil (cpns) dan 16 orang lulus calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
hal ini disampaikan dinas pmd seluma dalam hearing bersama komisi 1 dprd seluma. 
kepala dinas pmd, nopetri elmanto membeberkan perangkat desa yang lulus seleksi asn untuk di kecamatan sukaraja di desa cahaya negeri ada 2 orang, desa bukit peninjauan ii 1 orang, desa padang kuas 1 orang.
kecamatan seluma utara di desa pandan 1 orang, kecamatan talo di desa lubuk gadis 1 orang, desa harapan mulya 1 orang, kecamatan ilir talo di desa pasar talo 1 orang, dan desa talang kabu 1 orang.
baca juga:hingga februari 2025, zakat asn kaur terkumpul rp900 juta, tahun ini upz masjid diminta lebih aktif
baca juga:pemkab lebong tak pernah menerima sk ketetapan dbh 2024 pemprov bengkulu 
kecamatan talo kecil di desa taba 1 orang, kecamatan ulu talo desa pagar banyu 3 orang, kecamatan seluma selatan di desa tangga batu 2 orang, dan desa tanjung seluai 1 orang.
selanjutnya, kecamatan seluma timur di desa kota agung 1 orang, dan desa rawa sari 1 orang, kecamatan semidang alas di desa pinju layang 1 orang, dan desa petai kayu 1 orang.
jumlah ini kemungkinan besar masih bertambah, mengingat data yang diperoleh baru diterima dinas pmd dari segelintir informan. atas hal ini diharapkan agar pemerintah desa segera melaporkan kepada dinas pmd seluma.
setelah dinyatakan lulus cpns dan pppk, kemungkinan besar akan terjadi kekosongan di pemerintah desa sehingga perlu dilakukan tindakan persiapan.
"baik lulus cpns maupun pppk sebaiknya segera melapor. khusus untuk pppk terkait itu dugaan honorer siluman atau bukan, dinas pmd tidak bisa memvonis mereka. pada intinya kami butuh rekapan karena ingin mengantisipasi roda pemerintahan desa yang kemungkinan pincang pasca perangkat dan bpd nya mundur dari jabatan," terang nopetri.
menanggapi adanya informasi dari dinas pmd tersebut, ketua bapemperda sekaligus anggota komisi i dprd seluma, febrinanda putra pratama, sh mengaku secara pribadi tidak setuju dengan adanya keberlanjutan perangkat desa dan bpd yang lulus menjadi pppk.
baca juga:bupati bengkulu tengah terpilih rachmat siap ikuti retret di akmil magelang
baca juga:rsud hd manna dibantu 8 dokter internship selama 6 bulan 
meskipun dinas pmd seluma atau asisten iii menyatakan belum ada regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi perangkat desa maupun bpd yang lulus seleksi pppk, menurutnya, hukum tertinggi adalah rasa keadilan pada masyarakat itu sendiri. saat rasa keadilan pada masyarakat terusik, artinya secara etik dan moral ada yang salah dalam masalah ini.
atas hal ini, ia secara pribadi akan berusaha merangkul dewan lainnya untuk segera menyurati bupati seluma, agar tidak ada lagi keresahan atas rasa keadilan masyarakat.
"secara pribadi saya tidak setuju, walaupun dinas pmd maupun asisten iii bilang belum ada regulasinya. kami akan berusaha bersurat kepada bupati yang baru, teddy rahman agar mereka tidak dilantik karena mengganggu rasa keadilan masyarakat itu sendiri. tapi nantinya untuk keputusan tetap kita serahkan kepada bupati apakah tetap melantik atau tidak," ungkap febrinanda.
sebelumnya, pemkab seluma mengaku telah mendapatkan informasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini kemenpanrb dan bkn yang memberi restu bagi perangkat desa untuk menjadi aparatur sipil negara (asn).
hal ini diungkapkan asisten iii sekretariat daerah (setda) seluma, riduan sabrin, berdasarkan hasil pertemuan dengan kemenpanrb dan bkn, kades aktif, perangkat desa dan anggota bpd kabupaten seluma yang telah dinyatakan lulus seleksi pppk tahap i, tidak perlu dipermasalahkan lagi. sebab, mereka sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi dari awal pendaftaran.
namun tinggal lagi kebijakan dari bupati seluma dalam menyikapi hal ini, bersedia menandatangani sk pengangkatan mereka sebagai pppk atau tidak.
"kalau sudah dinyatakan lulus dan akan menerima sk pengangkatan sebagai tenaga pppk, maka dipersilakan kades, anggota bpd maupun perangkat desa untuk mengundurkan diri dari jabatannya," terang riduan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan