DPRD Minta Perangkat Desa Lulus PPPK Tidak Dilantik, Kirim Surat ke Bupati Terpilih

BACA JUGA:RSUD HD Manna Dibantu 8 Dokter Internship Selama 6 Bulan

Meskipun Dinas PMD Seluma atau Asisten III menyatakan belum ada regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi perangkat desa maupun BPD yang lulus seleksi PPPK, menurutnya, hukum tertinggi adalah rasa keadilan pada masyarakat itu sendiri. Saat rasa keadilan pada masyarakat terusik, artinya secara etik dan moral ada yang salah dalam masalah ini.

Atas hal ini, ia secara pribadi akan berusaha merangkul dewan lainnya untuk segera menyurati Bupati Seluma, agar tidak ada lagi keresahan atas rasa keadilan masyarakat.

"Secara pribadi saya tidak setuju, walaupun Dinas PMD maupun Asisten III bilang belum ada regulasinya. Kami akan berusaha bersurat kepada Bupati yang baru, Teddy Rahman agar mereka tidak dilantik karena mengganggu rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Tapi nantinya untuk keputusan tetap kita serahkan kepada Bupati apakah tetap melantik atau tidak," ungkap Febrinanda.

Sebelumnya, Pemkab Seluma mengaku telah mendapatkan informasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini KemenPANRB dan BKN yang memberi restu bagi perangkat desa untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini diungkapkan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Seluma, Riduan Sabrin, berdasarkan hasil pertemuan dengan KemenPANRB dan BKN, kades aktif, perangkat desa dan anggota BPD Kabupaten Seluma yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK tahap I, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sebab, mereka sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi dari awal pendaftaran.

Namun tinggal lagi kebijakan dari Bupati Seluma dalam menyikapi hal ini, bersedia menandatangani SK pengangkatan mereka sebagai PPPK atau tidak.

"Kalau sudah dinyatakan lulus dan akan menerima SK pengangkatan sebagai tenaga PPPK, maka dipersilakan kades, anggota BPD maupun perangkat desa untuk mengundurkan diri dari jabatannya," terang Riduan.