Kepada Jaksa, 37 Honorer Setwan Kaur Dicatut Ngaku Tidak Pernah Dinas Luar

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 12 Feb 2025 - 22:25

Penggeledahan tim Penyidik Kejari Kaur di Kantor Setwan Kaur beberapa waktu yang lalu.--Rusman Aprizal/RB

kepada jaksa, 37 honorer setwan kaur dicatut ngaku tidak pernah dinas luar                              koranrb.id - tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas di sekretariat dprd (setwan) kaur anggaran tahun 2023.
fokus utama saat ini dari tim penyidik adalah kembali melakukan pemanggilan terhadap para tenaga honorer di ruang lingkup setwan kaur yang namanya dicatut melakukan perjalan dinas yang menimbulkan kerugian negara (kn) kurang lebih rp 1,6 miliar.
sementara pada saat dikonfirmasi, dari 37 tenaga honorer yang namanya dicatut tersebut semuanya mengaku tidak pernah melakukan perjalanan dinas. hanya saja namanya ada dalam surat pertanggung jawaban (spj) kegiatan tersebut.
"sembari menunggu penghitungan ulang kn, kita terus melakukan pemanggilan ulang terhadap saksi-saksi. mulai dilakukan saat ini adalah para tenaga honorer," kata kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh,
baca juga:segera tetapkan tersangka korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan lebong, ini penjelasan kejari 
baca juga:tunggu hasil ahli konstruksi, kejari kaur panggil kontraktor, konsultan hingga ppk bppw 
bobbi menjelaskan, tahapan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik kajari kaur masih akan berjalan cukup lama. sebab dugaan kerugian negara yang ditimbulkan, dari kegiatan ini cukup besar sehingga penghitungan ulang kn atas perbuatan melawan hukum membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak bisa tergesa-gesa.
"prosesnya ini masih cukup lama tidak bisa tergesa-gesa, semua harus mendetail. jadi harus sabar dulu," jelas bobbi.
bobbi memastikan, setelah hasil penghitungan ulang kn atas perbuatan melawan hukum kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka.  karena arah atau modus dalam dugaan tindak pidana korupsi ini sudah cukup jelas yakni adanya upaya perbuatan melawan hukum dengan spj perjalanan dinas fiktif, yang mengakibatkan kerugian negara sampai dengan miliaran rupiah.
"habis penghitungan ulang kn, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka," sampai bobbi.
baca juga:markas batalyon tni ad akan dibangun di bengkulu tengah, sudah disiapkan 3 opsi lokasi lahan
baca juga:kasus pengeroyokan berujung lumpuh diupayakan diversi, polisi lakukan rekonstruksi 
bahkan, tim sudah mengantongi beberapa nama pejabat pemangku tanggungjawab yang berpotensi besar menjadi tersangka dalam kasus ini.
sebab mereka dinyatakan mempunyai tanggungjawab penuh dengan kegiatan yang menyebabkan kerugian negara sampai dengan miliaran rupiah tersebut.
"setelah penghitungan ulang kn, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka. namun tetap kita lihat dulu perkembangannya seperti apa," terang bobbi.
disisi lain, sebanyak 25 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur periode 2019/2024 bakal dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di sekretariat dewan (setwan) kaur tahu 2023.
baca juga:mantan ketua dprd rejang lebong klaim sppd belum dibayar, alasan mobnas belum dikembalikan
baca juga:penandatanganan skb aksi cegah korupsi tahun 2025-2026, dirangkum dalam 3 fokus
meskipun sekarang sudah dilakukan penitipan uang pengganti rugi, namun versi laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksaan keuangan (bpk) pada kegiatan perjalan dinas di sekretariat dewan (setwan) kaur di tahun 2023 ada temuan kerugian negara sebesar rp 11 miliar yang mana rp 4,6 miliar berasal dari anggaran perjalanan dinas anggota dprd kaur.
sedangkan data dari kejaksaan negeri (kejari) kaur dari 25 anggota dprd tersebut 24 diantaranya sudah menitipkan uang pengganti kerugian negara. bahkan 19 diantaranya sudah melakukan pelunasan. mirisnya satu orang lagi belum melakukan pembayaran sama sekali.
walaupun belum menemukan upaya melawan hukum dalam kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota dprd kaur. namun tim penyidik kejari kaur memastikan, bahwa mereka akan terus melakukan pendalaman dan seluruh anggota dprd tersebut bakal di panggil setelah berkas dokumen pemanggilan diselesaikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan