Rapat Dengar Pendapat Pemecatan Honorer di Bengkulu Utara, Dewan Akan Datangi KemenPAN-RB, Ini Agendanya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 10 Feb 2025 - 22:18

HEARING: Komisi I DPRD Bengkulu Utara kemarin, 10 Februari 2025 hearing dengan BKPSDM Bengkulu Utara. IST/RB --

rapat dengar pendapat pemecatan honorer di bengkulu utara, dewan akan datangi kemenpan-rb, ini agendanya                            koranrb.id – komisi i dprd bengkulu utara kemarin, 10 februari 2025 melakukan rapat dengar pendapat (rdp) atau hearing dengan badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bkpsdm) bengkulu utara. 
hal ini terkait dengan rencana pemberhentian tenaga non-asn di bengkulu utara sesuai dengan ketetapan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb).
wakil ketua komisi i dprd bengkulu utara, tommy sitompul, sh menerangkan jika ada beberapa kriteria tenaga non-asn yang akan dirumahkan atau tidak bekerja lagi tahun ini. 
mereka adalah tenaga non-asn yang belum bekerja selama 2 tahun dan mereka yang belum masuk dalam pangkalan data atrau database badan kepegawaian negara (bkn).
baca juga: sudah kantongi rekomendasi bupati terpilih, pelantikan tinggal tunggu mendagri
baca juga:tak laporkan realisasi apbdes 2024, desa dusun tengah dan batu tugu seluma berpeluang jadi target audit bpk 
sedangkan mereka yang sudah masuk dalam pangkalan data bkn akan diangkat sebagai pppk ataupun pppk paruh waktu. 
“namun ada satu kriteria yang memang masih kita upayakan agar bisa mendapatkan kebijakan dari kemenpan-rb,” terangnya. 
ia menerangkan jika tak semua tenaga non-asn yang sudah bertugas lebih dari 2 tahun masuk dalam pangkalan data bkn. 
masih ada 2.000 lebih tenaga non-asn yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun namun tidak masuk dalam pangkalan data bkn.
baca juga:tenaga honorer nakes jangan khawatir, tahun ini kontrak kembali dilanjutkan pemkab seluma 
baca juga:teror nelayan kapal trawl resahkan nelayan pasar seluma, pemdes lakukan mediasi
“kita tentunya berharap ada kebijakan khusus bagi mereka. karena mereka seharusnya sudah masuk dalam pangkalan data bkn karena sudha bekerja lebih dari 2 tahun,” terangnya. 
komisi i dprd bengkulu utara menerangkan jika mereka akan mengunjungi kemenpan-rb untuk berdiskusi masalah tersebut. 
ia berharap ada kebijakan khusus sehingga mereka yang sudah 2 tahun bekerja namun belum masuk dalam pangkalan data bkn ini tetap bisa bekerja, baik itu sebagai pppk maupun pppk paruh waktu. 
“kami yakin pemerintah pusat tetap akan mengambil kebijakan untuk melindungi warganya ini, karena bagaimanapun mereka sudah bekerja semaksimal mungkin selama ini, hanya saja ada kendala yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk dalam pangkalan data bkn,” terangnya. 
baca juga: 11 panti pijat di koto jaya kabupaten mukomuko didatangi satpol pp, diminta tutup selama ramadan 
baca juga:pengadaan tower telekomunikasi tunggu persetujuan kemenkomdigi
selain soal tenaga non-asn yang bertugas sebagai tenaga administrasi, mereka dprd tenaga non-asn yang juga akan diberhentikan adalah mereka yang bekerja sebagai satpam, petugas keamanan dan petugas kebersihan kantor. 
mereka akan diberhentikan lantaran tiga pekerjaan tersebut nantinya akan diserahkan pada pihak ketiga pengelola tenagta kerja kontrak. 
“ini juga harus kita pikirkan dalam proses tersebut,” terangnya. 
sementara itu kepala bkpsdm bengkulu utara syarifah inayati menerangkan jika saat ini sudah terdata 683 tenaga non-asn yang akan dirumahkan. 
jumlah tersebut akan bertambah pasca tuntasnya verifikasi persyaratan peserta tes pppk tahap ii ini. 
“jumlahnya akan bertambah lagi, mereka yang tidak memenuhi syarat tes pppk tahap ii yang saat ini masih diseleksi akan masuk dalam daftar yang kjita rumahkan jika mereka berstatis tenaga non-asn,” terangnya. 
ditambahkannya, pemerintah daerah hanya melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh kemenpanrb.
kemenpan juga sudah menentukan kriteria tenaga non-asn yang masih boleh bekerja sembari menunggu pengangkatans ebagai pppk maupun pppk paruh waktu. 
“sedangkan mereka yang tidakmemenuhi syarat sebagai pppk maupun pppk paruh waktu harus dirumahkan,” pungkas syarifah.
diberitakan sebelumnya, pemkab bengkulu utara sudah menetapakan 683 tenaga non-asn tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
namun hingga saat ini penyisiran non-asn tersebut masih tetap dilakukan, sambil menunggu hasil akhir verifikasi peserta seleksi pppk tahap ii yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
sekda bengkulu utara fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika saat ini pemkab bengkulu utara masih menunggu keputusan dari badan kepegawaian negara (bkn).
ini terkait pemutusan kontrak kerja pada 683 tenaga non-asn atau honorer. 
“kita sudah melakukan verifikasi, kita juga masih menunggu tahapan seleksi pppk tahap ii,” ujar fitriansyah.
ia juga menegaskan jika pemkab bengkulu utaratidak lagi menerbitkan perpanjangan sk kontrak kerja honorer atau non-asn. 
baik itu tenaga non-asn yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu maupun yang akan dirumahkan. 
“sk baru kita terbitkan jika sudah ada keputusan, itupun yang akan mendapatkan kontrak kerja perpanjangan tahun ini hanya mereka yang memenuhi syarat diangkat ppk paruh waktu,” terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan