Tak Laporkan Realisasi APBDes 2024, Desa Dusun Tengah dan Batu Tugu Seluma Berpeluang Jadi Target Audit BPK

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 10 Feb 2025 - 22:13

KANTOR : Dinas PMD Seluma tampak dari depan. ZULKARNAIN/RB--

KORANRB.ID - Hingga Senin, 10 Februari 2025, Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dan Desa Batu Tugu Kecamatan Talo tak kunjung melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 ke Dinas PMD (DPMPD) Seluma.

Dengan demikian, maka dua desa ini berpeluang menjadi target audit oleh Inspektorat Seluma dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Ini dibenarkan oleh Kepala Dinas (Kadis) PMD Seluma, Nopetri Elmanto, M. Si melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan, Hervoni Gusti, SE.

Sejatinya mereka diberi deadline hingga 31 Januari 2025, namun tak kunjung dilaporkan.

"Jika dilihat jadwalnya, BPK RI saat ini mulai masuk untuk memeriksa realisasi tahun anggaran 2024 di Seluma,

kalau dua desa tersebut tak kunjung melaporkan maka bisa saja dilakukan audit karena dari waktu yang diberikan, mereka tidak kunjung melaporkan," sampai Gusti.

Dari informasi yang didapat Dinas PMD, Desa Dusun Tengah sedang dalam proses tutup buku untuk proses penyampaian laporan realisasi kegiatan tahun 2024 di Inspektorat Seluma.

Sedangkan untuk Desa Batu Tugu, saat ini Kecamatan Talo telah berupaya mengimbau pemerintah desa untuk segera mempercepat penyusunan realisasi APBDes 2024.

Adapun laporan realisasi APBDes ini mencakup beberapa sumber pendanaan, yakni Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024, pendapatan asli desa (PADes), belanja desa, penerimaan dan pembiayaan desa dan lainya.

Laporan realisasi APBDes ini wajib disampaikan ke Dinas PMD selaku perpanjangtanganan Pemkab Seluma.

tak laporkan realisasi apbdes 2024, desa dusun tengah dan batu tugu seluma berpeluang jadi target audit bpk                            koranrb.id - hingga senin, 10 februari 2025, desa dusun tengah kecamatan lubuk sandi dan desa batu tugu kecamatan talo tak kunjung melaporkan realisasi anggaran pendapatan belanja desa (apbdes) tahun 2024 ke dinas pmd (dpmpd) seluma.
dengan demikian, maka dua desa ini berpeluang menjadi target audit oleh inspektorat seluma dan badan pemeriksaan keuangan (bpk).
ini dibenarkan oleh kepala dinas (kadis) pmd seluma, nopetri elmanto, m. si melalui kepala bidang (kabid) pembangunan, hervoni gusti, se.
sejatinya mereka diberi deadline hingga 31 januari 2025, namun tak kunjung dilaporkan.
baca juga:tenaga honorer nakes jangan khawatir, tahun ini kontrak kembali dilanjutkan pemkab seluma 
baca juga:teror nelayan kapal trawl resahkan nelayan pasar seluma, pemdes lakukan mediasi
"jika dilihat jadwalnya, bpk ri saat ini mulai masuk untuk memeriksa realisasi tahun anggaran 2024 di seluma,
kalau dua desa tersebut tak kunjung melaporkan maka bisa saja dilakukan audit karena dari waktu yang diberikan, mereka tidak kunjung melaporkan," sampai gusti.
dari informasi yang didapat dinas pmd, desa dusun tengah sedang dalam proses tutup buku untuk proses penyampaian laporan realisasi kegiatan tahun 2024 di inspektorat seluma. 
sedangkan untuk desa batu tugu, saat ini kecamatan talo telah berupaya mengimbau pemerintah desa untuk segera mempercepat penyusunan realisasi apbdes 2024.
baca juga:14 hari operasi, pelanggar lalu lintas di mukomuko akan disanksi 
baca juga: 11 panti pijat di koto jaya kabupaten mukomuko didatangi satpol pp, diminta tutup selama ramadan 
adapun laporan realisasi apbdes ini mencakup beberapa  sumber pendanaan, yakni dana desa (dd), alokasi dana desa (add) tahun 2024, pendapatan asli desa (pades), belanja desa, penerimaan dan pembiayaan desa dan lainya. 
laporan realisasi apbdes ini wajib disampaikan ke dinas pmd selaku perpanjangtanganan pemkab seluma.
karena nantinya, laporan realisasi apbdes ini akan diserahkan ke inspektorat lalu kemudian akan di serahkan ke badan pemeriksaan keuangan (bpk) untuk dilakukan audit.
"memang biasanya dua desa ini cukup kerap terlambat dalam menyampaikan laporan, namun masih kita berikan waktu secepatnya dilaporkan.
baca juga:dinas pmd rejang lebong tunggu keputusan 64 pejabat desa lulus pppk
baca juga:vonis perkara pembunuhan di rumah sakit an-nisa curup dinilai ringan, jpu banding 
laporan ini memang wajib disampaikan oleh desa karena seharusnya diserahkan kepada bpk melalui inspektorat seluma," sampai gusti. 
sementara itu terkait add tambahan yang seharusnya dibayarkan tahun anggaran 2024, dinas pmd seluma mencatat 32 desa yang belum cair ternyata belum melengkapi beberapa syarat pencairan.
adapun syarat yang belum terpenuhi, seperti rekening koran dan nomor pokok wajib pajak (npwp) milik desa, syarat tersebut diminta dikirimkan dalam bentuk file format pdf.
atas hal tersebut, gusti meminta kepada seluruh desa yang belum menerima add tambahan, dapat segera melengkapi berkas sehingga proses penyaluran dapat segera dilakukan oleh bkd seluma. 
karena jika ada 1 desa yang terlambat, maka semuanya belum dapat diproses.
"kemungkinan saat ini sudah ada beberapa yang melengkapi berkas yang diperlukan, kita minta agar lebih cepat terkumpul sehingg realisasi penyaluran add tambahannya juga cepat," pungkas gusti.
terpisah, bkd seluma memang berencana akan menuntaskan penyaluran add tambahan bagi 32 desa ini.  
kepala bkd seluma, sumiati, se, mm, mengatakan saat ini bendahara bkd juga masih melakukan proses input, update terakhir pada pekan lalu ada kendala di sistem informasi pemerintahan daerah.
maka dari itu prosesnya sedikit terhambat, namun dipastikan jika kendala di sipd sudah tuntas, maka pencairan bisa dilakukan asalkan semua administrasi dilengkapi desa.
mengingat saat ini terkait anggaran sudah tidak ada kendala, begitupun dengan persyaratan yang harus dilengkapi sudah lengkap.
"saat ini kita masih dalam proses, jika sipd dan syarat sudah clear maka kita cairkan, jadi tidak perlu khawatir karena tidak ada kaitannya dengan anggaran lantaran sudah tersedia," sampai sumiati.
ditambahkan sumiati, rencananya pencairan memang akan dilakukan serentak pada 32 desa tersebut sehingga tidak terjadi "kecemburuan" apabila ada desa yang didahulukan.
dilakukan proses pencairan add tambahan yang terhutang ini karena memang berkasnya telah dilakukan reviu oleh inspektorat seluma, tidak berselang lama setelah reviu berkas tpp yang juga terhutang pada tahun 2024 lalu.
"tidak ada cicil cicil, nantinya 32 desa serentak kita cairkan," singkat sumiati.
pemkab seluma mengakui tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran tahun anggaran 2024 dari seluruh opd di lingkungan pemkab seluma pada akhir tahun lalu, termasuk add tambahan bagi 32 desa.
hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya dbh dari provinsi bengkulu hingga selasa sore, 31 desember 2024. 
nilai dbh provinsi yang belum disalurkan ke rekening kas umum daerah (rkud) pemkab seluma yang belum disalurkan menembus angka rp38 miliar, dari total dbh provinsi untuk kabupaten seluma sebesar rp69 miliar.
dbh tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (pkb). dbh tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. 
namun pada saat ini, dbh sudah mulai masuk meski belum secara keseluruhan, dari total dbh yang seharusnya disalurkan, kisaran yang terinput sekitar 10 persennya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan