Kades dan Perangkat Ikut Tak Bayar PBB, 36 Kepala Desa di Bengkulu Utara Diwarning

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 09 Feb 2025 - 22:30

BAYAR: Terdapat 36 desa di Bengkulu Utara paling rendah dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-2P). SANDI/RB--

KORANRB.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara mengingatkan 36 Kepala Desa (Kades) yang ada di Bengkulu Utara.

Hal ini lantaran 36 desa ini paling rendah dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-2P).

Sebanyak 36 desa ini adalah desa yang pembayaran PBB-2P nya di bawah 1 persen, bahkan ada yang sama sekali tidak ada penyetoran PBB-P2 sepanjang tahun 2024 lalu.

36 Desa Dengan Utang PBB–P2 Tertinggi 2024:

1. Malakoni

2. Talang rendah

3. Lubuk Gading

4. Sawang Lebar

5. Alun Dua

6. Kertapati

7. Genting Perangkap

8. Tanjung Karet

kades dan perangkat ikut tak bayar pbb, 36 kepala desa di bengkulu utara diwarning                            koranrb.id – dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bengkulu utara mengingatkan 36 kepala desa (kades) yang ada di bengkulu utara. 
hal ini lantaran 36 desa ini paling rendah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan (pbb-2p).
sebanyak 36 desa ini adalah desa yang pembayaran pbb-2p nya di bawah 1 persen, bahkan ada yang sama sekali tidak ada penyetoran pbb-p2 sepanjang tahun 2024 lalu. 
36 desa dengan utang pbb–p2 tertinggi 2024:
baca juga:1.800 hektare perkebunan kelapa sawit diajukan dapat pupuk dan pestisida gratis
baca juga:kerugian negara csr rumah bumn naik jadi rp403 juta, kejari siapkan 8 jpu ke persidangan 
1. malakoni 
2. talang rendah 
3. lubuk gading 
4. sawang lebar 
5. alun dua 
6. kertapati
7. genting perangkap 
8. tanjung karet
9. talang renah 
10. pasar bembah 
11. gunung selan 
12. gunung besar 
13. air merah 
14. suka langu 
15. taba baru 
16. kalbang 
17. tanjung aur 
18. lubuk mumpo 
19. talang ulu 
20. kembang manis 
21. padang kala 
22. selolong 
23. durian hamparan 
24. taba kelintang 
25. ulak tanding 
26. sekiau 
27. seberang tunggal 
28. maninjau 
29. dusun raja 
30. lubuk mindai 
31. jabi 
32. teluk anggung 
33. kinal jaya 
34. pasar sebelat 
35. tanjung muara 
36. alas bangun 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, rahmat hidayat, s.stp, m.si mewarning 36 kepala desa tersebut. 
pasalnya dari 36 desa tersebut, ada 21 desa yang seluruh masyarakatnya tidak membayar pbb-p2. 
“ini artinya termasuk kepala dan perangkat desa tidak membayar pbb-p2 tersebut, sedangkan pembayaran pbb-p2 tersebut kewajiban dan kepala desa harus menjadi contoh,” tegasnya. 
baca juga:jaksa kembali panggil saksi gedung pengadilan agama mukomuko mangkrak 
baca juga:gegerkan masyarakat, ini kronologis lengkap laka maut desa air latak
ia menegaskan akan menegur 36 kepala desa tersebut untuk segera menuntaskan tunggakan pbb-p2 pada awal tahun ini. 
selain itu, kepala desa juga diminta menjelankan tugas sebagai panagih pbb-p2 pada masyarakatnya. 
“kami akan pantau sehingga nantinya semua tunggakan pbb terse but bisa dibayarkan, bahkan kepala desa yang capaiannya sangat rendah akan kita berikan teguran,” tegasnya. 
selain itu, kepala badan pendapatan daerah markisman, s.pi menerangkan jika bapenda akan segera mengirimkan surat penagihan pajak tahun ini.
baca juga:program 100 hari kerja bupati bengkulu utara terpilih arie septia adinata 
baca juga:hari ini layanan samsat mukomuko kembali dibuka, program pemutihan belum ada petunjuk 
diharapkannya ada peningakatan pembayaran pbb tahun ini terutama dari desa atau wajib pajak yang belum membayar tahun lalu. 
“tahun ini juga terjadi peningkatan target pendapatan asli daerah sektor pbb-p2 menjadi rp3,4 miliar,” terangnya. 
sementara itu, ia juga menegaskan jika dalam waktu dekat ini pemda bengkulu utara juga akan melakukan evaluasi capaian pajak yang menjadi pendapatan asli daerah.
ia memastikan jika 36 desa dengan capaian rendah tersebut akan disampaikan ke bupati untuk menjadi bahan evaluasi.
“termkasuk engan satgas penagihan pbb dimana inspektorat ada di dalamnya, karena penagihan pajak juga menjadi salah satu kewenangan kepala desa,” pungkas markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 10 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan