Dewan Proses Paripurna Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang

dewan proses paripurna pemberhentian bupati dan wakil bupati kepahiang koranrb.id - secara kelembagaan dprd kabupaten kepahiang mulai memproses administrasi pelaksanaan paripurna pemberhentian bupati dan wakil bupati kepahiang. hal ini dilakukan tak lepas dari telah ditetapkannnya proses pelantikan bupati dan wakil bupati kepahiang terpilih oleh pemerintah pusat, pada 20 februari 2025 mendatang.  ketua dprd kabupaten kepahiang, gregory igor dayefiandro, se, m.sc menyampaikan, sudah meminta sekda dan sekwan kepahiang mulai mengajukan kelengkapan proses administrasi terhadap pemberhentian bupati dan wakil bupati periode 2020-2024. mengenai jadwal pelaksanannya, igor menerangkan masih menunggu adanya informasi lebih lanjut dari pihak provinsi maupun pusat.  baca juga:langkah strategis huda tidak tunggu 100 hari kerja baca juga:go dreams tawarkan pelayanan tour & travel dalam negeri "rancangannya, ya sebelum pelantikan. kapan pelaksanannya, belum bisa dipastikan," kata igor. dengan telah diketahuinya jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, dirinya memperkirakan paripurna pemberhentian bupati dan wakil bupati kepahiang akan dilaksanakan di rentang waktu 17-20 februari 2025 mendatang. penyesuaian terhadap paripurna penyampaian pidato bupati terpilih h. zurdi nata, sip yang sebelumnya telah ditetapkan badan musyawarah (banmus) dprd kepahiang pada, senin 10 februari 2025 pukul 14.00 wib juga akan dilakukan.  jadwal tersebut semula ditetapkan  banmus dprd kabupaten kepahiang, setelah adanya informasi pelantikan bupati dan wakil bupati kepahiang terpilih akan dilaksanakan di istana kepresidenan, jakarta, pada 6 februari.  baca juga:alih fungsi lahan terancam 5 tahun penjara denda rp1 miliar: distan gandeng aph baca juga:aerox alpha media experience bengkulu namun, belakangan kembali berubah yang secara tidak langsung membuat dprd kabupaten kepahiang kembali akan menjadwalkan ulang paripurna penyampaian pidato bupati terpilih. semula, sesuai  hasil  rapat dengar pendapat (rdp) komisi ii dpr ri bersama dengan kemendagri, kpu ri, bawaslu ri dan badan  kehormatan penyelenggara pemilihan umum ri, telah diputuskan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil pilkada tahun 2024 yang tidak ada sengketa dipercepat menjadi 6 februari 2025.  rdp telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di mahkamah konstitusi (mk)  digelar di istana negara, jakarta, kamis, 6 februari 2025. pengecualian diberlakukan terhadap provinsi daerah istimewa yogyakarta dan provinsi aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dpr, pemerintah, dan penyelenggara pemilu belum memutuskan tanggal pelantikan kepala daerah yang daerah pemilihannya masih dalam sengketa di mk. di sini, pelantikan akan digelar setelah putusan mk berkekuatan hukum tetap. komisi ii dpr juga meminta mendagri tito mengusulkan presiden prabowo untuk merevisi perpres nomor 80 tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah. baca juga:dprd kota umumkan penetapan: dedy-ronny, walikota dan wakil walikota bengkulu terpilih 2025-2030 baca juga:akan ada pasar murah 3 kecamatan: harga bapok naik jelan ramadan di mana pada  pasal 22a peraturan presiden (perpres) republik indonesia nomor 80 tahun 2024  menyebutkan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 7 februari 2025. sedangkan untuk pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dijadwalkan pada tanggal 10 februari 2025. disebutkan juga, tanggal 7 februari 2024 lanjutnya, hanya berlaku bagi daerah tidak bersengketa di mk setelah pelaksanaan pilkada 2024. pada gelombang pertama, terdapat 296 kepala daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang akan dilantik oleh presiden prabowo subianto. sebanyak 296 kepala daerah yang akan dilantik pada gelombang pertama tersebut berasal dari daerah yang tidak mengajukan sengketa hasil pemilihan tahun 2024 ke mahkamah konstitusi (mk). sesuai hasil penetapan kpu dan telah diparipurnakan dprd kabupaten kepahiang, bupati/wabup kepahiang terpilih sesuai hasil pilkada 27 november 2024 adalah  zurdi nata - abdul hafizh. baca juga:akan ada pasar murah 3 kecamatan: harga bapok naik jelan ramadan baca juga:oknum warga kepergok berduaan bersama istri orang, cuci kampung keduanya menjadi peraih suara terbanyak pilkada 2024 dengan jumlah 36.349. disusul windra purnawan - ramli dengan 28.590 suara dan riri damayanti - jhon latief meraih 21.634 suara. diketahui, terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih, tanpa sengketa hasil pilkada di mk. kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil walikota juga tak mengajukan sengketa. se indonesia, kpu ri mendata 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota telah menggelar pilkada serentak dengan total jumlah 103 paslon gubernur/wakil gubernur, 1.169 paslon bupati dan wakil bupati, serta 285 paslon wali kota dan wakil wali kota. dari 545 daerah yang menggelar pilkada serentak, 37 daerah diantaranya akan menyelenggarakan pilkada hanya dengan 1 paslon, terdiri dari 1 provinsi, 31 kabupaten dan 5 kota.    

Tag

• # proses pemberhentian bupati kepahiang
• # bupati dan wabup kepahiang terpilih
• # pilkada kepahiang

Share

• 
• 
• 
• 
•