Pejabat Perambah Hutan Mukomuko Tidak Tersentuh Hukum

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 03 Feb 2025 - 23:07

Tampak dari satelit hutan di Mukomuko sudah diberubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit --firmansyah/rb

KORANRB.ID - Penanganan kasus kejahatan kehutanan di Mukomuko dengan mengubah hutan negara menjadi perkebunan sawit milik pribadi secara ilegal.

Hingga saat ini masih abu-abu untuk penanganan perkaranya.

Meskipun diduga kebun sawit ilegal di kawasan hutan masih terus menghasilkan pendapatan kepada anggota DPRD dan mantan anggota DPRD, serta pejabat aktif dan non aktif.

Untuk itu tentu hal ini masih terus menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Mukomuko, apa alasan dugaan tindak pidana khusus ini tak kunjung tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH) ataupun instansi yang memiliki kewenangan atas hutan negara tersebut.

“Kami tetap menunggu ratusan atau mungkin ribuan hektare hutan negara yang disulap menjadi kebun sawit ilegal ini, pelakunya bisa diusut tuntas oleh APH, ataupun Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup (KLHK),”kata Ketua LSM Rumus Institute Mukomuko Rusman Aswardi,SP.

Rusman mengatakan, berkaitan dengan pengerusakan kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal tidak dapat dipungkiri aktor-aktor besar ini sulit untuk diproses oleh hukum.

Sebab mulai dari jaringan melibatkan belasan hingga puluhan masyarakat pada suatu wilayah untuk menjadi pekerja.

Masyarakat ini juga dijadikan buruh tunggu, perawatan, hingga panen. Sehingga terjadi ketergantungan pendapataan dari kebun sawit tersebut.

Yang membuat masyarakat tidak akan resah dengan kerusakan hutan negara tersebut.

“Kebun yang ada di kawasan hutan tersebut, tidak ada satupun aktor-aktor besar ini berada aktif dilokasi. Tentunya akan ada perlawanan jika dilakukan penertiban sebab bersinggungan dengan ekonomi masyarakat, jadi akan sangat sulit untuk ditertibkan,”bebernya.

pejabat perambah hutan mukomuko tidak tersentuh hukum                             koranrb.id - penanganan kasus kejahatan kehutanan di mukomuko dengan mengubah hutan negara menjadi perkebunan sawit milik pribadi secara ilegal.
hingga saat ini masih abu-abu untuk penanganan perkaranya. 
meskipun diduga kebun sawit ilegal di kawasan hutan masih terus menghasilkan pendapatan kepada anggota  dprd dan mantan anggota dprd, serta pejabat aktif dan non aktif.
untuk itu tentu hal ini masih terus menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat mukomuko, apa alasan dugaan tindak pidana khusus ini tak kunjung tersentuh oleh aparat penegak hukum (aph) ataupun instansi yang memiliki kewenangan atas hutan negara tersebut.
baca juga:kejari bengkulu gandeng brimob, musnahkan 237 butir amunisi sitaan perkara pidum yang sudah inkrah
baca juga:pemkab kaur pastikan seluruh fasilitas bupati terpilih terpenuhi
“kami tetap menunggu ratusan atau mungkin ribuan hektare hutan negara yang disulap menjadi kebun sawit ilegal ini, pelakunya bisa diusut tuntas oleh aph, ataupun kementerian kehutanan lingkungan hidup (klhk),”kata ketua lsm rumus institute mukomuko rusman aswardi,sp.
rusman mengatakan, berkaitan dengan pengerusakan kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal tidak dapat dipungkiri aktor-aktor besar ini sulit untuk diproses oleh hukum.
sebab mulai dari jaringan melibatkan belasan hingga puluhan masyarakat pada suatu wilayah untuk menjadi pekerja.
masyarakat ini juga dijadikan buruh tunggu, perawatan, hingga panen. sehingga terjadi ketergantungan pendapataan dari kebun sawit tersebut.
baca juga:toyota new corolla cross hadir dengan varian gr sport hev 
baca juga:periksa 200 saksi kasus samisake jilid ii, tunggu penghitungan kn, marjek: kalau selesai, tersangka kita tahan
yang membuat masyarakat tidak akan resah dengan kerusakan hutan negara tersebut.
“kebun yang ada di kawasan hutan tersebut, tidak ada satupun aktor-aktor besar ini berada aktif dilokasi. tentunya akan ada perlawanan jika dilakukan penertiban sebab bersinggungan dengan ekonomi masyarakat, jadi akan sangat sulit untuk ditertibkan,”bebernya.
selain itu juga disampaikan rusman, besar kemungkinan adanya dugaan praktik gratifikasi dan setoran kepada penyelenggara negara, dari aktor besar tersebut.
sebab aktivitas merubah hutan menjadi kebun ini terjadi tidak dalam waktu yang sebentar. serta tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tapi secara terang-terangan. maka dari itu alasan ini juga yang menjadikan perkara ini akan susah diungkap.
baca juga:dinas pertanian kabupaten kaur ajukan bantuan 50 hektare cetak sawah 
baca juga:periksa 200 saksi kasus samisake jilid ii, tunggu penghitungan kn, marjek: kalau selesai, tersangka kita tahan
“meski demikian masyarakat mukomuko sangat mendukung dan percaya aph dalam melakukan upaya pengusutan perkara kebun sawit ilegal di kawasan hutan tersebut,”tutupnya.
sementara itu, dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si menegaskan, intensitas dampak kerusakan kawasan hutan atau deforestation mulai dari banjir tanah longsor dan juga konflik satwa dan manusia akan selalu menghantui masyarakat penyanggah kawasan hutan.
sebab perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terpinggirkan.
alih fungsi kawasan hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
baca juga:dinas pertanian kabupaten kaur ajukan bantuan 50 hektare cetak sawah 
baca juga:musyawarah desa penyangga di seluma sepakati 4 poin, minimalisir limbah pt ssl 
“jika di mukomuko sudah pernah terjadi konflik dengan hewan yang dilindungi, serta hancurnya rumah di aliran sungai. itu contoh sebagian kecil dari aktifitas pengerusakan kawasan hutan,” tegasnya.
apa lagi dikatakan oktoyoki, berdasarkan data kerusakan tersebut, kawasan hutan disulap menjadi perkebunan sawit secara ilegal, terjadi  hampir disemua kawasan hutan negara. tanpa mengindahkan aturan tata ruang dan persetujuan lingkungan.
praktik seperti inilah mengakibatkan pengabaian hak-hak masyarakat, komunitas lokal lainnya.
“maka dari itu perubahan fungsi kawasan di mukomuko harus segera diakhiri, agar masyarakat tidak terus terdampak,”tandasnya.
baca juga:20 penghargaan dan 1 tiket umrah dari kapolres kaur
baca juga:otoritas jasa keuangan dorong peningkatan literasi aset kripto 
praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh, kembali mengatakan aph sangat mampu menangani perkara kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko ini. hanya saja apakah ada kemauan memproses hukumnya atau tidak, dalam kasus ini.
sehingga sampai saat ini aktor-aktor besar tersebut masih terus merasa tidak bersalah dengan apa tindakan yang mereka lakukan.
“sebenarnya ini berbicara kemauan saja untuk aph memproses kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko. kalau kemampuan tentu kita yakin sdm yang ada sangat pandai menangani perkara ini,”kata muslim.
muslim juga menyampaikan, tidak perlu adanya satgas penertiban kawasan hutan untuk perkara ini, karena satgas hanya perkara teknis. memang selain kemauan, komitmen juga diperlukan dalam upaya penegakan hukum terkait kejahatan kehutanan yang terjadi hingga saat ini.
yang pastinya aph harus masuk mengungkap kejahatan tingkat tinggi tersebut. sebab kuat dugaan terjadinya pengerusakan hutan negara yang dijadikan kebun sawit ilegal di mukomuko. terjadi praktek suap terhadap pemegang kepentingan, serta adanya praktek grativikasi dan setoran dari hasil perkebunan sawit ilegal tersebut.
“jelas atauran mainya, tidak ada kekuatan hukum yang bisa dikalahkan oleh pelaku tindak kejahatan. jadi sangat jelas aktor-aktor besar ini bisa diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum,”bebernya.
muslim juga menjelaskan, indonesia ini merupakan negara hukum tentu sangat mampu menangani perkara tersebut. namun jika tidak mampu tentu indonesia bukan negara hukum lagi melainkan negara kekuasaan, dimana hukum diatur oleh kekuasaan.
maka dari itu hukum di indonesia merupakan kekuatan yang utama. tidak ada orang yang tidak bisa diproses secara hukum termasuk kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko.
“maka dari itu, baik itu ketua dprd, kepala daerah, atau presiden sekalipu pun itu tidak akan bisa kebal terhadap hukum jika melakukan tindak kejahatan. namun kembali dengan persoalan awal mau atau tidak,”tutupnya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai. adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan