Bantah Dana Pungli Prona Mengalir ke Oknum Pegawai BPN, M.Habibi: Rokok dan Makan Hal Wajar

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 03 Feb 2025 - 22:47

BANTAH : Kasi Penataan dan Pemberdayaan BPN Lebong Muhammad Habibi, SP saat membantah ada aliran dana mengalir ke BPN Lebong. --FIKI/RB

bantah dana pungli prona mengalir ke oknum pegawai bpn, m.habibi: rokok dan makan hal wajar                            lebong, koranrb.id – kepala seksi penataan dan pemberdayaan badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten lebong, muhammad habibi, sp membantah jika ada oknum pegawai bpn menerima aliran dana pungutan liar (pungli).
hal ini ditegaskannya untuk membantah pengakuan pjs kepala desa (kades) suka sari dan lurah tes saat diperiksa penyidik satreskrim polres lebong dan juga pernyataannya pada wartawan.
dimana menurut keduanya, jika uang hasil dugaan pungli penerbitan sertifikat melalui program proyek operasi nasional agraria (prona) di dua wilayah itu, disebut digunakan pihak desa atau kelurahan untuk menjamu pegawai bpn lebong saat melakukan pengukuran tanah, berupa membelikan makan dan rokok.
baca juga:kn tidak dikembalikan, kasus bokb lebong berpotensi naik penyidikan
 “kalau memang ada aliran dana ke bpn, saya pikir tidak ada,” ujar muhammad habibi dikonfirmasi senin, 3 februari 2025.
menurut habibi, jamuan seperti membelikan makan dan membelikan rokok adalah hal yang wajar.
dan jamuan itu tidak diminta oleh pihak bpn lebong, melainkan inisiatif langsung dari pihak desa atau kelurahan. 
“tapi kalau petugas kami dijamu, dikasi makan, dibelikan rokok itu hal yang wajar.
baca juga:rapat dengar pendapat kejanggalan audit dd 2024 inspektorat mukomuko, pendamping desa sampaikan ini
tapi sejauh ini, dari petugas sudah kami tekankan tidak boleh menerima uang,” singkatnya. 
untuk diketahui, kasus ini sudah ditindak lanjuti oleh satreskrim polres lebong.
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, satreskrim polres lebong sudah menemukan indikasi dugaan pungli. 
“ada dua laporan dugaan pungli prona (desa suka sari dan kelurahan tes, red).
baca juga: perpisahan bupati, pemkab bengkulu utara gelar olahraga bersama 14 februari 
pejabat yang melakukan pungutan tersebut sudah kita periksa dan sudah mengakui, kasus ini sudah memenuhi unsur,” ungkap kapolres lebong, akbp. awilzan, s.i.k., mh, melalui kasat reskrim, rabnus supandri, s.sos. 
dari pengakuan pejabat yang diduga melakukan dugaan pungli kepada masyarkat atas penerbitan sertifikat tanaha melalui program prona, mengakui hasil pungli itu mengalir kemana-mana.
bahkan, ada yang mengalir ke perangkat desa hingga pihak bpn lebong yang bertugas mengukur tanah.
pejabat yang diperiksa, baik pjs kades suka sari maupun lurah tes mengakui, aliran dugaan pungli itu digunakan untuk memeberi makan petugas bpn yang mengukur tanah hingga untuk pembelian rokok perangkat desa. 
baca juga:bkd geber pajak daerah dengan opsen pajak, langsung ke kasda
“aliran-aliran dana tersebut juga sudah disampaikan oleh yang bersangkutan.
alirannya kemana-mana,” katanya. 
hasil penyelidikan ini, terang kasat akan disampaikan kepada kapolres lebong terlebih dahulu. 
untuk menentukan arah kasus ini, apakah akan naik ke penyidikan atau ada pertimbangan lain. 
baca juga:janji tak korupsi dan tingkatkan kinerja, seluruh pejabat di bengkulu utara teken pakta integritas
“nanti kita menunggu arahan dari pimpinan ini masuknya kemana, ke saber pungli atau melakukan upaya-upaya lainnya,” tutupnya. 
sebelumnya, pjs kades suka sari, marian sori tak menampik soal pungutan rp400 ribu ini. 
ia menjelaskan, pungutan rp400 ribu itu bukan tanpa sebab. 
karena ada beberapa warga yang mengikuti program prona belum memiliki dasar pembuatan sertifikat, seperti surat keterangan hibah, surat keterangan jual beli tidak ada, maka harus dilakukan pengukuran ulang. 
baca juga:ingat! opd diminta data honorer lama, bukan yang baru
“untuk pengukuran ulang itu saya mengatakan untuk yang bersangkutan agar memberikan uang rokok ke perangkat desa saya.
jadi mungkin itu perangkat saya ambil rp200 lagi, tambahan dari nilai yang rp200 ribu kemarin, jadi totalnya rp400 ribu.
tapi tidak semua pembuatan sertifikat kita kenakan biaya, ada juga yang kita gratiskan,” papar pjs kades, ketika dikonfirmasi.
selain untuk uang rokok perangkat desa yang melakukan pengukuran, biaya lebih itu juga digunakan untuk makan minum anggota bpn lebong saat melakukan proses pengukuran. 
baca juga:warung di bengkulu utara dilarang jual lpg 3 kg eceran, ada sanksi bagi pangkalan
“untuk makan minum pihak bpn lebong juga dari situ (tambahan biaya rp200 ribu, red),” singkatnya.
pengakuan lurah tes tak jauh beda dari pengakuan pjs desa suka sari, lurah tes, erwantoni juga tak menampik. 
ia mengakui dalam biaya ptsl dirinya menarik uang bervariasi dari warga, mulai rp300 ribu hingga rp375 ribu. 
uang itu, digunakan erwantoni untuk membayar kontrak dengan youtube, membayar makan saat melakukan pengukuran serta biaya penginapan atau hotel. 
baca juga:wakil rakyat di pusaran korupsi perjalanan dinas setwan kaur 
“saya tidak memaksakan para penerima untuk mengeluarkan biaya.
masyarakat juga harus memikirkan perjuangan kami sampai sertifikat ini diterbitkan,” singkatnya. 
disisi lain, kepala bpn lebong, tabri mengaku tidak mengetahui mengenai penarikan biaya oleh lurah.
“dari bpn sudah menyampaikan bahwa penerbitan sertifikat ini gratis,” katanya.  
baca juga:tinggal tunggu waktu, 4 asn kepahiang bakal dipecat
ia menegaskan, penarikan biaya melebih skb tiga menteri tidak bisa dibenarkan, tindakan itu sudah menyalahi aturan yang ada. 
“skbnya sudah ada, jelas menyalahi (memungut melebih skb, red),” tutupnya.
untuk diketahui, berdasarkan surat keputusan bersama (skb) tiga menteri, yakni menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn), menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (pdtt). 
dalam skb tiga menteri, batas maksimal biaya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) 2024 untuk kategori iv (provinsi riau, provinsi jambi, provinsi sumatera selatan, provinsi lampung, provinsi bengkulu, provinsi kalimantan selatan) ditetapkan sebesar rp200 ribu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan