GBD dan Tenaga Non-ASN di Bengkulu Utara Wajib Tetap Bekerja Sebelum Diangkat PPPK dan PPK Paruh Waktu

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 02 Feb 2025 - 22:02

WAJIB KERJA: Pemda Bengkulu Utara belum melakukan perpanjangan SK atau kontrak kerja tenaga non-ASN. FOTO: Sekda Bengkulu Utara Fitriansyah, S.STP, M.Si. DOK/RB--

KORANRB.ID – Pemda Bengkulu Utara belum melakukan perpanjangan SK atau kontrak kerja tenaga non-ASN.

Hal ini lantaran Pemda Bengkulu Utara masih menunggu nama-nama tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam pangkalanm data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mereka adalah tenaga non-ASN yang akan diangkat menjadi PPPK Paruh waktu jika memang tidak ada lulus sebagai PPPK Penuh Waktu.

Sekda Bengkulu Utara Fitriansyah, S.STP, M.Si menerangkan jika tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam pangkalan data BKN diminta terus bekerja sebagai tenaga non-ASN.

Termasuk mereka yang nantinya dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK tahap II yang masih berjalan maupun seleksi PPPK tahap I yang masih menunggu usulan Nomor Induk Pegawai.

“Kita akan melakukan perpanjangan kontrak kerja nantinya sebelum mereka diangkat sebagai PPPK, meskipun sudah ada ketegasan untuk diangkat menjadi PPPK, namun mereka wajib tetap menjalankan tugas sebagai tenaga non-ASN,” terangnya.

Selama belum diangkat sebagai PPPK atau PPPK Paruh waktu, mereka akan menerima gaji sesuai dengan besaran gaji tahun-tahun sebelumnya sebagai tenaga non-ASN.

“Mereka tetap akan bertugas sebagai tenaga non ASN sesuai dengan SK kontrak kerja nantinya, sampai diangkat sebagai tenaga PPPK atau PPPK Paruh waktu,” katanya.

Selain itu, guru bantu daerah juga diminta tetap bekerja seperti biasanya.

Sembari menunggu pelantikan PPPK dan PPPK Paruh waktu bagi yang memang sudah meminuhi syarat, mereka akan tetap menerima gaji bulanan sebagaimana tahun lalu.

gbd dan tenaga non-asn di bengkulu utara wajib tetap bekerja sebelum diangkat pppk dan ppk paruh waktu                             koranrb.id  – pemda bengkulu utara belum melakukan perpanjangan sk atau kontrak kerja tenaga non-asn. 
hal ini lantaran pemda bengkulu utara masih menunggu nama-nama tenaga non-asn yang sudah masuk dalam pangkalanm data badan kepegawaian negara (bkn) dan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
mereka adalah tenaga non-asn yang akan diangkat menjadi pppk paruh waktu jika memang tidak ada lulus sebagai pppk penuh waktu.
sekda bengkulu utara fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika tenaga non-asn yang sudah masuk dalam pangkalan data bkn diminta terus bekerja sebagai tenaga non-asn. 
baca juga:warga minta izin tambang batu bara pt rsm di bengkulu tengah tidak diperpanjang
baca juga:warga minta izin tambang batu bara pt rsm di bengkulu tengah tidak diperpanjang
termasuk mereka yang nantinya dinyatakan lulus dalam seleksi pppk tahap ii yang masih berjalan maupun seleksi pppk tahap i yang masih menunggu usulan nomor induk pegawai. 
“kita akan melakukan perpanjangan kontrak kerja nantinya sebelum mereka diangkat sebagai pppk, meskipun sudah ada ketegasan untuk diangkat menjadi pppk, namun mereka wajib tetap menjalankan tugas sebagai tenaga non-asn,” terangnya. 
selama belum diangkat sebagai pppk atau pppk paruh waktu, mereka akan menerima gaji sesuai dengan besaran gaji tahun-tahun sebelumnya sebagai tenaga non-asn. 
“mereka tetap akan bertugas sebagai tenaga non asn sesuai dengan sk kontrak kerja nantinya, sampai diangkat sebagai tenaga pppk atau pppk paruh waktu,” katanya. 
baca juga:kesbangpol mukomuko tunggu pengajuan bantuan dana hibah ormas
baca juga:e-katalog versi 6 segera diterapkan, pelaku usaha diminta segera mendaftar
selain itu, guru bantu daerah juga diminta tetap bekerja seperti biasanya. 
sembari menunggu pelantikan pppk dan pppk paruh waktu bagi yang memang sudah meminuhi syarat, mereka akan tetap menerima gaji bulanan sebagaimana tahun lalu. 
“kita akan menerbitkan sk sebagai gbd nantinya sesuai dengan daftar tenaga non asn yang sudah terdata dalam pangkalan data bkn dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk maupun pppk paruh waktu,” pungkas sekda. 
sekadar mengulas, 20 januari 2025 adalah hari terakhir pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap ii yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara.
baca juga:takut ‘mati langkah’, bidan muda korban kdrt di seluma minta pendampingan hukum, uptd ppa: kita siap bantu 
baca juga:temuan kerugian negara dd kota agung rp320 pulih, lanjut pengusutan tunggu hasil gelar perkara 
setelah diperpanjang selama dua kali, tidak ada informasi perpanjangan masa pendaftaran kembali dari badan kepegawaian negara. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bkpsdm) bengkulu utara, syarifah inayati menerangkan jika terdaftar sebagai peserta tes pppk tahap ii adalah menjadi salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu jika tidak lulus dalam tes. 
meskipun mereka yang diangkat menjadi pppk paruh waktu, nantinya harusnya sudah lebih dulu tercatat sebagai tenaga non-asn yang terdaftar di pangkalan data atau database bkn. 
saat ini tercatat ada 4.151 tenaga non-asn di bengkulu utara dan 1.846 di antaranya sudah masuk pangkalan data bkn. 
sedangkan 3.305 merupakan tenaga non-asn yang belum terdaftar atau masuk dalam pangkalan data bkn. 
“sehingga jika berdasarkan surat kemenpanrb, maka akan ada penambahan sebanyak 1.846 pppk maupun pppk paruh waktu yang akan diangkat,” terangnya. 
namun ia mengaku sampai saat ini belum ada petunjuk teknis terkait mekanisme pengangkatan pppk paruh waktu, jika memang nantinya pppk yang terdaftar dalam pangkalan data bkn tersebut tidak lulus sebagai pppk penuh waktu. 
namun surat kemenpanrb sudah menegaskan jika pemerintah daerah boleh memberikan sk perpanjangan kontrak kerja tenaga non asn yang sudah masuk dalam database bkn tersebut. 
 “mereka yang sudah masuk dalam database bkn dan mengikuti seleksi pppk tahap i, tahap ii atau tes cpns dan belum lulus maupun yang sudah lulus boleh diperpanjang sk non asn sembari menunggu mekanisme pppk dan pppk paruh waktu,” terangnya.
sementara itu, bagi tenaga non-asn yang tidak masuk dalam database bkn dan belum lulus dalam seleksi tahap ii yang tengah berjalan saat ini. 
mereka besar kemungkinan akan dirumahkan atau diberhentikan sebagai tenaga non asn.
“namun kita menunggu juknis terkait hal tersebut sebagai tindaklanjut surat,” pungkas syarifah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan