111 Pejabat Rejang Lebong Belum Lapor LHKPN 2025

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 31 Jan 2025 - 10:20

Baru sebanyak 62 pejabat yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari total 173 pejabat wajib lapor.--Abdi/rb

111 pejabat rejang lebong belum lapor lhkpn 2025                            curup, koranrb.id – baru sebanyak 62 pejabat yang menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) dari total 173 pejabat wajib lapor.
inspektur inspektorat rejang lebong, gusti maria, menyampaikan sehingga yang tersisa belum lapor lhkpn 2025, sebanyak 111 pejabat.
"dari 173 pejabat wajib lapor, baik yang telah melaporkan ataupun belum melaporkan itu baru 35,84 persen," beber gusti.
lebih lanjut, gusti mengatakan, dari 62 yang telah melaporkan masih terdapat pejabat yang masih diverifikasi.
"terdapat pejabat yang masih proses verifikasi," terang gusti pada rb.
baca juga:jadi korban kdrt, bidan muda datangi dprd seluma, ini harapannya 
baca juga: libur panjang, musala min 5 benteng dibobol pencuri
selain itu, terdapat juga yang masih belum lengkap dan juga ada juga yang dinyatakan telah lengkap.
"yang belum lengkap data lhkpn" ungkap gusti.
lebih jauh, gusti mengatakan, untuk batas akhir pelaporan lhkpn ditetapkan sesuai ketentuan komisi pemberantasan korupsi (kpk), yakni paling lambat 31 maret 2025.
inspektur inspektorat rejang lebong, gusti maria, menegaskan bahwa kewajiban pelaporan ini harus dipenuhi oleh seluruh pejabat yang tercakup dalam regulasi kpk. 
“kami meminta agar seluruh pejabat yang diwajibkan melapor segera menyusun dan mengunggah laporan lhkpn mereka sebelum tenggat waktu. ini penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar gusti.
menurut gusti, pelaporan lhkpn bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. 
baca juga:tingkatkan kualitas data industri, wujudkan target pertumbuhan ekonomi
baca juga:terdakwa pembunuhan di rs an-nisa curup divonis 12 tahun penjara
laporan ini memungkinkan kpk dan masyarakat untuk memantau kekayaan pejabat, sehingga dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang.
selain pejabat eksekutif, anggota legislatif juga diwajibkan menyampaikan laporan ini. 
inspektorat rejang lebong berjanji akan memberikan pendampingan bagi pejabat yang mengalami kesulitan dalam pengisian lhkpn. 
“kami siap membantu dalam proses pelaporan agar tidak ada alasan bagi pejabat untuk terlambat atau tidak patuh,” tambah gusti.
ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan lhkpn dapat berdampak pada reputasi pejabat dan instansi terkait. 
"kami meminta semua pejabat di rejang lebong dapat menaati aturan ini guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," harap gusti.
kendati demikian, gusti mengatakan, dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten lain. kabupaten rejang lebong menempati posisi ketiga dalam progres pelaporan lhkpn 2025.
"kita alhamdulillah itu ketiga se provinsi," terang gusti.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan