Sengketa Pilkada Bengkulu Selatan, Petahana Gusnan dan Rifai Tunggu Ini

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 30 Jan 2025 - 22:33

Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat Mersyah--RIO/RB

“Kalau yang mulia hakim punya keputusan lain mohon seadil-adilnya,” kata Nurhuda.

Sementara itu Kuasa Hukum Gusnan Mulyadi dan pasangannya Ii Sumirat yaitu Husni Thamrin mengatakan, permohonan pemohon terhadap tuntutan hasil Pilkada dinilai cacat hukum.

Terkait dengan permohonan tidak jelas pada posita petitum sedikitpun pemohon tidak ada mendalilkan terkait dengan SK 1066 tahun 2024.

Kemudian pemohon tidak ada mendalilkan kesalahan termohon terkait dengan dikeluarkannya SK tersebut.

Pemohon tidak konsisten deposita dan petitum itu tidak ada sedikitpun membahas tentang perselisihan hasil dan tidak juga memohon untuk Mahkamah untuk membatalkan SK berkaitan dengan penetapan hasil.

“Di pokok perkara yang mulia (Hakim) kami hanya menanggapi terkait dengan posita dalil pemohon terkait dengan periodesasi, karena dengan dalil yang lain secara tegas telah dicabut oleh pemohon pada saat sidang terdahulu,” jelas Husni.

Masih Husni, terkaiat dengan penghitungan (periodesasi jabatan Gusnan Mulyadi), berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 pasal 19 huruf e dihitung sejak pelantikan.

“Dengan demikian klien kami itu menjabat baru selama 1 tahun 9 bulan 7 hari yang mulia. Atau tepatnya sejak pelantikan 10 Mei 2019 sampai 17 Februari 2021,” ujarnya.

Petahana Gusnan Mulyadi menanggapi perkembangan sidang gugatan hasil Pilkada Bengkulu Selatan 2024 yang diajukan oleh Paslon nomor 3, Rifai-Yevri, ke MK.

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan jawaban atas permohonan termohon dalam sidang kedua dan kini tinggal menunggu keputusan dari MK terkait kelanjutan proses hukum tersebut.

Gusnan menegaskan bahwa setelah penyampaian jawaban tersebut, tidak ada lagi persiapan tambahan yang perlu dilakukan oleh pihaknya, karena seluruh dokumen dan argumen hukum sudah disampaikan dalam persidangan.

sengketa pilkada bengkulu selatan, petahana gusnan dan rifai tunggu ini                            koranrb.id -  sidang sengketa pilkada kabupaten bengkulu selatan telah dilakukan sebanyak dua kali di mahkamah konstitusi (mk) dengan agenda penyampaian tuntutan pemohon dan jawaban termohon.
sehingga saat ini sidang lanjutan perkara pilkada bengkulu selatan masih menunggu keputusan mk apakah dismissal atau lanjut kepada perkara pembuktian. 
sidang pertama 10 januari 2025 sidang sengketa pilkada bengkulu selatan nomor 68 pemohon pasangan calon (paslon) nomor urut 3 h.rifai-yevri sudianto melakukan tuntutan kepada termohon kpu bengkulu selatan berupa hasil pilkada bengkulu selatan dan periodesasi pihak terkait paslon nomor urut 2 gusnan mulyadi.
lalu pada sidang kedua 21 januari 2025 kpu menjawab tuntutan dari pihak pemohon tersebut. 
pada sidang kedua di mk yakni jawaban pihak termohon (kpu bengkulu selatan), dibacakan oleh kuasa hukum kpu bengkulu selatan m.nurhuda.
baca juga:resmi, nata-hafizh sampaikan pidato di paripurna dprd kepahiang 10 februari 
baca juga:wabup bengkulu utara arie targetkan cari program di pusat 
dalam sidang tersebut nurhuda menjelaskan bahwa pemohon (rifai-yevri) tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada termohon (kpu bs) terkait hal yang dipersoalkan. 
kemudian pemohon juga tidak pernah mengajukan sengketa proses pemilihan di bawaslu bengkulu selatan atau upaya hukum ke pengadilan tinggi tata usaha negara (pttun) di palembang.
pemohon berdalih dan berlindung bahwa bawaslu bengkulu selatan telah menutup ruang sengketa. padahal upaya tersebut tidak pernah ditempuh oleh pemohon sama sekali. selain itu menurut termohon pihak terkait (gusnan mulyadi) belum melampaui jabatan dua periode bupati bengkulu selatan. 
termohon meminta kepada mk untuk menerima epsepsi termohon (kpu) untuk seluruhnya.
baca juga:usai dilantik, teddy-gustianto pastikan langsung kerja mewujudkan seluma emas
baca juga:apabila perusahaan tak reklamasi lahan eks tambang, 5 tahun penjara dan denda rp100 miliar
lalu menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. menetapkan hasil perolehan suara akhir hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu selatan tahun 2024 berdasarkan keputusan termohon. 
“kalau yang mulia hakim punya keputusan lain mohon seadil-adilnya,” kata nurhuda. 
sementara itu kuasa hukum gusnan mulyadi dan pasangannya ii sumirat yaitu husni thamrin mengatakan,  permohonan pemohon terhadap tuntutan hasil pilkada dinilai cacat hukum. 
terkait dengan permohonan tidak jelas pada posita petitum sedikitpun pemohon tidak ada mendalilkan terkait dengan sk 1066 tahun 2024. 
baca juga:diduga terkait polusi pt ssl, balita seluma meninggal, sejumlah warga batuk dan flu
baca juga:tangkap pelaku sulap hutan jadi kebun sawit di mukomuko, tidak perlu tunggu satgas
kemudian pemohon tidak ada mendalilkan kesalahan termohon terkait dengan dikeluarkannya sk tersebut.
pemohon tidak konsisten deposita dan petitum itu tidak ada sedikitpun membahas tentang perselisihan hasil dan tidak juga memohon untuk mahkamah untuk membatalkan sk berkaitan dengan penetapan hasil.
“di pokok perkara yang mulia (hakim) kami hanya menanggapi terkait dengan posita dalil pemohon terkait dengan periodesasi, karena dengan dalil yang lain secara tegas telah dicabut oleh pemohon pada saat sidang terdahulu,” jelas husni. 
masih husni, terkaiat dengan penghitungan (periodesasi jabatan gusnan mulyadi), berdasarkan peraturan kpu nomor 8 tahun 2024 pasal 19 huruf e dihitung sejak pelantikan. 
baca juga:dinas dukcapil rejang lebong ajukan 10 ribu blangko e-ktp
baca juga:37 nama honorer dicatut untuk perjalanan dinas fiktif setwan kaur 
“dengan demikian klien kami itu menjabat baru selama 1 tahun 9 bulan 7 hari yang mulia. atau tepatnya sejak pelantikan 10 mei 2019 sampai 17 februari 2021,” ujarnya.
petahana gusnan mulyadi menanggapi perkembangan sidang gugatan hasil pilkada bengkulu selatan 2024 yang diajukan oleh paslon nomor 3, rifai-yevri, ke mk.
ia menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan jawaban atas permohonan termohon dalam sidang kedua dan kini tinggal menunggu keputusan dari mk terkait kelanjutan proses hukum tersebut.
gusnan menegaskan bahwa setelah penyampaian jawaban tersebut, tidak ada lagi persiapan tambahan yang perlu dilakukan oleh pihaknya, karena seluruh dokumen dan argumen hukum sudah disampaikan dalam persidangan.
“sebenarnya tidak ada lagi persiapan, karena kita sudah memberikan jawaban atas permohonan termohon sebagai pihak terkait. jadi, kita sudah memberikan ekstensi dan sudah dibacakan pada sidang kedua,” kata gusnan saat ditemui kamis, 30 januari 2025.
lebih lanjut, gusnan menjelaskan bahwa pihaknya kini hanya menunggu pemberitahuan resmi dari mk mengenai sidang ketiga atau kemungkinan adanya sidang pembuktian lanjutan.
ia juga menegaskan bahwa sebagai petahana, dirinya akan selalu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap menerima putusan yang akan dikeluarkan oleh mk.
“kita mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menyerahkan semuanya kepada yang mulia hakim mk. apa pun keputusan nanti, tentu kita hormati,” tambahnya.
meski menghadapi gugatan, gusnan tetap optimis bahwa kemenangan yang diraihnya bersama ii sumirat dalam pilkada bengkulu selatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan hasil dari dukungan masyarakat.
ia pun mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusivitas serta tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat memperkeruh suasana politik di bengkulu selatan.
“kita ingin proses ini berjalan dengan baik tanpa ada gesekan di masyarakat. apa pun hasilnya nanti, saya harap semua pihak bisa menerima dengan lapang dada demi kebaikan bengkulu selatan ke depan,” pungkasnya.
sementara itu pemohon paslon nomor 3 rifai juga mengatakan pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya tuntutan kepada mk. segala bentuk syarat yang berkaitan dengan tuntutan telah lengkap dan tidak ada masalah. terkait jawaban pihak kpu yang menilai pemohon kuramg lengkap tersebut dibantah oleh rifai. 
kita ikuti saja prosesnya ya, bismillahiromanirahim yakin yakin saja,” ucap rifai kepada rb.
sedangkan ketua kpu bengkulu selatan erina okriani mengatakan saat ini pihaknya belum mendapat jadwal kelanjutan sidang di mk.
sehingga kpu bengkulu selatan belum dapat menjawab kepastian sidang ketiga di mk terkait masalah sengketa pilkada bengkulu selatan tahun 2024.
“nunggu undangan mk yo (jadwal sidang),” tulis erina saat dihubungi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan