Soroti Pekerja Bawah Umur di Kota Bengkulu, Disnaker Bakal Gelar Monev

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 29 Jan 2025 - 23:07

PELAYANAN: Terlihat petugas pelayanan umum di Kantor Disnaker Kota Bengkulu beberapa waktu lalu. RENO/RB--

soroti pekerja bawah umur di kota bengkulu, disnaker bakal gelar monev                            koranrb.id – cegah adanya pekerja bawah umur, dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota bengkulu dalam waktu dekat gelar monitoring ke sejumlah penyedia pekerjaan.
kepala disnaker kota bengkulu, h. firman romzi, s.sos, m.si mengungkapkan memperkerjakan anak di bawah usia kerja merupakan hal yang tidak dibenarkan.
berkenaan dengan hal tersebut ia menyebutkan akan menggelar monitoring dan evaluasi (monev) dalam waktu dekat.
“bagi pekerjaan memiliki badan hukum dan legalitas yang sah atau pekerjaan formal, tidak boleh mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun,” ujar firman.
baca juga: rangkaian imlek di kota bengkulu diakhiri matikan pelita puja, sekretaris vihara: minta kemakmuran 2025
baca juga:ada kubangan besar di tengah kota kepahiang, waspada! masuk lubang
firman menyebutkan hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang di dalamnya memuat bagaimana suatu peyedia pekerjaan formal mengklasifikasikan batas usia pekerja yang seharusnya ditetapkan.
ia juga menerangkan bahwa bagi penyedia pekerjaan ke luar negeri juga menerapkan yang sama tidak boleh kurang dari ketentuan usia yang seharusnya.
“sesuai dengan undang-undang yang berlaku jadi usia pekerja itu tidak boleh kurang, berlaku juga bagi penyedia pekerjaan ke luar negeri itu,” ujarnya.
di sisi lain, firman menyebutkan selain melakukan pengawasan terhadap usia pekerja di suatu perusahaan atau penyedia pekerjaan formal.
baca juga:ada kubangan besar di tengah kota kepahiang, waspada! masuk lubang
baca juga:kuota program peremajaan sawit rakyat di kaur belum terpenuhi
monev tersebut juga dilakukan untuk mengecek keabsahan dokumen suatu perusahaan seperti peraturan perusahaan, kemudian asuransi pekerja yang terdata di badan penyelenggara jaminan sosia (bpjs) ketenagakerjaan.
selain itu juga sekaligus menyosialisasikan agar setiap instansi pemerintahan dan perusahaan swasta merekrut penyandang disabilitas minimal 1 persen dari jumlah keseleruhan pekerja yang ada.
“kita juga sosialisasi penerapan tentang wajib merekrut penyandang disabilitas minimal 1 persen dari jumlah ke seluruhan pekerja yang ada di suatu perusahan,” terangnya.
firman menyebutkan hal tersebut sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2024 tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 
baca juga:kades dan bendahara korupsi, warga desa suro bali kena imbas dana desa rp540 juta tertahan
baca juga:pelantikan bupati dan wabup bengkulu selatan tunggu putusan mk
sekadar informasi tambahan disnaker kota bengkulu menekankan setiap instansi di pemerintahan kota bengkulu serta perusahaan agar mempekerjakan penyandang disabilitas.
firman menjelaskan hal tersebut sesuai dengan perda kota bengkulu nomor 3 tahun 2024 tentang penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“saat ini kita sudah menyusun jadwal menugaskan petugas-petugas kita untuk melakukan pemberitahuan dan sosialaisi,” jelas firman di kantor disnaker kota bengkulu.
pemberitahuan dan sosialisasi tersebut dilakukan untuk meminta beberapa instansi pemerintah dan swasta agar dapat memperkerjakan penyandang disabilitas minimal 1 persen dari jumlah keseluruhan karyawan yang ada.
“kita minta agar instansi pemerintahan dan swasta dapat mempekerjakan warga kota bengkulu penyandang disabilitas minimal 1 persen dari jumlah keseluruhan karyawannya yang ada,” beber firman.
hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan, pelindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ada di kota bengkulu dengan memberikan mereka pekerjaan yang sesuai.
sesuai dengan perda tersebut juga dituliskan penyandang disabilitas memiliki hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan seperti hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koprasi serta lainnya.
“itukan sudah jelas ada uu kemudian ada peraturan menteri (permen) terus ada peraturan pemerintah (pp) jadi ya wajib,” terang firman.
maka dari itu pemenuhan atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di kota bengkulu, ia berharap seluruh instansi menerapkan apa yang telah inkrah tersebut.
selain itu, pemberitahuan keseluruh instansi pemerintahan dan swasta tersebut sekaligus memberikan informasi tentang sistem penggajian atau pengupahan karyawan, dimana hal tersebut sesuai dengan surat keputusan (sk) gubernur tentang penetapan upah minimun provinsi (ump) dan upah minimun kota atau kabupaten (umk).
“sekarangkan kitakan sudah memiliki ump dan umk yang baru sesuai dengan sk gubernur yang telah ditetapkan kemaren,” katanya.
tidak hanya itu, hal tersebut juga dilakukan untuk melakukan pengecekan kelengkapan administrasi perusahaan swasta seperti mengecek peraturan perusahaan (pp), kemudian mengecek perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt), dan kelengkapan surat pekerja.
“kita lihat juga kelengkapan apakah ada yang sudah kadaluwarsah,” demikian firman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 30 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan