Penetapan Tersangka Sejak 2023, Kuasa Hukum Pertanyakan Kejelasan Samisake Jilid I

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 24 Jan 2025 - 23:35

DEPAN: Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu tampak dari depan. WEST JER TOURINDO/RB--

penetapan tersangka sejak 2023, kuasa hukum pertanyakan kejelasan samisake jilid i                            koranrb.id – ketua koperasi bkm maju bersama, kelurahan rawa makmur er warga bengkulu ditetapkan menjadi tersangka oleh kejaksaan negeri (kejari) bengkulu sejak september 2023 lalu.
hingga saat ini, tersangka er yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana bantuan satu miliar satu kelurahan(samisake) pemerintah kota (pemkot) pada dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) kota bengkulu tahun anggaran 2013, belum memiliki kejelasan terhadap penetapan tersangka yang disandangnya.
artinya er sudah hampir 2 tahun menyandang status tersangka.
disampaikan kuasa hukum  er, joni bastian, sh bahwa saat ini pihaknya sudah tidak mengambil pusing lagi terhadap penetapan tersangka kliennya.
baca juga: 3 dapur dicek jelang pelaksanaan program mbg di bengkulu
baca juga:penyaluran lpg 3 kg bengkulu capai 3.083 mt, pertamina warning agen agar ikuti aturan
sebab kata joni, sejak kliennya ditetapkan tersangka tidak ada progres lanjutan bagaimana nasib di hadapan hukum.
"saat ini kami sudah pasrah terhadap kasus ini. gimana tidak, kasus ini sudah sangat lama masuk penyidikan, namun belum ada kejelasan bahkan hasil audit kerugian negara saja kami tidak tahu," ungkap joni.
sementara itu upaya konfirmasi kepada kejari bengkulu telah dilakukan, hingga berita ini diterbitkan belum satupun yang bisa memberi tanggapan terkait proses penyidikan samisake jilid ii yang menyeret er.
sekedar mengulas, joni bastian menilai penetapan tersangka kliennya cacat hukum.
baca juga:ratusan aset pemkab belum bersertifikat 
baca juga:pemprov gelar rapat, jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih
"gimana tidak cacat hukum, sampai sekarang  saja tim penyidik kejaksaan negeri bengkulu belum memberikan hasil audit pada kami," uangkap joni pada rb.
ia menyebut, hasil audit seharusnya menjadi poin penting dalam bukti penetapan tersangka.
"saat ini klien kita tidak ditahan, hasil audit tidak ada dan dia disangkakan menikmati uang samisake sebesar rp72 juta, gimana nggak lucu hal itu," ungkap joni.
banyak hal lain yang menjadi pertanyaan joni dalam proses penyidikan samisake jilid ii yang menyeret kliennya tersebut, termasuk kewajiban kliennya sebagai tersangka.
 “ada hal yang membuat saya ph ketawa, yaitu klien saya ditetapkan tersangka dan itu sudah lama. kemajiban kelian saya untuk tersangka tidak ditagih baik itu penahanan hingga uang pengganti,” jelas joni.
sehingga pertanyaan besar joni saat ini, untuk apa kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh kejari bengkulu.
baca juga:jabatan kabag marketing dan kabag hc3 astra motor bengkulu berganti, putra daerah dipercaya pindah ke lombok
baca juga:dugaan kongkalikong pdti dan pemdes mencuat: banyak temuan dd, aph mesti usut 
 “klien saya itu tidak ditahan, uang pengganti belum ada diminta, sekarang dia kesana kemari tidak ada yang pantau, dan kayaknya tidak serius mereka itu netapkan tersangka,” jelas joni.
bahkan joni menyebut, penetapan tersangka yang terbilang gegabah membuat banyak pihak buang-buang waktu saja.
“jika klien kami tidak diproses secara hukum, atau tidak ada pembuktian lebih lanjut mending para jaksa rubah status klien kami,” tutup joni. 
er melalui ph-nya, joni bastian, sh menyebut bakal melakukan upaya hukum praperadilan (prapid) untuk status tersangka kliennya.
dasarnya menurut joni, pasca er diperiksa jumat, 6 september 2024 lalu. joni menanyakan bagaimana hasil pendalaman pada kasus yang menyeret kliannya.
terungkap belum ada hasil audit kerugian negara dari bpkp perwakilan bengkulu yang diperlihatkan.
“klien kita ditetapkan tersangka pada september 2023. dan hingga sat ini belum ada hasil audit bpkp provinsi bengkulu yang diperlihatkan pada kami, maka jelas kami akan mengajukan prapid untuk status klien kami,” jelas joni.
lanjut joni, sejak kliennya ditetapkan tersangka pada rabu, 20 september 2023 lalu. hingga saat ini kliennya hanya diwajibkan lapor rutin alias belum dilakukan penahanan.
“jika itu benar dilakukan oleh klien kami maka seharusnya mereka menyertakan bukti audit dari instansi yang resmi bukan internal,” sampai joni.
seperti diketahui, jilid ii kasus dugaan korupsi dana bantuan samisake pemkot pada dinas koperasi dan umkm kota bengkulu tahun anggaran 2013 masih berlanjut.
 informasi terakhir, kejari bengkulu sedang menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari bpkp provinsi bengkulu.
di jilid ii kasus ini, kejari bengkulu melalui bidang tindak pidana khusus (pidsus) telah menetapkan ketua koperasi bkm maju bersama, er sebagai tersangka.
er ditetapkan sebagai tersangka pada rabu, 20 september 2023lalu. dan hingga saat ini er belum ditahan karena masih dalam proses pemberkasan.
pemeriksaan dilakukan agar kasus samisake yang sedang ditelusuri mendapat titik temu dan juga diperlukan untuk dibawa pada persidangan nanti.
untuk diketahui, di jilid ii kasus samisake ini penyidik telah memeriksa beberapa saksi.
di antaranya mantan sekda kota bengkulu marjon pada rabu, 27 september 2023. marjon dipanggil berkenaan dengan penyidikan dana bergulir samisake.
dari marjon, penyidik menggali juga bagaimana kesiapan blu samisake setelah dana disalurkan pada 2013 lalu.
er tidak ditahan berdasarkan pertimbangan penyidik. setelah er ditetapkan jadi tersangka, satu hari kemudian penyidik pidsus kejari bengkulu menggeledah kantor bkm maju bersama yang berada di kelurahan rawa makmur.
setidaknya dua box dokumen didapatkan penyidik berkaitan dengan penyaluran dana samisake, disita dan diperiksa.
modus er, diduga sama seperti empat tersangka di jilid i, dengan memanupulasi nama peminjam, serta menggunakan dana samisake yang telah dibayar peminjam ke koperasi bkm maju bersama.
ditemukan sekitar rp400 juta dana yang dikelola, yang baru dikembalikan ke blud sekitar rp9 juta, masih ada sekitar rp391 juta yang mesti dikembalikan. 
ada beberapa nama yang tidak pernah meminjam tetapi dibuat meminjam, dan ada beberapa nama peminjam yang sudah lunas tetapi duit dipergunakan oleh pengurus, dan peminjam masih berstatus terutang, padahal sudah lunas.
sementara di jilid i perkara korupsi dana samisake telah menyeret 4 terdakwa dan telah divonis majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu pada rabu, 27 maret 2024 diketuai fauzi isra, sh, mh.
keempat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah korupsi dana samisake tersebut, pertama mejelis hakim menjatuhkan hukuman kepada manajer baitul mal wattamwil kota mandiri, zamzami putrado penjara selama 3 tahun.
kemudian, zamzami juga dikenakan denda sebesar rp100 juta, subsidair 6 bulan pidana penjara.
tak hanya itu, terdakwa zamzami juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti (up).
majelis hakim menjatuhkan hukuman up kepada zamzami sebesar  rp739 juta. dengan ketentuan apabila up tidak  diselesaikan maka harta benda terdakwa akan disita, namun jika tidak memiliki harta benda akan ditambah hukuman 2 tahun pidana penjara.
selanjutnya, terdakwa ketua koperasi sekip mandiri rustam hamzah. mejelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, serta denda rp50 juta, subsidair 3 bulan pidana penjara. 
kemudian, terdakwa ketua koperasi sanip mandiri akhir mili. ia divonis dengan putusan 1 tahun pidana penjara, serta denda rp50 juta subsidair 3 bulan penjara.
akhir mili juga terkena pidana tambahan, berupa uang pengganti sebesar rp156 juta. 
terakhir, terdakwa  bendahara koperasi sekip mandiri junilawati. divonis 1 tahun pidana penjara, denda 50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara. 
untuk pidana tambahan, junilawati dibebankan membayar uang pengganti sebesar rp 173 juta. dengan ketentuan yang sama dengan terdakwa zamzami. namun jika tidak mempunyai harta benda maka akan ditambah pidana penjara selama 1 tahun. 
para terdakwa terbukti bersalah melanggar seperti dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum (jpu).
yakni melanggar pasal 3 jo. 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.