Eksepsi Mantan Direktur RSUD HD Manna Ditolak Mejelis Hakim, Lanjut JPU Hadirkan Saksi

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 23 Jan 2025 - 23:28

DIKAWAL: Terdakwa mengenakan rompi tahanan dikawal jaksa yang bertugas. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Mejelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menolak eksepsi terdakwa mantan Direktur RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna, Dr. Debi Purnomo, M.KM.

Diketuai Paisol, SH, Majelis Hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan telah memenuhi unsur Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kitab Undangan-undangan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan sela atas eksepsi Debi Purnomo yang terseret tindak pidana korupsi (Tipikor) dana makan minum pasien dengan kerugian negara Rp330 juta dibacakan kemarin, 23 Januari 2025.

Selain terdakwa Debi, perkara ini juga menyeret terdakwa perantara pengadaan makan dan minum pasien, Yuniarti, S.Pd dan pihak ketiga Vina Fitri Yani.

"Berdasarkan berkas yang diberikan oleh JPU Kejari Bengkulu Selatan kita nyatakan lengkap baik secara Primair dan juga Subsidair, berkas tersebut dalam hukum sudah memenuhi unsur KUHAP," ungkap Paisol di muka Persidangan 23 Januari2025.

Sementara itu JPU Kejari Bengkulu Selatan, Andi Setiawan, SH, MH mengatakan bahwa memang dalam putusan pengadilan yang dibacakan mereka menyatakan berkas JPU Kejari Bengkulu Selatan lengkap dan memenuhi unsur KUHAP tepatnya pada unsur pasal 143 ayat (1) dan (2).

"Hakim tadi memutuskan berkas kami lengkap, selanjutnya kami diperintahkan untuk menghadirkan saksi di sidang d egan agenda keterang saksi," terang Andi.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa setelah putusan sela ini, JPU akan turut menghadirkan saksi untuk saksi yang dihadirkan sebanyak 5 orang.

Kelima saksi tersebut dari berbagai unsur baik itu ASN pihak ketiga.

"Sidang lanjutkan kita akan hadirkan 5 saksi guna memperkuat dakwaan penuntut umum," terang Andi.

eksepsi mantan direktur rsud hd manna ditolak mejelis hakim, lanjut jpu hadirkan saksi                            koranrb.id – mejelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu menolak eksepsi terdakwa mantan direktur rsud hasanuddin damrah (hd) manna, dr. debi purnomo, m.km.
diketuai paisol, sh, majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan telah memenuhi unsur pasal 143 ayat (1) dan (2) kitab undangan-undangan hukum acara pidana (kuhap).
putusan sela atas eksepsi debi purnomo yang terseret tindak pidana korupsi (tipikor) dana makan minum pasien dengan kerugian negara rp330 juta dibacakan kemarin, 23 januari 2025.
selain terdakwa debi, perkara ini juga menyeret terdakwa perantara pengadaan makan dan minum pasien, yuniarti, s.pd dan pihak ketiga vina fitri yani.
baca juga:kades, bpd dan perangkat desa lulus pppk terancam digugurkan
baca juga: dakwaan jpu dikuatkan 3 saksi, terungkap murman tidak punya tanah, klaim lahan hibah pemkab bengkulu selatan 
"berdasarkan berkas yang diberikan oleh jpu kejari bengkulu selatan kita nyatakan lengkap baik secara primair dan juga subsidair, berkas tersebut dalam hukum sudah memenuhi unsur kuhap," ungkap paisol di muka persidangan 23 januari2025.
sementara itu jpu kejari bengkulu selatan, andi setiawan, sh, mh mengatakan bahwa memang dalam putusan pengadilan yang dibacakan mereka menyatakan berkas jpu kejari bengkulu selatan lengkap dan memenuhi unsur kuhap tepatnya pada unsur pasal 143 ayat (1) dan (2).
"hakim tadi memutuskan berkas kami lengkap, selanjutnya kami diperintahkan untuk menghadirkan saksi di sidang d egan agenda keterang saksi," terang andi.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa setelah putusan sela ini, jpu akan turut menghadirkan saksi untuk saksi yang dihadirkan sebanyak 5 orang.
baca juga:festival durian rejang lebong berjalan meriah, ribuan durian dibagikan gratis
baca juga: 2 terdakwa tipikor proyek jembatan air taba terunjam minta bebas, ini pembelaan lengkapnya
kelima saksi tersebut dari berbagai unsur baik itu asn pihak ketiga.
"sidang lanjutkan kita akan hadirkan 5 saksi guna memperkuat dakwaan penuntut umum," terang andi.
sementara itu penasihat hukum (ph) terdakwa dr. debi purnomo, m.km, budi ansyahri, sh tidak memebrikan tanggapan ketika diwawancarai rb dan memilih meninggalkan ruang persidangan.
diberitakan sebelumnya, poin-poin eksepsi atau keberatan terdakwa debi puromo disampaikan melalui penasihat hukum (ph)-nya budi ansyahri, s.h.
dalam materi eksepsi terdakwa yang disampaikan di muka persidangan, menyebut bahwa berkas dakwaan jpu cacat formil dan materil. tidak sesui dengan pasal 143 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap).
baca juga:nikmati makan malam sepuasnya dan penampilan spesial barongsai, tahun baru imlek di hotel santika bengkulu
baca juga:forleb tegaskan truk batu bara jangan lewat jalan kabupaten lebong
menurut terdakwa melalui ph-nya, berdasarakan pada pasal 143 ayat (2) kuhap bahwa berkas dakwaan harus memuat segala hal secara rinci apa saja perbuatan hukum yang dilakukan para terdakwa sedangkan berkas jpu tidak memuat itu.
“mengacu pada berkas dakwaan penuntut umum, maka kami nilai apa yang menjadi isi dari berkas tersbut tidak memuat secara rinci atau samar-samar. jika sudah seperti ini berkas tersebut cacat formil dan materil, tidak sesui dengan pasal 143 ayat (2) kuhap,” ungkap budi ansyahri.
lebih lanjut ia mengatakan dalam dakwaan seharunya dirincikan apa saja peran terdakwa.
“jpu tidak memberikan rincian secara komplit (peran terdakwa, red) dalam dakwaan maka  kami nilai berkas ini tidak memenuhi unsur hukum acara,” terang budi ansyahri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 24 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan