Dakwaan JPU Dikuatkan 3 Saksi, Terungkap Murman Tidak Punya Tanah, Klaim Lahan Hibah Pemkab Bengkulu Selatan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 23 Jan 2025 - 23:24

JELAS: Nampak jelas terdakwa Murman Efendi setelah sidang usai kemarin, 23 Januari 2025. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma mendghadirkan 3 saksi dalam sidang lanjutan perkara Tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma.

Ketiga saksi yang dihadirkan tersebut adalah Mantan Sekda Seluma, Irihadi, Mantan Sekwan DPRD Seluma, Faisal Bustamam dan mantan Kasi Pendaftaran BPN Seluma, Pungadi.

Dalam keterangan para saksi di persidangan yang digelar, Kamis, 23 Januari 2025 di PN Tipikor Bengkulu terkuak bahwa semua tanah yang Murman ajukan untuk tukar guling bukan tanah milik Murman, melainkan tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pamkab) Bengkulu Selatan.

Terungkapnya fakta tersebut setelah Hakim dan juga JPU mencecar para saksi dengan puluhan pertanyaan ditambah lagi dengan Penasihat Hukum para terdakwa.

Perkara yang sedang disidangkan ini turut menyeret empat terdakwa yakni mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, mantan Ketua DPRD Seluma, Rosnaini Abidin.

Kemudian Mantan Sekda Seluma Mulkan Tajudin dan Mantan Kepala BPN Seluma Djasran Harahap keempat terdakwa ini atas tindakannya telah merugikan negara hingga Rp19,5 Miliar.

Pada saksi Irihadi menyampaikan bahwa dahulu sebelum tukar guling dilakukan, memang terdakwa Murman mengatakan bahwa untuk perkantoran dirinya memiliki tanah, namun itu harus ditukar gulingkan.

Dengan hal tersebut pemerintah saat itu melakukan pergerakan cepat dengan mengurus surat menyurat tanah yang dikatakan terdakwa Murman.

“Memang sebelum tukar guling lahan itu ada informasi bahwa terdakwa Murman memiliki tanah, namun belum jelas tanah itu di mana,” teranganya.

Sementara itu saksi Pungadi mengatakan bahwa tanah yang dikatakan terdakwa Murman berada di Keurahan Napal, namun setelah dicek kebenaranya bahwa tanah yang ditunjuk adalah tanah yang dibebaskan Pemkab Bengkulu Selatan untuk Seluma.

dakwaan jpu dikuatkan 3 saksi, terungkap murman tidak punya tanah, klaim lahan hibah pemkab bengkulu selatan                             koranrb.id -  jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma mendghadirkan 3 saksi dalam sidang lanjutan perkara tukar guling lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
ketiga saksi yang dihadirkan tersebut adalah mantan sekda seluma, irihadi, mantan sekwan dprd seluma, faisal bustamam dan mantan kasi pendaftaran bpn seluma, pungadi.
dalam keterangan para saksi di persidangan yang digelar, kamis, 23 januari 2025 di pn tipikor bengkulu terkuak bahwa semua tanah yang murman ajukan untuk tukar guling bukan tanah milik murman, melainkan tanah hibah dari pemerintah kabupaten (pamkab) bengkulu selatan.
terungkapnya fakta tersebut setelah hakim dan juga jpu mencecar para saksi dengan puluhan pertanyaan ditambah lagi dengan penasihat hukum para terdakwa.
baca juga:festival durian rejang lebong berjalan meriah, ribuan durian dibagikan gratis
baca juga: 2 terdakwa tipikor proyek jembatan air taba terunjam minta bebas, ini pembelaan lengkapnya
perkara yang sedang disidangkan ini turut menyeret empat terdakwa yakni mantan bupati seluma, murman effendi, mantan ketua dprd seluma, rosnaini abidin.  
kemudian mantan sekda seluma mulkan tajudin dan mantan kepala bpn seluma djasran harahap keempat terdakwa ini atas tindakannya telah merugikan negara hingga rp19,5 miliar.
pada saksi irihadi menyampaikan bahwa dahulu sebelum tukar guling dilakukan, memang terdakwa murman mengatakan bahwa untuk perkantoran dirinya memiliki tanah, namun itu harus ditukar gulingkan.
dengan hal tersebut pemerintah saat itu melakukan pergerakan cepat dengan mengurus surat menyurat tanah yang dikatakan terdakwa murman.
baca juga:nikmati makan malam sepuasnya dan penampilan spesial barongsai, tahun baru imlek di hotel santika bengkulu
baca juga:forleb tegaskan truk batu bara jangan lewat jalan kabupaten lebong
“memang sebelum tukar guling lahan itu ada informasi bahwa terdakwa murman memiliki tanah, namun belum jelas tanah itu di mana,” teranganya.
sementara itu saksi pungadi mengatakan bahwa tanah yang dikatakan terdakwa murman berada di keurahan napal, namun setelah dicek kebenaranya bahwa tanah yang ditunjuk adalah tanah yang dibebaskan pemkab bengkulu selatan untuk seluma.
“kami tidak tahu tanah terdakwa murman itu di mana, namun kalau tanah di kelurahan napal itu adalah tanah milik pemkab seluma yang dibebaskan pemkab bengkulu selatan,” ungkap pungadi.
baca juga:jelang seleksi kompetensi, calon pppk tahap ii diminta belajar
baca juga:jaring 15 petugas haji daerah, 30 peserta di bengkulu ikuti 2 tahap seleksi
setelah persidangan jpu kejari seluma ahmad ghufroni, sh, mh menyatakan jika memang awalnya berdasarkan sk tukar guling lahan direncanakan terjadi di lahan di kelurahan napal.
namun setelah turun ke lokasi, murman tidak bisa menunjukan tanah tersebut miliknya. 
sehingga ditunjuklah tanah lain yakni di pematang aur yang diakuinnya tanah miliknya padahal tanah tersebut sebelumnya hibah dari bengkulu selatan juga.
“mulanya itu terdakwa murman ini ingin menukarkan tanah ke pemkab seluma untuk komplek perkantoran yang berada di kelurahan napal. namun dia tidak bisa membuktikan tanah itu miliknya, sebab pemkab memiliki berkas bahwa tanah itu sudah dibebaskan pemkab bengkulu selatan,” terang gufron.
sehingga dengan tidak bisa membuktikan tanah kelurahan napal, murman juga mengklaim bahwa tanah di kelurahan sembayat adalah miliknya dibuktikanlah dengan 40 sertifikat.
ternyata setelah didalami tanah seluas 19 hektare tersebut juga adalah tanah hibah pemkab bengkulu selatan pembebasan pada 2008.
dengan begitu tanah yang dikatakan milik murman itu tidak ada, semakin berputarlah perkara ini namun intinya sudah disimpukan bersarkan fakta persidangan bahwa tanah itu tidak ada.
"semakin kusut karena sama sekali tidak ada tanah milik murman. terdakwa hanya mengklaim saja saat itu, tanah yang di napal juga saat ini kami dalami," kata ahmad ghufroni.
sementara itu, berkaitan dengan ada beberapa pihak lain yang ikut menikmati sertifikat tanah bersamalah pihaknya akan mendalami hal tersebut.
sidang yang mendudukan 4 terdakwa ini sebelumnya didakwa pasal primair atas 2 ayat (1) dan subsidair pasal pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, serta dakwaan kedua pasal 12 huruf i undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 24 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan