Sudah 2 Kapolres dan 2 Kasat Reskrim Berganti, Perkara OTT Fee Proyek BBWSS VIII Masih Saja Jalan di Tempat

sudah 2 kapolres dan 2 kasat reskrim berganti, perkara ott fee proyek bbwss viii masih saja jalan di tempat kepahiang, koranrb.id -  sudah 2 jabatan kapolres dan kasat reskrim di lingkungan polres kepahiang berganti, namun, berkas perkara (bp) operasi tangkap tangan (ott) dugaan fee proyek bantuan program percepatan peningkatan tanah guna air (p3-tgai) dari balai besar wilayah sungai sumatera (bbwss) viii pelembang di kabupaten kepahiang masih saja jalan di tempat.  belum ada progres berarti untuk membawa kasus ott ke meja hijau. mengenai hal ini, kapolres kepahiang akbp. m. faizal pratama yang baru hitungan hari mengemban amanah di polres kepahiang meminta waktu untuk penyelesaian perkara.  baca juga:tersisa 7 hari kembalikan temuan rp320 juta, ini langkah pemdes kota agung seluma timur dalam kasus ini pula diakui, penyidik sudah mendapatkan pertimbangan baik dari lpsk maupun dari kpk. "pertimbangan lpsk dan kpk sudah ada, ini yang akan kami sampaikan dan koordinasikan ke jaksa seperti apa nantinya. pada intinya kami mohon waktu," kata kapolres.  dalam hal ini pula pihaknya juga akan mengecek secara menyeluruh apa yang menjadi persoalan dalam perkara ott, yang juga menyeret beberapa kades di kabupaten kepahiang tersebut.  "kami juga cek terlebih dahulu duduk permasalahannya sepeti apa, yang sudah dilakukan penyidik kami seperti apa. kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan seperti apa," demikian kapolres.  baca juga: paspor sudah cetak, 170 cjh asal seluma belum bisa lunasi bpih, ini penyebabnya sejak diungkap 26 juni 2023 lalu, tercatat sudah dua kapolres kepahiang berganti. diawali dari kapolres akbp. yana supriatna, s.ik, m.si, kemudian berganti ke kapolres akbp eko munarianto, s.ik. serta melewati 2 jabatan kasat reskrim yang juga telah berganti.  dimulai dari iptu. doni juniansyah, sm kepada akp. sujud alif yulamlam, sik.  setelah bolak balik dari polres ke kejari kepahiang, terkini bp sudah dikembalikan lagi ke polres kepahiang. baca juga: belum bayar pajak tahun 2024, 4 desa di seluma terancam tak cair dana desa dan alokasi dana desa 2025 ini diketahui, tak hanya bp, jaksa juga telah mengembalikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp). dengan kondisi di atas, perkara dapat dilanjutkan dengan catatan penyidik mesti mengirim kembali spdp plus pengantar yang baru lagi.  dalam perkara ini, penyidik telah mengamankan barang bukti (bb) mencapai rp300 juta saat ott dilaksanakan.  di dalamnya, telah ditetapkan 2 tersangka dalam perkara yakni, ka (40) warga desa pagar gunung kecamatan kepahiang sebagai pemilik rumah tempat ott, yang juga berstatus sebagai aparatur sipil negara (asn) dengan jabatan setingkat kasi di dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten kepahiang. baca juga:mukomuko dapat tambahan 20 kuota cjh, antrean keberangkatan hingga 2046 kemudian, tersangka fr (29) warga kelurahan air rambai kecamatan curup tengah kabupaten rejang lebong, yang disebut bekerja sebagai tenaga ahli (ta) dpr ri.  tsk ka diketahui saat ini tidak menjalani penahanan usai mendapatkan penangguhan penahanan. pada saat ott, ada beberapa kades di lokasi tersebut. ott ini terkait pengerjaan proyek irigasi di 9 desa dengan jumlah 18 kelompok. baca juga:program mbg belum ada petunjuk, pemkab mukomuko siapkan rp200 juta adapun ke 9 desa yang dimaksud adalah, desa tanjung alam 3 kelompok, desa air hitam 2 kelompok, desa suro lembak 3 kelompok, desa suro muncar 2 kelompok. lalu, desa suro ilir 1 kelompok. kemudian desa bogor baru 2 kelompok, desa kampung bogor 3 kelompok, desa pagar gunung 1 kelompok, dan desa permu bawah 1 kelompok.  tsk ka dan fr diketahui sama-sama berada di lokasi ott berlangsung, bersama sejumlah kades. ott ini terkait pengerjaan proyek irigasi di 9 desa dengan jumlah 18 kelompok. baca juga:pns kecamatan air manjuto selingkuh dengan pejabat kpu mukomuko belum disanksi, ini alasan camat dari keterangan sementara, bb uang tunai yang berhasil diamankan diduga merupakan fee proyek atas proyek pembangunan irigasi di 18 desa di kabupaten kepahiang. sumber lain menyebutkan jika dari masing-masing desa, para tersangka mematok fee rp40 juta dari nilai proyek sebesar rp180 juta.  kedua tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara ini, dikenakan  pasal 11, pasal 12 e undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).   

Tag

• # bbwss viii
• # fee proyek
• # berkas perkara
• # ott
• # polres kepahiang

Share

• 
• 
• 
• 
•