Tidak Terdata di Kesbangpol, Ormas Ilegal Kerap Kerahkan Massa

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 17 Jan 2025 - 23:52

Kepala Kesbangpol Bengkulu Selatan, Arjo Arifin--Foto: Rio Agustian. Koranrb.Id

"Ormas wajib melakukan registrasi ulang dalam rentang waktu 5 tahun sekali," ungkapnya.

Selain wajib terdaftar seacara legal di Kesbangpol, Arjo juga kembali mengingatkan Ormas yang berkegiatan di Bengkulu Selatan untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana.

Baik melakukan tindakan pungutan liar, mengiming-ngimingi pihak tertentu untuk melakukan sesuatu atau menggerak massa untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

"Iya ormas bisa disanksi pidana. Yang membuat sanksi itu bukan kita (Kesbangpol, red), tetapi aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan," jelasnya.

Meskipun tidak dapat menindak secara langsung Ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum, Kesbangpol Bengkulu Selatan siap menerima laporan masyarakat mengenai adanya ormas nakal yang meresahkan.

"Masyarakat bisa melaporkan ormas nakal ke Kesbangpol. Nanti laporan tersebut akan dikoordinasikan ke pihak penegak huum,” pungkasnya

tidak terdata di kesbangpol, ormas ilegal kerap kerahkan massa                              kota manna,koranrb.id – dua organisasi massa atau organisasi masyarakat (ormas) yang mencatut nama masyarakat kedurang yang menggerakkan massa ke tapal batas antara kabupaten bengkulu selatan dan kaur, ternyata tidak terdata di badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) bengkulu selatan.
organisasi yang mengatasnamakan forum peduli wilayah kedurang (fpwk) dan aliansi selamatkan bengkulu selatan (asb) tersebut kerap menggerahkan massa. mulai dari demonstrasi, hearing ke dprd bengkulu selatan, dan lainnya. 
kepala kesbangpol bengkulu selatan arjo arifin, se, mm menyayangkan ormas fpwk dan asbs tidak mendaftarkan legalitasnya di kebangpol bengkulu selatan. 
padahal semua ormas yang ada di bumi sekundang setungguan telah diimbau untuk melengkapi legalitasnya agar dapat berkegiatan secara legal. 
"sampai sekarang, namanya asbs dan fpwk belum pernah atau tidak terdaftar di kesbangpol sampai sekarang. untuk itu kita anggap ormas ini tidak legal (ilegal, red) di bengkulu selatan,’’ tegas arjo.
baca juga:proyek pengaman jalan milik pupr provinsi ambrol, perbaikan dikhawatirkan tak tahan lama
baca juga:dapat penyu besar, nelayan lapor pos lanal takut dipidana
setiap ormas di indonesia menurut arjo harus terdaftar dan terdata. begitupun ormas yang ada di bengkulu selatan harus terdaftar secara sah di kebangpol.
untuk proses pendaftaran ormas tidak memerlukan prosedur yang rumit karena kesbangpol siap membantu.
"tentunya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (mendagri, red) nomor 33 tahun 2012. ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. kalau semua persyaratan lengkap, ya kita proses. kita pastikan tanpa dipungut biaya,’’ kata arjo.
arjo juga menyayangkan keberadaab asbs di bengkulu selatan yang telah kerap menggelar kegiatan atau aksi, tetapi tidak kunjung mengurus legalitas di kesbangpol. 
"asbs ini sudah lama keberadaannya kita ketahui, sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan di bengkulu selatan yang terpantau dengan kita. namun sampai sekarang belum terdaftar," sesalnya. 
sedangkan ormas yang terdaftar di bengkulu selatan sebanyak 84 ormas. yang aktif melakukan registrasi ulang ada sebanyak 14 ormas.
sedangkan fpwk dan asbs tidak terdaftar dan tidak mendaftarkan di ke kesbangpol bengkulu selatan.
baca juga:dewan awasi rsud hd manna, soal lingkungan tidak sehat
baca juga:polisi dalami dugaan pelanggaran aktivitas tambak udang
"ormas wajib melakukan registrasi ulang dalam rentang waktu 5 tahun sekali," ungkapnya.
selain wajib terdaftar seacara legal di kesbangpol, arjo juga kembali mengingatkan ormas yang berkegiatan di bengkulu selatan untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. 
baik melakukan tindakan pungutan liar, mengiming-ngimingi pihak tertentu untuk melakukan sesuatu atau menggerak massa untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
"iya ormas bisa disanksi pidana. yang membuat sanksi itu bukan kita (kesbangpol, red), tetapi aparat penegak hukum, yaitu kepolisian atau kejaksaan," jelasnya.
baca juga:ini jadwal sidang lanjutan sengketa pilkada bengkulu selatan di mk
baca juga:penipuan berkedok uang mainan beraksi, perhiasan pedagang inpres raib
meskipun tidak dapat menindak secara langsung ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum, kesbangpol bengkulu selatan siap menerima laporan masyarakat mengenai adanya ormas nakal yang meresahkan.   
"masyarakat bisa melaporkan ormas nakal ke kesbangpol. nanti laporan tersebut akan dikoordinasikan ke pihak penegak huum,” pungkasnya