Ini Solusi dari Pemkab Rejang Lebong untuk Honorer yang Tidak Lulus Seleksi PPPK 2024

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Jumat , 17 Jan 2025 - 10:28

Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST, --arie/rb

Selain itu, pemerintah daerah juga menginstruksikan kepada OPD untuk tetap mendampingi tenaga honorer yang belum berhasil, baik melalui pelatihan maupun pembekalan untuk meningkatkan peluang mereka di seleksi mendatang.

Ia menekankan bahwa mulai 2025, pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan menganggarkan gaji untuk tenaga honorer. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Tahun 2025 nanti tidak ada lagi anggaran untuk tenaga honorer. Karena itu, kami fokus pada upaya membantu mereka yang belum lulus PPPK agar memiliki kesempatan di seleksi mendatang,” ujarnya.

Namun, langkah ini juga diiringi dengan arahan agar masing-masing OPD memanggil kembali tenaga honorer yang sudah lulus PPPK untuk menjalani magang. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka sebelum resmi ditetapkan sebagai PPPK oleh Kemenpan RB.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi tenaga honorer di Rejang Lebong. Meski tantangan reformasi birokrasi semakin ketat, pemerintah daerah terus berupaya memberikan solusi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan.

Dengan adanya program pemetaan dan dukungan dari Pemkab, tenaga honorer yang belum lulus PPPK 2024 diharapkan tidak kehilangan semangat. Sebaliknya, mereka didorong untuk mempersiapkan diri lebih baik guna menghadapi seleksi di tahun mendatang.

“Kami tidak akan meninggalkan mereka yang sudah berkontribusi. Pemkab berkomitmen untuk tetap memberikan peluang dan mendukung tenaga honorer agar bisa meraih masa depan yang lebih baik,” tutup Sekda.

ini solusi dari pemkab rejang lebong untuk honorer yang tidak lulus seleksi pppk 2024                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong menunjukkan komitmennya dalam mengakomodasi tenaga honorer yang belum berhasil lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2024.
langkah ini menjadi sorotan penting, mengingat kebijakan pemerintah pusat yang mulai tahun 2025 melarang anggaran daerah digunakan untuk menggaji tenaga honorer non-asn.
sekretaris daerah (sekda) rejang lebong, yusran fauzi, st, menegaskan bahwa tenaga honorer yang tidak lulus seleksi pppk tahun ini tetap memiliki peluang di masa mendatang.
hal ini mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
baca juga:punya warna yang mencolok! berikut 5 burung ibis tercantik
baca juga:komitmen berantas geng motor, polresta bengkulu akan lakukan pendataan
“bagi yang tidak lulus di seleksi pppk tahun ini, kami akan merekomendasikan mereka untuk ikut di seleksi berikutnya. ini bagian dari upaya kami untuk memberikan kesempatan kedua,” ujar sekda.
menurutnya, pelaksanaan seleksi pppk 2024 memang diprioritaskan bagi tenaga honorer yang telah masuk dalam database kepegawaian.
namun, kegagalan pada tahun ini bukan berarti akhir bagi mereka yang tidak lolos.
sebagai tindak lanjut, pemkab rejang lebong telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (opd) dan camat.
baca juga:tidak sanggup kembalikan kn rp804 juta, mantan kades puguk pedaro minta maaf, pasrah tanah disita 
baca juga:3 ahli kuatkan dakwaan tukar guling lahan pemkab seluma, ph: kn kami menganalisa, sebab tanah masih ada 
rapat tersebut membahas pemetaan tenaga honorer yang belum lulus dan langkah strategis untuk memberikan solusi bagi mereka.
“kami sedang memetakan kembali tenaga honorer yang ada, terutama yang belum lulus. ini penting agar setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mencoba lagi di seleksi pppk tahun depan,” jelas sekda.
selain itu, pemerintah daerah juga menginstruksikan kepada opd untuk tetap mendampingi tenaga honorer yang belum berhasil, baik melalui pelatihan maupun pembekalan untuk meningkatkan peluang mereka di seleksi mendatang.
ia menekankan bahwa mulai 2025, pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan menganggarkan gaji untuk tenaga honorer. kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
baca juga:diperluas 3 hektare dengan anggaran rp3 miliar, tpa air sebakul bakal usung sanitary landfill 
baca juga:dukung asta cita, polda bengkulu siapkan penanaman 10 hektare lahan
“tahun 2025 nanti tidak ada lagi anggaran untuk tenaga honorer. karena itu, kami fokus pada upaya membantu mereka yang belum lulus pppk agar memiliki kesempatan di seleksi mendatang,” ujarnya.
namun, langkah ini juga diiringi dengan arahan agar masing-masing opd memanggil kembali tenaga honorer yang sudah lulus pppk untuk menjalani magang. hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka sebelum resmi ditetapkan sebagai pppk oleh kemenpan rb.
kebijakan ini diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi tenaga honorer di rejang lebong. meski tantangan reformasi birokrasi semakin ketat, pemerintah daerah terus berupaya memberikan solusi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan.
dengan adanya program pemetaan dan dukungan dari pemkab, tenaga honorer yang belum lulus pppk 2024 diharapkan tidak kehilangan semangat. sebaliknya, mereka didorong untuk mempersiapkan diri lebih baik guna menghadapi seleksi di tahun mendatang.
baca juga:aktifkan kembali layanan uji kir, dishub anggarkan pengadaan ripd
baca juga:aktifkan kembali layanan uji kir, dishub anggarkan pengadaan ripd
“kami tidak akan meninggalkan mereka yang sudah berkontribusi. pemkab berkomitmen untuk tetap memberikan peluang dan mendukung tenaga honorer agar bisa meraih masa depan yang lebih baik,” tutup sekda.