Jukir Tanpa SPT, Setor Rp200 Ribu Setiap Minggu, Retribusi Parkir Bocor? Sehmi: Perlu Kita Tracking Dulu

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 16 Jan 2025 - 23:21

MENUNGGU: Terlihat salah satu Jukir yang berada di Jalan KZ. Abidin II saat duduk mengungu pemilik kendaraan pada Kamis, 16 Januari 2025 sore. RENO/RB--

“Jadi ada penyesuaian target pendapatan daerah, karena ada beberapa yang terlalu tinggi,” ujar Nurlia.

Ia menyebutkan penyesuaian tersebut hasil dari usulan yang ia sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu waktu lalu, angka yang ditentukan terpaut tinggi dengan realisasinya.

Sementara pada 2024 lalu kondisinya panarikan retribusi parkir dilakukan pertama kali setelah sebelumnya dialihkan pada CV. Alhasil target yang sebelumnya sebesar Rp13 miliar disesuaikan menjadi Rp7,5 miliar.

“Jadi harapan kita tercapai sesuai yang di tetapkan DPRD Kota Bengkulu sebesar Rp7,5 miliar,” ungkapnya.

Kendati demikian besaran target PAD pada 2025 tidaklah menurun melainkan naik sebesar Rp48 miliar, sebelumnya sebesar Rp201 miliar menjadi Rp249 miliar.

Nurlia menyebutkan hal tersebut terjadi atas penyesuain atau kenaikan target PAD yang diserap oleh Bapenda Kota Bengkulu lantaran adanya tambahan pendapatan daerah melalui Opsen Pajak PKB dan BPNKB.

“Kalau dulukan PKB dan BPNKB itu jenis pajaknya itu bagi hasil, jadi pos-nya di BPKAD dan sekarang menjadi pajak asli daerah, jadi rekeningnya masuk di pendapatan daerah,” jelas Nurlia.

Tambahan Opsen Pajak PKB dan BPNKB pada 2025 ini akan seutuhnya menjadi pendapatan yang dikelolah oleh Bapenda, dengan target yang ditentukan sebesar Rp63 miliar.

“Dari pembayaran pajak kendaraan, jadi dari provinsi setiap hari itu masuk ke PAD Kota Bengkulu,” ujarnya.

Disisi lain, Nurlia merincikan realisasi PAD 2024 lalu hanya tercapai sebesar 75 persen dari Rp201 miliar tersebut, dimana penarikan retribusi tepi jalan umum alias retribusi parkir dan pajak parkir berada jauh dari target.

“Jadi untuk retribusi parkir dan pajak parkir masih jauh dari target yang ditentukan,” demikiannya.

jukir tanpa spt, setor rp200 ribu setiap minggu, retribusi parkir bocor? sehmi: perlu kita tracking dulu                             koranrb.id – ada indikasi setoran juru parkir (jukir) di jalan kz. abidin ii kelurahan belakang pondok bocor alias tidak masuk ke kas daerah (kasda).
pasalnya, setelah penertiban pedagang kaki lima (pkl) jalan kz. abidin ii beberapa hari lalu, pemerintah kota (pemkot) bengkulu temukan beberapa juru parkir (jukir) tanpa surat perintah tugas (spt).
asisten ii kota bengkulu, sehmi alnur, m,pd menuturkan ada beberapa jukir yang beroperasi di jalan kz. abidin ii tidak bisa menunjukkan tanda pengenal seperti id card hingga surat perintah tugas (spt).
“ada beberapa parkir yang tidak bisa menunjukan id card, dan spt-nya sebagai parkir,” jelas sehmi, kamis, 16 januari 2025.
baca juga:hadirkan karya dan kisah inspiratif, ini dia pemenang lomba foto astra dan anugerah pewarta astra 2024
baca juga:dana bagi hasil sawit 2025 untuk rejang lebong turun rp 2,8 miliar
menguatnya dugaan bocornya retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut, saat sehmi menyebutkan beberapa jukir mengaku selalu menyetor ke kasda.
sedangkan untuk spt yang berada di sepanjang jalan kz. abidin ii belum dikeluarkan bahkan hingga awal 2025 ini.
“itu yang perlu kita tracking dulu, kita lakukan croscek apakah dia menggunakan surat perintah (spt, red) lama atau sudah kadaluwarsa atau murni ilegal,” jelasnya.
tambah sehmi, terdapat beberapa kejanggalan seperti tidak adanya karcis yang diberikan kepada setiap kendaraan roda empat dan dua ketika parkir. namun pada saat diminta mereka memberikan karcis yang sudah tidak berlaku lagi atau karcis pada 2024.
baca juga:pemkab bengkulu tengah refocusing anggaran tahun 2025 untuk bayar utang
baca juga:audit berkas penagihan tuntas, tpp dan add di seluma segera cair
“jadi mereka tunjukan karcis yang 2024, untuk karcis 2025 ini belum ada,” terang sehmi.
 sehmi menuturkan hal tersebut seharusnya tidak  terjadi, pasar harusnya menjadi tempat yang nyaman bagi para pedagang dan pembeli.
ditambahkan kepala satuan pamong praja (kaspol pp) kota bengkulu, drs, yurizal bahwa sepanjang jalan kz. abidin ii tidak memiliki spt parkir, namun saat ini ada beberapa jukir yang beroperasi atau bekerja di jalanan tersebut.
“peryataan dari bapenda (badan pendapatan daerah, red) bahwa sepanjangan jalan kz. abidin ii tidak ada spt yang dikeluarkan spt parkir,” ungkapnya.
sementara itu salah satu jukir di jalan kz.abidin ii, ujang mengatakan sudah menjadi jukir di jalan tersebut selama 3 tahun.
baca juga:senator destita perjuangkan gaji perangkat desa setara pns golongan 2a
baca juga:layanan di mpp bengkulu selatan mengalami kendala kekurangan personel
setiap minggunya selalu menyetor hasil parkir tersebut sebesar rp200 ribu kepada bos-nya atau pemilik lahan parkir yang dikelolanya.
namun untuk identitas dari bos-nya tersebut ujang enggan menyebutkan dan memaparkannya kepada rb.
sementara karcis dan tanda pengenal seperti id card dan seragam parkir, ia sudah mengajukannya pada 2024 lalu kepada bossnya namun sampai saat ini tak kunjung didapat.
“seminggu itukan 200, kalau karcis sama baju itu sudah di mintak sama bos tapi sampai sekarang belum ada,” ujar ujang.
sedangkan untuk spt parkir sebagai legalitas untuk mengelolah parkir dijalan kz, abidin ii tersebut ia mengakui bahwa dipegang oleh bossnya. 
ia juga menyebutkan tidak mengetahui secara jelas terkait dengan tidak adanya spt parkir yang berada di jalan kz.abidin ii tersebut, dimana ia hanya bertugas untuk menarik parkir.
“kalau itu saya tidak tahu ada apa tidak spt-nya. setahu saya dulu itu ada spt-nya,” terangnya. 
sebagai informasi tambahan target pad retribusi parkir pada 2024 sebesar rp13 miliar, namun relasisasinya hanya mencapai rp3 miliar saja.
sementara target pendapatan asli daerah (pad) disesuaikan, kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu optimis lampaui target.
kepala bapenda kota bengkulu, dr. nurlia dewi, sh, mh menuturkan penyesuaian target pad tersebut disebakan oleh target yang ditentukan sebelumnya terlalu tinggi.
 “jadi ada penyesuaian target pendapatan daerah, karena ada beberapa yang terlalu tinggi,” ujar nurlia.
ia menyebutkan penyesuaian tersebut hasil dari usulan yang ia sampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu waktu lalu, angka yang ditentukan terpaut tinggi dengan realisasinya.
sementara pada 2024 lalu kondisinya panarikan retribusi parkir dilakukan pertama kali setelah sebelumnya dialihkan pada cv. alhasil target yang sebelumnya sebesar rp13 miliar disesuaikan menjadi rp7,5 miliar. 
“jadi harapan kita tercapai sesuai yang di tetapkan dprd kota bengkulu sebesar rp7,5 miliar,” ungkapnya.
kendati demikian besaran target pad pada 2025 tidaklah menurun melainkan naik sebesar rp48 miliar, sebelumnya sebesar rp201 miliar menjadi rp249 miliar.
nurlia menyebutkan hal tersebut terjadi atas penyesuain atau kenaikan target pad yang diserap  oleh bapenda kota bengkulu lantaran adanya tambahan pendapatan daerah melalui opsen pajak pkb dan bpnkb.
“kalau dulukan pkb dan bpnkb itu jenis pajaknya itu bagi hasil, jadi pos-nya di bpkad dan sekarang menjadi pajak asli daerah, jadi rekeningnya masuk di pendapatan daerah,” jelas nurlia.
tambahan opsen pajak pkb dan bpnkb pada 2025 ini akan seutuhnya menjadi pendapatan yang dikelolah oleh bapenda, dengan target yang ditentukan sebesar rp63 miliar.
“dari pembayaran pajak kendaraan, jadi dari provinsi setiap hari itu masuk ke pad kota bengkulu,” ujarnya.
disisi lain, nurlia merincikan realisasi pad 2024 lalu hanya tercapai sebesar 75 persen dari rp201 miliar tersebut, dimana  penarikan retribusi tepi jalan umum alias retribusi parkir dan pajak parkir berada jauh dari target.
“jadi untuk retribusi parkir dan pajak parkir masih jauh dari target yang ditentukan,” demikiannya.