Soal Pengelolaan Data Kepesertaan BPJS Kesehatan, Dewan Ungkap 3 Hal yang Perlu Dibenahi

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 05 Dec 2024 - 23:06

JELASKAN: Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH. ABDI/RB--

soal pengelolaan data kepesertaan bpjs kesehatan, dewan ungkap 3 hal yang perlu dibenahi                             koranrb.id – pengelolaan data kepesertaan bpjs kesehatan di provinsi bengkulu kerap timbulkan persoalan.
komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu sebut ada 3 yang perlu dibenahi.
diungkapkapkan, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh, bahwa adapun catatan tersebut, pertama pembuatan aplikasi online untuk kepentingan data kepesertaan bpjs kesehatan.
kemudian, pembentukan badan adhoc tersendiri, yang nantinya bertugas untuk merekonsiliasi data agar menjadi dinamis dalam kepesertaan bpjs kesehatan.
baca juga:dugaan tipikor perjalanan dinas di sekretariat dprd, belasan staf saksi: jaksa belum panggil dprd 
baca juga:total 14 pohon tumbang selama 5 hari di kota bengkulu, bpbd imbau masyarakat kurangi aktivitas keluar rumah
terakhir, perlu dilakukan secara terus-menerus rekonsiliasi data kepesertaan bpjs kesehatan. 
“ini harus dilakukan, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” sampai usin, kamis, 5 desember 2024.
lebih jauh usin mengatakan, perlunya rekonsiliasi data kepesertaan yang disinkronkan antar instansi, fasilitas kesehatan (faskes) baik rumah sakit ataupun puskesmas, serta memberi jasa kesehatan lainnya.
“itu dipandang sangat perlu untuk mengatasi permasalahan yang ada,” lanjut usin.
baca juga:pad bengkulu utara tahun 2024 kurang rp10 miliar 
baca juga:tempo 3.5 tahun, sapuan-wasri berhasil hotmix 103 kilometer ruas jalan mukomuko
lebih jauh usin mengatakan, catatan yang diberikan tersebut, mengingat di provinsi bengkulu masih masih ditemukan kepesertaan bpjs kesehatan, terutama pada masyarakat miskin dengan berbagai persoalan.
“persoalan itu ditemukan baik kepesertaan yang dijamin melalui program jkn, jamkesda provinsi dan kabupaten/kota yang status kepesertaannya mati atau belum terdaftar,” ungkap usin.
kemudian juga ditemukannya tidak satunya data masyarakat miskin, baik yang dikelola lembaga atau kementerian ditingkat pusat dengan daerah.
seperti contoh, terdapat perbedaan data masyarakat miskin pada dinas sosial (dinsos) baik kabupaten/kota maupun provinsi serta badan pusat statistik (bps). 
baca juga:hasil pleno kaur dibawa ke provinsi bengkulu, suara tidak sah tembus 4.214 
baca juga:jumlah partisipasi pemilih pilkada seluma capai 130.936 
“hal sedemikian sangat ironis, yang akhirnya masyarakat lagi-lagi terkesan menjadi korban akibat perbedaan data itu,” ujar usin.
lebih lanjut, usin menyampaikan, dengan fakta-fakta ini, berarti dibutuhkan yang namanya rekonsiliasi data khususnya pada kepesertaan bpjs kesehatan ini. 
“apalagi fakta tersebut belum termasuk kepesertaan bpjs kesehatan para pekerja atau penerima upah, yang gajinya dipotong untuk kepesertaan bpjs kesehatan. di mana data mereka ini cenderung dinamis,” terang usin.
usin menambahkan, update kepesertaan bpjs kesehatan ini juga harus dilakukan pada penduduk yang berpindah. baik itu pindah dalam atau pun antar provinsi.
“termasuk juga bagi peserta bpjs kesehatan yang dinyatakan sudah meninggal dunia,” pungkas usin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 6 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan