Modus Korupsi BOS dan Hibah SMK IT Al-Malik Sama, Siswa Fiktif hingga Mark Up

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 24 Jul 2024 - 23:55

SAMPAIKAN: Saksi sedang duduk dan menjelaskan kesaksiannya. WEST JER TOURINDO/RB--

modus korupsi bos dan hibah smk it al-malik sama, siswa fiktif hingga mark up                            koranrb.id – pembuktian perkara dugaan korupsi kendali bantuan operasional sekolah (bos) smk it al-malik bengkulu selatan tahun 2021-2022 yang menyeret terdakwa mantan kepala ahmad soepriadi, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan menghadirkan saksi dari perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu.
sidang digelar di pn tipikor bengkulu, rabu, 24 juli 2024 dengan ketua majelis, paisol sh, mh.
kasi intelijen kejari bengkulu selatan hendra catur putra, sh, mh menerangkan saksi ahli yang dihadirkan yakni  taufik hidayat.
“hari ini (kemarin, red) kita hadirkan saksi ahli yang akan menjelaskan mengenai perhitungan dana bagaimana dana itu hilang dan lainnya,” ungkap hendra.
baca juga:3 terdakwa korupsi laboratorium rsud curup divonis bayar uang pengganti capai rp1,2 miliar 
baca juga:bobol konter di jalan wr soepratman, maling gasak 21 unit handpone
ia melanjutkan bahwa ahli menjelaskan sumber dana bos dan dana hibah yang diterima smk it al - malik bengkulu selatan tahun 2021-2022 lalu, adalah  menggunakan dokumen-dokumen daftar peserta didik (dapodik), absensi siswa serta kuitansi serta nota pertanggungjawaban.
“jadi untuk mendapatkan dana bos mereka melakukan berbagai persiapan,” jelas hendra.
kemudian berdasarkan penjelasan ahli bahwa timbul selisih antara jumlah siswa sebenarnya dengan jumlah siswa yang dilaporkan.
serta terdapat perubahan kuitansi yang membuat harga barang dinaikkan.
baca juga:saksi kembalikan sejumlah uang, ph terdakwa pungli jembatan timbang merasa janggal
baca juga: punya riwayat penyakit ayan, petani kopi ditemukan meninggal dunia 
“ahli mengungkapkan bahwa melihat dari dokumen yang ada, kemudian dicocokan pada dokumen yang sebenarnya, seperti jumlah siswa sebenarnya dan didapatilah ada perubahan jumlah siswa dengan berubah itu maka dana juga akan berubah,” jelas hendra,
berkas maupun aliran dana didalami  juga juga oleh ahli baik itu dana bos pusat maupun dana hibah dan modus sama.
“modus sama baik itu hibah maupun dana bos dan akibatnya memang kerugian timbul dari tindakan itu,” jelas hendra.
penasehat hukum (ph) terdakw ahmad sopriadi, deden abdul hakim, sh mengatakan atas keterangan ahli yang dihadirkan ph sendiri masih pada alur persidangan dan enggan berkomentar banyak.
baca juga: dididuga serobot tanah milik masyarakat, pt abs dilaporkan warga ke kejari bs
baca juga:cek tkp terduga pencuri tewas dihakimi massa di bengkulu utara, ini bukti yang diamankan polisi 
“kita belum mau berkomentar banyak mengingat sidang ini masih terlalu dini,” tutup deden.
diberitakan sebelumnya, kendali bantuan operasional sekolah (bos) smk it al-malik bengkulu selatan tahun 2021-2022 diatur terdakwa mantan kepala ahmad soepriadi.
pasalnya, terdakwa mengatur sejak pencairan hingga pembuatan surat pertanggung jawaban (spj) bos tahun tersebut.
terungkap juga dalam rangkaian sidang pembuktian perkara ini, ada modus siswa fiktif di smk it al-malik. 
bahkan pengadaan komputer dan laptop dari bos digelembungkan atau mark up harganya.
digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, senin, 15 juli 2024 dengan ketua majelis hakim, solihin sh.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan menghadirkan empat saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dana smk it al-malik.
“dua saksi dari guru smk it al-malik bengkulu selatan, satu saksi bendahara bos tahun 2021 dan juga pihak toko komputer tempat terdakwa berbelanja,” jelas kasi intelijen kejari bengkulu selatan, hendra catur putra, sh, mh kepada rb, senin, 15 juli 2024.
dua saksi guru yakni jeni rahmayanti dan rizky dwi tama dicecar pertanyaan dalam persidangan. 
terungkap dari dua saksi, sebenarnya jumlah siswa smk it al-malik ada 30 untuk 3 kelas dari kelas 10 hingga kelas 12.
“selaku wali kelas saksi menyampaikan  bahwa jumlah siswa sebenarnya tidak lebih dari 30 siswa total keseluruhan kelas  x-xii,” terang hendra.
dilanjutkan hendra, ada dugaan modus siswa fiktif, hal tersebut terungkap dari absen wali kelas yang dipalsukan.
saat dilihat pada bukti yang diberikan jpu dan saksi menegaskan bahwa tidak pernah menandatangani absen dengan jumlah siswa berlebihan mereka hanya menanda tangani jumlah siswa yang sebenarnya.
“untuk absensi wali kelas atas nama saksi bukan saksi yang membuat dan tanda tangan saksi dalam absensi sebagai wali kelas dipalsukan,” jelas hendra.
berlanjut pada kesaksian bendahara bos smk it al-malik tahun 2021 yakni meri mirnawati. ia menerangkan bahwa benar saksi diajak terdakwa untuk pencairan dan saksi juga tahu akan melakukan pencairan.
namun setelah bos cair, yang mengelola itu adalah terdakwa dan juga segala bentuk spj dibuat oleh terdakwa sendiri.
“saksi ditunjuk tedakwa sebagi bendahara bos dan benar saksi ada menemani terdakwa melakukan pencairan bos, tapi seluruh dana tersbut disimpan dan dikelola oleh terdakwa dan spj penggunaan bos 2021 bukan dibuat oleh saksi,” terang hendra.
belum usai, fakta-fakta kembali menguat dari keterangan saksi pemilik toko finto komputer, finto danur.
ia mengungkapkan bahwa terdakwa pernah membeli 13 unit komputer dan laptop bekas, namun harga terlampir dalam kuitansi sudah di mark up sesuai permintaan terdakwa.
“saksi mengungkapakan bahwa terdakwa memang membeli komputer dan laptop namun untuk harga di kuitansi sudah d ubah oleh terdakwa,” jelas hendra.
jpu mendakwa terdakwa secara primair pada pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
kemudian subsidair  pada pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
selanjutnya juga jpu sudah mengantongi barang bukti yang selanjutnya akan menjadi bukti pada perkara korupsi ini sebanyak 59 barang bukti baik secara berkas maupun fisik lainnya.
untuk memulihkan kerugian negara dalam perkara ini, jaksa telah menyita aset milik tersangka berupa tanah seluas 1.200 meter persegi yang berada di desa ketaping kecamatan manna.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 25 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan