Gelar Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik Diikuti 5 OPD

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 11 Jun 2024 - 23:42

IKUTI: Para peserta Bimtek saat mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Aula BKD Lebong, kemarin. --Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

gelar bimtek peningkatan pelayanan publik diikuti 5 opd                              lebong, koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, kemarin, 11 juni 2024 menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan pelayanan publik di kabupaten lebong.
bimtek yang digelar di aula badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong ini, di ikuti oleh 5 organisasi perangkat daerah (opd) pelayanan dilingkungan pemkab lebong. 
diantaranya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), dinas sosial (dinsos), dinas penaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp), dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud), dinas kesehatan (dinkes) dan beberapa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di kabupaten lebong.
baca juga:sekda lebong evaluasi seleksi paskibraka tingkat kabupaten terkait gagalnya 7 pelajar di seleksi provinsi
baca juga:38 anggota paskibraka lebong sudah dikantongi kesbangpol, pengumuman tunggu ini
kepala bagian (kabag) organisasi, skretariat daerah (setda) pemkab lebong, heri setiawan, st., me menjelaskan, bimtek pengelolaan dan penanganan pengaduan ini, dilaksanakan berdasarkan amanta undang-undang nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik.
dimana, penyelenggara pelayanan publik itu diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menunggaskan pelaksana yang kompeten dalam mengelola pengaduan.
“tujuan bimtek ini, kita ingin meningkatkan kompetensi bagi petugas penyelenggara pelayanan, bagaimana cara menanganani pengaduan yang masuk ke opd mereka,” ujar heri. 
dengan harapan, selesai mengikuti bimtek ini penyelenggara publik di kabupaten lebong dapat bekerja lebih maksimal dan bisa melayani masyarakat dengan baik.
bahkan, bisa menindak lanjuti pengaduan masyarakat dengan baik. 
baca juga:asn lebong menjanda bertambah menjadi 5, ini faktor utama penyebab bercerai 
baca juga:pln dan pemkab bahas perjanjian kerja sama retribusi pju, sekda: target pad pju rp12 miliar 
“karena ini peningkatan pelayanan publik, tentu keinginan kita layanan publik di kabupaten lebong lebih baik,” singkatnya. 
dikutip dari sambutan sekretaris daerah (sekda) lebong, h. mustarani abidi, sh., m.si saat membuka acara. 
bahwa, pemkab lebong telah menjalankan reformasi birokrasi peringkat nasional sejak 2010. sehingga, wujud dari peningkatan kualitas pengelolaan dan penanganan pengaduan harus menjadi perioritas.
baca juga:diajukan 1.700 dosis, kabupaten lebong cuma dapat 500 dosis vaksin anti rabies 
baca juga:asn pemkab lebong kebanjiran rezeki, setelah gaji 13, kini dikucur tpp 3 bulan
“indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi itu bukan hanya melaksanakan kebijakan yang ada, tetapi bagaimana mebuat masyarakat merasakan pelayanan langsung dan penanganan pengaduan pelayanan publik dengan baik,” ujar mustarani.
lanjutnya, untuk membangun good govermance pelayan publik dituntut memiliki kemampuan beradap tasi dengan cepat dengan semua persoalan yang ada.
“untuk itu diminta, pelayanan publik dapat bekerja dengan baik dan benar sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 12 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan