Sementara itu saat ini ribuan CPNS dan CPPPK yang telah lulus seleksi tahun anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma meradang, hal ini pasca mereka mendapatkan informasi dari pusat bahwa adanya penundaan pengangkatan mereka sebagai ASN.
Pekan lalu, puluhan CPPK dan CPNS sudah mengadu ke Bupati Seluma dan DPRD Seluma untuk menyampaikan keluhan mereka dan meminta agar eksekutif dan legislatif dapat menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat.
Seperti disampaikan dua CPPPK asal Kabupaten Seluma, yakni Reyelita Advilia dan Meyzi Yunita Gustina.
Mereka mewakili ribuan rekan seangkatannya menamakan kelompok mereka "Forum Solidaritas CPNS / CPPK 2024 Tahap I Kabupaten Seluma" mengaku resah dan gelisah atas keputusan dari pemerintah pusat untuk menunda pengangkatan, terlebih lagi untuk CPPPK yang baru diangkat pada tahun 2026 mendatang.
Menurutnya saat ini sudah banyak rekan rekan mereka yang sudah terlanjur resign dari pekerjaan mereka karena ingin fokus menjadi ASN, namun ternyata yang seharusnya diharapkan sudah TMT pada Maret 2025 ini, akhirnya tertunda.
"Kami merasa didzolimi kalau seperti ini mas, kasihan rekan rekan yang juga sudah terlanjur resign namun ternyata kenyataannya harus ditunda," ungkap Reyelita yang mengaku telah honor sejak tahun 2014 ini.
Ditambahkan CPPPK lainnya, Meyzi Yunita Gustina bahwa saat ini mereka sepakat menolak keputusan Kemenpan RB terkait penundaan pengangkatan CPNS CPPPK 2024 tahap I.
Mereka juga mendesak Kemenpan RB untuk tetap konsisten dengan TMT sesuai surat edaran tertanggal 14 Januari 2025, yakni TMT 1 Maret 2025 dan segera mungkin BKN harus menuntaskan pengusulan NIP yang sudah diusulkan oleh mereka sejak Februari 2025.
"Kami sudah menyurati dan berusahan menemui Bupati dan DPRD Seluma agar perjuangan kami dapat disampaikan ke pemerintah pusat, pada intinya kami ingin TMT tetap dilakukan pada Maret ini sesuai dengan SE awal," pungkas Gusti.