Manfaatkan Momen Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK, DPRD Seluma Dalami Honorer Siluman

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 10 Mar 2025 - 21:28

TERIMA: DPRD Seluma saat menerima kunjungan CPNS dan PPPK. ZULKARNAIN/RB--

KORANRB.ID - Adanya penundaan pengangkatan bagi CPNS dan PPPK tahun anggaran 2024 yang lolos akan dimanfaatkan DPRD Seluma untuk mendalami adanya dugaan honorer siluman yang berhasil menjadi PPPK.

Karena rentang waktu yang cukup panjang ini, merupakan momen yang tepat untuk mendalami administrasi para peserta yang lolos seleksi PPPK.

Apakah benar selama ini para peserta yang lolos merupakan honorer aktif yang bekerja minimal 2 tahun, atau honorer siluman yang tiba tiba muncul saat pendaftaran dan berhasil lolos.

"Dengan adanya jeda ini akan dimanfaatkan oleh DPRD Seluma untuk memverifikasi kembali para peserta yang sudah lolos PPPK karena isu honorer siluman ini sudah menjadi sorotan sejak lama," sampai Samsul saat dikonfirmasi RB usai pertemuan bersama CPNS dan PPPK.

DPRD Seluma melalui Komisi I akan terus berkoordinasi dengan BKPSDM Seluma, Dinas Kesehatan Seluma, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Seluma dan instansi terkait lainnya untuk memverifikasi semua berkas calon PPPK.

Disandingkan juga dengan data yang telah dipegang oleh DPRD Seluma untuk memastikannya.

Apabila nanti benar terbukti ada kejanggalan dalam proses administrasi, maka DPRD Seluma secara tegas akan merekomendasikan untuk ditunda bahkan dibatalkan pengangkatannya.

"Pastinya jika ada temuan mal administrasi akan kita tindak tegas, karena kasihan yang benar benar mengabdi bertahun tahun kalah dengan yang baru muncul 6 bulan terakhir," tegas Samsul.

Terlepas dari itu, Samsul mewakili rekan di DPRD Seluma mengaku prihatin atas keterlambatan pengangkatan CPNS dan Calon PPPK ini.

Namun keputusan ini merupakan sudah keputusan dari DPR RI dan Kemenpan-RB.

manfaatkan momen penundaan pengangkatan cpns dan pppk, dprd seluma dalami honorer siluman                            koranrb.id - adanya penundaan pengangkatan bagi cpns dan pppk tahun anggaran 2024 yang lolos akan dimanfaatkan dprd seluma untuk mendalami adanya dugaan honorer siluman yang berhasil menjadi pppk.
karena rentang waktu yang cukup panjang ini, merupakan momen yang tepat untuk mendalami administrasi para peserta yang lolos seleksi pppk.
apakah benar selama ini para peserta yang lolos merupakan honorer aktif yang bekerja minimal 2 tahun, atau honorer siluman yang tiba tiba muncul saat pendaftaran dan berhasil lolos.
"dengan adanya jeda ini akan dimanfaatkan oleh dprd seluma untuk memverifikasi kembali para peserta yang sudah lolos pppk karena isu honorer siluman ini sudah menjadi sorotan sejak lama," sampai samsul saat dikonfirmasi rb usai pertemuan bersama cpns dan pppk.
baca juga:bupati bengkulu tengah pastikan akan bayar gaji tenaga honorer
baca juga:pemkab bengkulu tengah akan rehabilitasi rumah warga korban kebakaran
dprd seluma melalui komisi i akan terus berkoordinasi dengan bkpsdm seluma, dinas kesehatan seluma, dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) seluma dan instansi terkait lainnya untuk memverifikasi semua berkas calon pppk.
disandingkan juga dengan data yang telah dipegang oleh dprd seluma untuk memastikannya.
apabila nanti benar terbukti ada kejanggalan dalam proses administrasi, maka dprd seluma secara tegas akan merekomendasikan untuk ditunda bahkan dibatalkan pengangkatannya.
"pastinya jika ada temuan mal administrasi akan kita tindak tegas, karena kasihan yang benar benar mengabdi bertahun tahun kalah dengan yang baru muncul 6 bulan terakhir," tegas samsul.
baca juga:tingkatkan sinergitas, bupati dan wabup kunjungi polres dan kejari bengkulu tengah
baca juga:dinas dikbud minta guru segera ajukan berkas pencairan tpg 
terlepas dari itu, samsul mewakili rekan di dprd seluma mengaku prihatin atas keterlambatan pengangkatan cpns dan calon pppk ini. 
namun keputusan ini merupakan sudah keputusan dari dpr ri dan kemenpan-rb.
"kita prihatin atas hal ini, namun sudah menjadi keputusan kementerian dengan dpr ri, jadi dampaknya tidak hanya di seluma tapi seluruh indonesia, kita harapkan semoga ada keputusan terbaik dalam waktu dekat," pungkas samsul aswajar.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, m. si menegaskan pemkab seluma secara resmi belum menerima surat tembusan dari kemenpan-rb maupun bkn yang ditujukan ke bupati seluma.
kendati demikian, penundaan pengangkatan calon pppk dan cpns kemungkinan ada kaitannya dengan efisiensi anggaran yang tidak hanya terjadi di kabupaten seluma.
"informasi dari pusat memang ada penundaan, tapi secara resmi belum ada surat dari kemenpan-rb atau dari bkn yang ditujukan ke bupati seluma soal ini," pungkas hadianto.
baca juga:ke mana perginya kucing saat banjir? berikut 2 jawabannya
baca juga:berbunga sekali seumur hidup! berikut 5 fakta unik tumbuhan century plant
ribuan cpns dan cpppk yang telah lolos seleksi tahun anggaran 2024 di lingkungan pemkab seluma meradang, hal ini pasca mereka mendapatkan informasi dari pusat bahwa adanya penundaan pengangkatan mereka sebagai asn.
pada awalnya mereka dijadwalkan tmt pada 1 maret 2025, namun informasi terakhir mengalami perubahan, bagi cpns akan diangkat serentak pada 1 oktober 2025, sementara cpppk akan diangkat serentak pada 1 maret 2026 mendatang.
tampak pada senin, 10 maret 2025, puluhan cppk dan cpns mendatangi kantor dprd seluma untuk menyampaikan keluhan mereka dan meminta agar eksekutif dan legislatif dapat menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat.
seperti disampaikan dua cpppk asal kabupaten seluma, yakni reyelita advilia dan meyzi yunita gustina. mereka mewakili ribuan rekan seangkatannya menamakan kelompok mereka "forum solidaritas cpns/cppk 2024 tahap i kabupaten seluma" mengaku resah dan gelisah atas keputusan dari pemerintah pusat untuk menunda pengangkatan, terlebih lagi untuk cpppk yang baru diangkat pada tahun 2026 mendatang.
menurutnya saat ini sudah banyak rekan rekan mereka yang sudah terlanjur resign dari pekerjaan mereka karena ingin fokus menjadi asn.
namun ternyata yang seharusnya diharapkan sudah tmt pada maret 2025 ini, akhirnya tertunda.
"kami merasa didzolimi kalau seperti ini mas, kasihan rekan rekan yang juga sudah terlanjur resign namun ternyata kenyataannya harus ditunda," ungkap reyelita yang mengaku telah honor sejak tahun 2014 ini.
ditambahkan cpppk lainnya, meyzi yunita gustina bahwa saat ini mereka sepakat menolak keputusan kemenpan rb terkait penundaan pengangkatan cpns cpppk 2024 tahap i. 
mereka juga mendesak kemenpan rb untuk tetap konsisten dengan tmt sesuai surat edaran tertanggal 14 januari 2025, yakni tmt 1 maret 2025 dan segera mungkin bkn harus menuntaskan pengusulan nip yang sudah diusulkan oleh mereka sejak februari 2025.
"kami sudah bupati dan dprd seluma agar perjuangan kami dapat disampaikan ke pemerintah pusat, pada intinya kami ingin tmt tetap dilakukan pada maret ini sesuai dengan se awal," pungkas gusti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan