BPBD Lebong Diminta Usulkan Penangkal Bencana ke Pemprov Bengkulu

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Sumarlin |

Jumat , 12 Apr 2024 - 18:05

BAHAYA: Salah satu titik rawan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Lebong. -foto: muharista delda/koranrb.id-

bpbd lebong diminta usulkan penangkal bencana ke pemprov bengkulu                            koranrb.id - bupati lebong, kopli ansori meminta badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten lebong segera melakukan pemetaan ulang titik rawan bencana yang ada di wilayah kabupaten lebong.
harus didata dengan jelas mana saja titik rawan bencana yang masuk kewenangan kabupaten dan titik mana saja titik rawan bencana yang masuk kewenangan provinsi. 
“kalau datanya sudah valid segera usulkan kegiatan peningkatan fisik di sekitar titik rawan bencana dalam perumusan rapbdp 2024 atau rapbd 2025 agar ke depan penanganan bencana bisa lebih baik,’’ kata kopli.
ia menilai penanganan bencana di kabupaten lebong selama ini belum berjalan maksimal, padahal kabupaten lebong masuk daftar daerah rawan bencana.
tidak dipungkirinya salah satu pemicunya karena pemerintah kabupaten (pemkab) lebong belum punya data riil mengenai peta wilayah rawan bencana. 
“jadi dalam pendataan titik rawan bencana nanti saya minta dibuat secara mendetail,’’ terang kopli.
baca juga:10 obat yang wajib anda siapkan sebelum berangkat mudik
tidak hanya meliputi tingkatan potensinya saja, untuk dampaknya juga harus dibuat secara terperinci.
termasuk bagaimana langkah yang harus ditempuh agar potensi bencana tersebut bisa diantisipasi. 
pemetaan wilayah rawan bencana yang detail akan memudahkan pemkab lebong dalam penanggulangan bencana.
baik penanganan pascabencana maupun tindakan antisipasi sebelum terjadi bencana. 
peta rawan bencana akan menjadi dasar bagi pemkab lebong dalam menentukan arah pembangunan yang salah satunya berkaitan dengan penentuan untuk lokasi pemukiman.
“ke depan tidak boleh lagi ada warga yang membangun rumah di lokasi yang masuk zona rawan bencana,’’ ungkap kopli.
konsekuensinya, harus ada kesinambungan program pembangunan antara organisasi perangkat daerah (opd) yang satu dengan opd lainnya.
baca juga:inflasi terkendali, jangan panic buying
misalnya, izin mendirikan bangunan (imb) yang diterbitkan dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub), sebelum dikeluarkan harus koordinasi dahulu ke bpbd. 
sementara kepala bpbd kabupaten lebong, fakhrurrozi, s.sos, m.si mengaku sudah melakukan pendataan ulang titik rawan bencana.
sejauh ini terdapat lebih 50 titik rawan bencana yang 40 titik diantaranya masuk tanggung jawab provinsi karena berada di jalur lintas lebong-bengkulu utara dan lintas lebong-rejang lebong. 
“semuanya memang butuh tindakan antisipasi, misalnya pembangunan bronjong di aliran sungai dan pelapis tebing di titik jalan yang rawan longsor,” tukas fakhrurrozi. 
begitu juga dengan 93 desa di kabupaten lebong diharap bisa lebih optimal lagi membantu pemkab lebong dalam menangani bencana.
salah satunya dengan menyiapkan diri terdaftar sebagai desa tangguh bencana (destana) karena sejauh ini baru ada 2 desa di kabupaten lebong yang sudah ditetapkan sebagai destana. 
yakni desa lemeu, kecamatan uram jaya yang disahkan menjadi destana tahun 2020 serta desa kota donok, kecamatan lebong selatan yang disahkan sebagai destana 2021. 
baca juga:mitos atau fakta, ketupat dikenalkan oleh sunan kalijaga
masih sedikitnya desa yang dibentuk sebagai destana berkaitan dengan minimnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
diharapnya, 91 desa lainnya bisa menganggarkan sendiri kebutuhan anggarannya agar bisa menyusul menjadi destana. 
pentingnya pembentukan destana bertujuaan agar desa  bisa lebih dini mengantisipasi terjadinya bencana alam di wilayahnya.
''kalaupun bencananya tetap tidak terelak, paling tidak bencana alam yang terjadi tidak menimbulkan sampai menimbulkan dampak serius, khususnya keselamatan jiwa,'' terang tantomi.
anjuran bagi desa agar menganggarkan sendiri kebutuhan destana sudah dijabarkan dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020. 
intinya setiap desa yang masuk kriteria rawan bencana, diharap dapat menganggarkan pembentukan destana. 
terpisah, ketua asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) kabupaten lebong, armen machfudi mengaku akan segera membahas soal penambahan pembentukan destana di kabupaten lebong. 
namun untuk tindakan antisipasi, beberapa desa yang masuk titik rawan bencana rata-rata sudah menindak lanjuti.
mulai dari pembangunan pelapis tebing, pelapis sungai hingga drainase lingkungan. 
“memang kendalanya juga sama dengan pemerintah daerah, didominasi soal kurangnya anggaran sehingga tindakan antisipasi bencana dilaksanakan bertahap,” tandas armen. 
diketahui, jalur lintas menuju lebong sangat rawan bencana, baik tebing yang longsor mapun jalan yang ambles.
khususnya untuk jalur lebong-rejang lebong, dipastikan setiap turun hujan deras, apalagi sampai berhari-hari akan terjadi longsor.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu, 13 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan