Pemkab Lebong Minta Kecamatan Menjaga Sinergitas Sampai ke RT

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 23:15

INGATKAN : Bupati Lebong, Kopli Ansori meminta seluruh pemerintah kecamatan terus menjaga sinergitas dengan pemerintah di bawahnya. Muharista Delda/RB--

pemkab lebong minta kecamatan menjaga sinergitas sampai ke rt                            koranrb.id - bupati lebong, kopli ansori meminta seluruh pemerintah kecamatan terus menjaga sinergitas
dengan pemerintah di bawahnya dalam rangka mewujudkan tata kelola aparatur pemerintahan yang baik. 
bentuk sinergitas dimaksud, camat harus benar-benar bisa mengayomi pemerintah kelurahan hingga ke level rukun wilayah (rw) dan rukun tetangga (rt). 
''sinergitas antara kecamatan dan kelurahan harus terus dijaga supaya terwujud pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien,’’ kata kopli. 
baca juga:pns di lebong semakin sulit ajukan pindah, ada aturan yang diperketat
baca juga:dbd sudah menyerang 17 warga lebong, dinkes diminta maksimalkan tindakan pencegahan
sinergitas sangat ditekankan kepada pihak kecamatan dan kelurahan karena merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
namun dalam menunjang sinergitas pemerintahan, artinya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan dan dan kelurahan juga harus terus didorong. 
‘’sinergitas itu harus dijaga untuk mempertegas tugas dan kewenangan antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah di bawahnya, yaitu kelurahan tanpa mengabaikan sinergitas ke pemerintah di atasnya,’’ terang kopli.
baca juga:ingat! pengelola hotel wajib proaktif cegah tamu di bulan ramadhan
baca juga:kena mutasi, pns lebong wajib melapor ke diskominfo karena ini
tanpa adanya sinergitas yang terjalin dengan baik di tingkat bawah,
sulit bagi pemerintah daerah mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd). 
sementara sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengatakan,
sinergitas pemerintahan memang harus terus terjalin dengan baik agar antara penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan sama-sama berjalan dengan maksimal. 
seperti sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
tanpa adanya sinergitas yang baik, sulit bagi pemerintah pusat untuk mengetahui apa saja permasalahan di daerah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.
berkaitan dengan sinergitas antara pemerintah kecamatan dengan kelurahan di kabupaten lebong, mustarani akui selama ini terkadang belum berjalan maksimal. 
baca juga:bkd kejar distribusi sppt pbb-p2 paling lambat april 2024
baca juga:dinkes lebong pastikan sidak pasar menyasar takjil ramadhan 
dicontohkannya ketika ada kasus masyarakat yang dipasung karena mengalami keterbelakangan mental,
pihak kecamatan tidak mengetahui karena tidak ada koordinasi dari pemerintah kelurahan.
contoh lainnya, tidak adanya laporan data perubahan penduduk yang disampaikan pihak kelurahan ke pihak kecamatan sehingga data kependudukan yang disampaikan ke pemkab lebong terkadang tidak akurat. 
‘’masih banyak contoh lain, namun pada dasarnya sinergitas antara kecamatan dan kelurahan harus terus dijaga supaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya,’’ tukas mustarani. 
bahkan salah satu poin pelayanan publik yang dinilai ombudsman terhadap pemerintah adalah adanya sinergitas antara penyelenggara pemerintahan di setiap jenjangnya.
untuk diketahui, pemkab lebong sendiri berada di zona hijau pelayanan publik kategori b dengan opini kualitas tinggi berdasarkan penilaian ombudsman untuk pelayanan tahun 2023. 
dikatakan kabag organisasi dan tata laksana (ortala) kabupaten lebong, hery setiawan, st, adanya peningkatan kategori pelayanan publik itu tidak semata hanya keinginan bupati. 
termasuk adanya dorongan dari ombudsman yang memastikan tidak banyak lagi persyaratan yang harus dipenuhi pemkab lebong untuk bisa naik kategori. 
intinya pelayanan administrasi yang lebih cepat lagi, seperti adanya pelayanan cepat pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik. 
dengan beroperasinya mall pelayanan publik (mpp) sejak tahun 2023, diyakininya peluang peningkatan pelayanan publik semakin terbuka lebar. 
tinggal lagi penyediaan layanan pengaduan di pusat pelayanan terpadu yang bernaung di bawah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) itu. 
‘’di luar itu tentu saja harus ada komitmen dari semua instansi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan,'' terang hery.
dimintanya masyarakat juga memanfaatkan aplikasi lapor jika mendapati pelayanan opd yang kurang memuaskan. dipastikannya setiap pengaduan akan ditindak lanjuti. 
sepanjang bertujuan meningkatkan pelayanan, laporan akan diakomodir dan opd yang lalai akan dievaluasi. 
bahkan kepala perwakilan ombudsman provinsi bengkulu, herdi puryanto, se pernah menyampaikan je masyarakat di kabupaten lebong untuk terus proaktif memantau pelayanan publik. 
jika ada pengaduan atas pelayanan yang tidak diproses, dimintanya masyarakat melapor ke ombudsman dan jangan ragu pasti setiap laporan itu akan ditindak lanjuti. 
setiap pemerintah daerah wajib menindaklanjuti laporan atas pelayanan organisasi perangkat daerah (opd) jajaran yang tidak maksimal. 
mengakomodir laporan atas pelayanan yang diberikan masuk salah satu poin penilaian kepatuhan pelayanan publik. 
makanya dalam menilai kepatuhan pelayanan publik, ombudsman juga melibatkan masyarakat dengan meminta tanggapan atas pelayanan lembaga pemerintah.
tidak dapat dipungkiri, pelayanan beberapa opd jajaran pemkab lebong masih mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat. 
umumnya pelayanan yang dikomplain masyarakat masalah proses yang lambat. baik bidang kesehatan, pendidikan, masalah sosial hingga soal perizinan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan