Nota Kosong untuk Potong 2 Persen Dana BOK Kaur, Ini Penjelasan JPU

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 06 Mar 2024 - 23:42

NOTA KOSONG: JPU Kejari Kaur, Bobby Muhamad Ali Akbar, SH, MH saat menjelaskan fakta persidangan yang menyeret empat terdakwa pada perkara korupsi dana BOK Kaur 2022. FIKI/RB--

nota kosong untuk potong 2 persen dana bok kaur, ini penjelasan jpu                            koranrb.id – berdasarkan fakta persidangan yang menyeret empat terdakwa pada perkara korupsi dana bok kaur 2022.
terkuak ada peran penting yang dilakukan bendahara puskesmas di kaur. 
perkara ini menyeret empat terdakwa, yakni mantan kepala dinas kesehatan (dinkes) kaur darmawansya, sekretaris dinkes, gusdiarjo,
kepala puskesmas (kapus) kaur utara, ricke james yunsen dan kapus kaur tengah indah fuji astuti karena. 
bendahara puskesmas di kaur, diduga memanipulasi pengeluaran dana bantuan operasional kesehatan (bok) kaur dari nota kosong yang diminta dari pihak penyedia makan dan minum.
manipulasi yang dilakukan dari nota kosong itu, untuk menyiapkan anggaran 2 persen yang diminta kepala puskesmas (kapus),
nantinya akan diserahkan kepada dinas kesehatan (dinkes) kaur.
baca juga:tidak puas vonis oknum polisi, korban ajukan gugatan perdata
baca juga:gunakan kursi roda, bupati kaur dihadirkan sebagai saksi di sidang korupsi
fakta ini terungkap, setelah jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur, menghadirkan saksi dari pihak penyedia makan dan minum dalam persidangan.
digelar selasa, 5 maret 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, diketuai majelis hakim, fauzi isra, sh, mh. 
“yang meminta nota kosong (dari penyedia makan dan minum, red) untuk memenuhi 2 persen itu,
bendahara-bendahara puskesmas,” ujar jpu kejari kaur, bobby muhamad ali akbar, sh, mh. 
dijelaskan bobby, setelah nota kosong itu didapat  oleh para bendahara puskesmas di kaur,
kemudian nota kosong itu akan diisi sendiri atau manual, sebagai bukti penggunaan anggaran makan dan minum saat ada kegiatan. 
baca juga:motif sakit hati, video bugil mantan pacar disebar 
baca juga:dua kali beraksi, pencuri burung diringkus
“yang mengisi volume pembeliannya dari pihak puskesmas itu sendiri (bendahara, red),” ucap bobby. 
permainan nota kosong dari anggaran makan minum, terus dilakukan setiap pencairan dana bok di puskesmas kaur. 
“yang kita lihat dari fakta persidangan. memang pemotongan atau penyisihan 2 persen dari setiap pencairan, ada rapat para kepala puskesmas (kapus),” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, saksi dugaan korupsi dana bok kaur tahun anggaran 2022, kompak mengakui adanya pemotongan 2 persen.
baca juga:sekongkol susun kontrak kerja 3 proyek belanja tak terduga suluma, begini fakta sidangnya
baca juga:polres seluma gelar ops nala, ini 7 sasarannya
pemotongan 2 persen ini, sebagian besar dari anggaran makan minum yang ada di masing-masing puskesmas di kabupaten kaur yang bersumber dari dana bok kaur tahun anggaran 2022.  
dengan adanya pengkuan saksi yang dihadirkan jpu kejari kaur pada persidangan, kamis, 22 februari tentu saja membuka pintu keterlibatan para saksi dalam perkara ini.
notabennya, saksi yang dihadirkan dari kepala puskesmas (kapus) dan bendahara puskesmas di kabupaten kaur.
untuk itu, penasehat hukum terdakwa darmawansya,  ricke james yunsen dan indah fuji astuti, sopian siregar, sh., mkn meinta agar jpu kejari kaur tidak tebang pilih atas penegakan hukum yang saat ini sedang berlangsung. 
“jadi terkait pihak-pihak lain yang segera atau yang sudah bertanggung jawab. mudah-mudahan nanti, jaksa kejari kaur mengambil sikap dalam hal ini,” ujar sopian. 
menurut sopian, keterlibat dua kepala puskesmas yang saat ini sudah menjadi terdakwa, sama dengan kepala puskesmas yang saat ini masih bebas berkeliaran. 
“karena perannya sama dengan kapus-kapus yang lain yang saat ini masih di luar. sampai sekarang terdakwa dalam perkara ini ada empat orang. tiganya klien saya,” kata sopian. 
berkaitan dengan perintah untuk melakukan pemotongan itu juga masih kontra. pasalnya, keterangan saksi di persidangan kemarin tidak satu satu suara. 
“ada yang bilang di ruangan sekretaris dinas ada yang bilang di ruang kepala dinas (perintah pemotongan 2 persen, red). bahkan, ada yang bilang sekdis yang memerintahkan, ada juga yang bilang kadis yang memerintahkan,” tuturnya. 
sementara itu, jpu kejari kaur, bobby muhamad ali akbar, s., mh mengatakan, keterangan para saksi yang dihadirkan ke muka persidangan menguatkan dakwaan.
“terutama terkait pemotongan 2 persen memang ada arahan dari sekdis dan kadis,” tuturnya. 
diterangkan bobby, potongan 2 persen itu, diambil para kepala puskesmas dari anggaran makan minum, anggaran pembuatan sepanduk dan anggaran pengadaan atk. 
sedangkan, untuk keterlibatan kepala puskesmas lain. pihak kejari kaur akan mendalami terlebih dahulu, sembari menunggu terungkapnya fakta-fakta baru di persidangan. 
jpu kejari kaur sudah menghadirkan 15 saksi meliputi 6 kepala puskesmas dan 9 bendahara dan mantan bendahara puskesmas di kaur.
sekedar mengulas, dalam dakwaan jpu, bahwa setiap pencairan dana bok, dipotong dua persen dari anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk.
pemotongan 2 persen ini, berdasarkan permintaan kepala dinas disampaikan secara lisan dalam rapat diikuti seluruh kapus di kaur, di kantor dinas kesehatan kaur pada maret 2022 lalu dan  dihadiri seluruh kapus yang menerima kucuran dan bok. 
dalam rapat itu, diduga ada perintah dari kepala dinas kesehatan kaur, agar seluruh kapus menyetor 2 persen setiap pencairan dana bok ini.
pada 2022 lalu ada 16 puskesmas di kaur mendapat kucuran dana bok ini dengan pagu anggaran rp15 miliar. dari anggaran itu, sudah terealisasi rp 13 miliar.
nominal anggaran bok kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk, rp 1 miliar. 
dari jumlah tersebut, timbul kerugian negara (kn) rp406 juta. sejauh ini, untuk pengembalian kn lebih kurang rp350 juta.
para terdakwa didakwa pasal berlapis. primer, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasen tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang ri no 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
subsidair, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 7 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan