Bupati Tak Boleh Lagi Ganti Pejabat, DPRD Belum Berhentikan Bupati

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 05 Mar 2024 - 22:52

BERSAMA: Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dan Ketua DPRD Barli Halim didampingi Waka I Juli Hartono saat paripurna belum lama ini. Foto: Dok. Rakyat Bengkulu.--

bupati tak boleh lagi ganti pejabat, dprd belum berhentikan bupati                            kota manna, koranrb.id - pemilihan kepala daerah (pilkada)bengkulu selatan akan dilaksanakan november tahun 2024 ini. 
oleh sebab itu, terhitung 22 maret 2024 bupati bengkulu selatan gusnan mulyadi se, mm tidak boleh lagi mengganti atau mutasikan pejabat bengkulu selatan.
sebagaimana pasal 71 ayat 2 uu nomor 10 tahun 2016, dilarang mengganti pejabat 6 bulan sebelum penetapan paslon. 
baca juga:berpeluang rekrut ulang badan adhoc kpu, ini tahapan pilkada 2024
baca juga:oknum polisi di bengkulu divonis 4 tahun 10 bulan penjara, kasusnya janjikan calon bintara lolos seleksi
kemudian berdasarkan tahapan dan jadwal pemilihan berdasarkan pkpu nomor 2 tahun 2024 tahapan penetapan paslon 22 september 2024. artinya, per 22 maret 2024, kepala daerah dilarang melakukan mutasi. 
ketua kpu kabupaten bengkulu selatan, erina okriani mengatakan, komisi pemilihan umum ri telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 ini.
peraturan kpu (pkpu) nomor: 2 tahun 2024 itu tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
"pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak dipastikan akan dilaksanakan pada 27 november 2024 mendatang,’’ terang erina.
hanya saja sebelum pelaksanaan pencoblosan, beberapa tahapan pilkada akan dilaksanakan. seperti penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada 22 september 2024.
"artinya enam bulan sebelum 22 september 2024 tidak ada lagi kegiatan pergantian pejabat oleh kepala daerah,’’ jelas erina.
senada disampaikan mantan komisioner kpu bengkulu selatan, hendry wijaya kusuma, sh. sesuai peeraturan pilkada tahun ini, maka beberapa kebijakan bupati tidak boleh dilakukan, seperti mutasi. hanya saja hal tersebut masih dapat berubah.
"kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri (mutasi masih bisa dilakukan)," jelas hendry.
sementara itu terkait masa jabatan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan, gusnan mulyadi, se, mm dan h. rifa'i tajuddin s.sos periode 2021-2024, tidak sampai 5 tahun.
sejatinya masa jabatan 5 tahun, bupati dan wabup bengkulu selatan mengakhiri masa jabatannya pada februari 2026 mendatang. seperti diketahui bupati gusnan mulyadi dan wakil bupati rifa'i tajuddin dilantik menjadi jumat, 26 februari 2021 silam.
baca juga:rekayasa pdss, koordinator humas dan promosi snpmb unib: ptn tidak bisa dikelabuhi
baca juga:rekayasa pdss: inspektorat lakukan pemeriksaan, kepala sman 5 kota bengkulu non aktif, polda mulai pengusutan
karena itu, saat ini belum ada kepastian masa jabatan kepala daerah ini akan berakhir. masih harus menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
diakui ketua dprd kabupaten bengkulu selatan, barli halim, se, pihaknya masih menunggu aturan resmi terkait akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan. hingga awal maret 2024 ini dprd belum menerima pemberitahuan resmi terkait masa jabatan kepala daerah.
"soal kapan batas masa jabatan bupati dan wakil bupati kini kami belum dapat informasi," terang barli.
karena belum ada regulasi yang mengikat soal akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati, dprd bengkulu selatan belum melaksanakan persiapan apapun menjelang akhir masa jabatan.
dalam pasal 78 ayat 2 undang-undang nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah lanjut barli, secara jelas kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhirnya masa jabatan.
baca juga:selamat! ini 35 anggota dprd kota bengkulu terpilih periode 2024 - 2029 berdasarkan hasil pleno kpu 
kemudian, di pasal 79 ayat 1 undang-undang nnomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. pada pasal ini menyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan dprd dalam rapat paripurna.
yang kemudian, diusulkan ke kemendagri ri melalui gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
"kalau sudah ada kepastian kita akan susun paripurna pemberhentian bupati dan wakil bupati,’’ ujar barli.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan