100 Lebih Desa Belum Cairkan Dana Desa di Bengkulu Utara

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 03 Mar 2024 - 22:48

DANA DESA: Hingga saat ini masih ada lebih dari 100 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa di Bengkulu Utara. FOTO: Margono/RB--

100 lebih desa belum cairkan dana desa di bengkulu utara                            koranrb.id – meskipun saat ini sudah tidak ada lagi permasalahan apbd dan desa-desa sudah bisa mencairkan dana desa (dd) dan penyaluran sudah dilakukan pemda bengkulu utara. 
namun nyatanya hingga saat ini masih ada lebih dari 100 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa. 
desa-desa ini bukan hanya belum bisa melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan dalam apbdes.
sedangkan saat ini pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara menekankan percepatan serapan anggaran pemerintah, termasuk diantaranya dana desa. 
baca juga:ramadan, bank indonesia siapkan rp2 triliun 
baca juga:bpom cek rutin jajanan pasar kaget ramadan
sehingga semua pelaksanaan pembangunan mulai dari apbd bengkulu utara hingga dana desa bisa dilaksanakan sejak awal tahun. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) margono, m.pd menerangkan jika pemkab bengkulu utara justru mendorong percepatan serapan anggaran.
saat ini juga sudah tidak ada kendala lagi dalam apbd sehingga desa-desa diminta segera mengajukan pencairan dana desa. 
“sampai saat ini ada 100 lebih desa yang memang belum mengajukan pencairan dana desa tersebut,” terangnya. 
baca juga:minta guru erzon tetap ngajar di sdn 1 kota, wali murid datangi dprd dan pemkot
baca juga: antisipasi kenaikan harga beras saat ramadan 
ia meminta seluruh desa di bengkulu utara ditarget pekan ini harus mengajukan pencairan dana desa. 
sehingga desa sudah bisa mulai melaksanakan pembangunan yang sudah dianggarkan dalam apbdes. 
“target kita memasuki bulan suci ramadhan nantinya seluruh desa sudah mulai melaksanakan program yang sesuai dengan apbdes,” terangnya.
pelaksanaan program dana desa diharapkan bisa mencegah kesulitan ekonomi di masyarakat. 
baca juga:kenapa setir mobil ada yang berposisi di kanan dan kiri? begini sejarahnya 
baca juga:11 laporan diterima polda bengkulu, ini rinciannya
sehingga masyarakat bukan hanya mendapatkan manfaat dari program yang dijalankan oleh desa. 
“namun masyarakat juga bisa mendapatkan pendapatan dengan menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan program dana desa tersebut,” ujarnya. 
ia juga mengingatkan jika desa-desa harus mengerjakan program dana desa terutama fisik secara swakelola atau mengikutsertakan masyarakat.
sehingga masyarakat juga mendapatkan lapangan kerja atau pendapatan dari program pembangunan desa.
“karena jika seluruh desa melaksanakan program pembangunan fisik, maka ada miliaran rupiah uang yang menjadi upah tenaga kerja yang merupakan masyarakat setempat,” terangnya. 
sementara itu, ia menerangkan jika meskipun ada 100 desa lebih dari 215 desa yang ada di bengkulu utara yang belum mengajukan pencairan dana desa. 
hal itu tidak mengganggu honor atau penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. 
persoalan siltap perangkat desa yang ada di bengkulu utara sempat mencuat lantaran tertundanya pembayaran sitap sekitar 3.225 perangkat desa terhitung januari lalu. 
“untuk siltap perangkat desa tidak ada masalah lagi sejak apbd sudah mendapatkan nomor registrasi,” ujarnya. 
siltap perangkat desa dianggarkan dalam alokasi dana desa dan bukan dana desa atau dd. 
sedangkan untuk pencairan add tidak termasuk dalam pengajuan dd yang diajukan berjenjang hingga pemkab bengkulu utara mengajukan ke kementerian keuangan. 
“untuk pengajuan pencairan add karena bersumber dari apbd, sistem pencairannya menggunakan sistem aplikasi. sehingga desa yang belum mengajukan pencairan dd tidak berpengaruh pada pencairan add,” terangnya. 
sekadar mengetahui, jumlah dana desa yang disalurkan dari apbn untuk 215 desa di bengkulu utara cukup besar. 
sebesar rp181 miliar dana desa disalurkan oleh kementerian keuangan untuk desa-desa di bengkulu utara. 
kementerian keuangan juga sudah menetapkan program atau belanja wajib bagi pemerintah desa dalam alokasi anggaran rp181 miliar tersebut. 
diantaranya program bantuan langsung tunai atau blt dd, program pemberdayaan masyarakat dan program ketahanan pangan. 
selain itu ada juga program pengentasan kemiskinan yang harus dilakukan pemerintah desa sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. 
pencairan dd dilakukan dalam tiga tahapan atau dua tahapan khusus untuk desa yang berstatus desa mandiri. 
dalam pencairan dd tahap pertama ini, desa-desa mendahulukan pelaksanaan program fisik sehingga diyakini bisa menyerap tenaga kerja dan mendorong ekonomi desa serta mengentaskan masalah kemiskinan dan menekan angka inflasi daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 4 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan