Adu Mulut Satpol PP Tertibkan PKL Bandel, Spanduk Imbauan Lenyap

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 28 Feb 2024 - 23:34

RAZIA: Petugas Satpol PP menertibkan para PKL yang membandel, Rabu 28 Februari 2024. Foto:Heru Pramana Putra/RB--

adu mulut satpol pp tertibkan pkl bandel, spanduk imbauan lenyap                            kepahiang, koranrb.id - belasan petugas satpol pp kabupaten kepahiang menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (pkl) bandel yang masih saja menjajakan dagangannya di lokasi terlarang, rabu 28 februari 2024 siang. 
petugas menyambangi lokasi mangkalnya pkl di depan mall pelayanan publik (mpp) dinas ptsp kabupaten kepahiang atau di kawasan eks rsud lama di kelurahan dusun kepahiang.  di sini sempat terjadi adu mulut antara pkl dan petugas yang langsung dikomandoi, plt. kasatpol pp pbk, destiana.
baca juga:hanya satu partai ambil form keberatan, ini partai dan caleg peraih suara terbanyak 
baca juga:hasil lengkap suara partai dan caleg dprd kepahiang dapil i pemilu 2024, berdasarkan pleno tingkat kabupaten
ini lantaran, pkl merasa benar berdagang di lokasi terlarang dengan berpegang pada retribusi yang rutin mereka bayarkan. 
tak hanya itu, pkl juga membawa-bawa nama oknum pejabat hingga mereka diizinkan berdagang di lokasi. 
"jujur kita sempat emosi juga. mereka bawa-bawa nama pejabat saat penertiban dilakukan," ujar destiana saat diwawancarai. 
penertiban yang dilakukan lanjutnya, semata-mata dalam upaya penegakan perda nomor 5 tahun 2016. mereka pun menjalannya setelah mendapat banyak laporan masyarakat, yang makin resah dengan aktivitas pkl.
"kita paham juga, pkl ini kan semata-mata berdagang untuk cari makan. tapi ya hormati juga perda yang ada. kan sudah kita kasih tolerasi, kalau mau di pinggir jalan agak sorean lah," sesal destiana. 
hal yang sama juga terjadi di kawasan depan rumah dinas wakil bupati, atau perpusda kabupaten kepahiang. aktivitas pkl saat siang hari, sangat menganggu kenyamanan serta kelancaran arus lalu lintas.
baca juga:fokuskan anggaran tugas pembantuan 2024 untuk dorong pengembangan wirausaha baru
"masa di depan rumah dinas bupati, banyak pkl. ya, silahkan saja. tapi jangan pula siang hari, disaat masih ramai dan masih dalam jam kerja," tambah destiana. 
guna menghindari pkl bandel kembali menjalankan aktivitasnya, pihaknya akan terus melakukan pengawasan di beberapa titik rawan pkl.
"hargai juga kami ini yang terus dipojokkan. anak-anak ini (petugas satpol pp,red) sudah lelah menjalankan tugasnya," sorot destiana. 
diketahui pula, spanduk besar bertuliskan imbauan kawasan tertib  di kawasan mpp kepahiang sudah raib tak diketahui keberadaanya.
pkl yang awalnya tetap ngotot pada pendiriannya, akhirnya harus angkat kaki menyingkir dari kawasan terlarang berdagang. 
"kami ini kan manusia juga, kami paham. kalau harus bersikap keras, ke mana lagi para pkl ini harus berdagang. masalah pkl di kepahiang ini sudah komplek. bukan hanya kami di satpol pp ini yang bisa menyelesaikannya," demikian destiana. 
sekadar diketahui, dalam perda kabupaten kepahiang nomor 5 tahun 2016, tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kabupaten kepahiang telah dijabarkan secara detil mengenai kawasan tertib.  
baca juga:300 ketua osis rebut beasiswa leadership program 2024, segini kuotanya
pada bagian kesatu tertib jalan dan angkutan jalan pasal 7 ayat i dijelaskan, setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah kabupaten kepahiang. 
pada ayat 2 berbunyi, untuk melindungi hak setiap orang atau badan pemerintah kabupaten melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar melintas jalanjalan tertentu.
ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk melintas jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan diatur dengan peraturan bupati.
ayat 4 juga dijelaskan, dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
pada pasal 8 ayat 1 berbunyi, jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar dipergunakan bagi pejalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat. 
lalu, di ayat 2 berisi setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana marka penyeberangan (zebra cross).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan