1 Dewan Baru Nyicil Rp 20 Juta, Total Tuntutan Ganti Rugi Perjalanan Dinas 3,5 Miliar

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 26 Feb 2024 - 23:25

Kasi Intel Kejari Bengkulu Selatan, Hendra Catur Putra, SH-foto: rio/koranrb.id-

1 dewan baru nyicil rp 20 juta, total tuntutan ganti rugi perjalanan dinas 3,5 miliar                             koranrb.id – satu anggota dprd bengkulu selatan sudah menyicil tuntutan ganti rugi (tgr) sebesar rp 20 juta.
tuntutan ganti rugi ini berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri untuk perjalanan dinas tahun 2023.
laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari badan pemeriksaan keuangan ri pada awal januari 2024, terungkap ada temuan kelebihan bayar sekaligus tuntutan ganti rugi.
hal itu harus diselesaikan sekretariat dprd kabupaten bengkulu selatan dalam kurun waktu 60 hari sejak lhp keluar.
tidak tanggung-tanggung, kelebihan bayar yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekretariat dprd bengkulu selatan maupun anggota dprd bengkulu selatan mencapai rp 3,5 miliar.
baca juga:perselisihan 1 suara pan versus ppp di pleno kpu bengkulu tengah 
kelebihan bayar yang timbul tersebut rata-rata merupakan biaya perjalanan di dinas yang dilakukan oleh sekretariat dprd bengkulu selatan.
termasuk 25 anggota dprd bengkulu selatan tahun anggaran 2023 lalu.
jatuh tempo penyelesaian dan pengembalian tuntutan ganti rugi tersebut akan segera berakhir pada tanggal 12 maret 2024.
anggota dprd dan sekretariat dprd bengkulu selatan memiliki waktu yang tersisa 15 hari lagi.
dalam waktu tersebut harus sudah menyelesaikan semua pengembalian tuntutan ganti rugi tersebut.
kepala kejaksaan (kajari) kabupaten bengkulu selatan, nurul hidayah, sh, mh melalui kasi intel hendra catur putra, sh membenar total tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan 25 anggota dprd dan sekretariat dprd bengkulu selatan sebesar rp 3,5 miliar.
secara rinci rp 3,4 miliar untuk 25 anggota dprd bengkulu selatan dan sisanya untuk sekretariat dprd bengkulu selatan.
baca juga:3 proyek jalan dilanjutkan, total anggaran rp1.053 miliar
hingga senin, 26 februari 2024 progres pengembalian tuntutan ganti rugi tersebut baru dilakukan oleh salah seorang anggota dprd bengkulu selatan dengan cara nyicil sebesar rp 20 juta.
"informasi terakhir yang kami dapat, baru satu orang yang melakukan penyicilan sebesar rp 20 juta," ungkap hendra.
hendra menjelaskan, besarnya jumlah temuan di kelebihan bayar di lingkungan dprd bengkulu selatan bersumber dari biaya perjalanan dinas.
diantaranya, mulai dari biaya penginapan, biaya bahan bakar minyak (bbm) hingga biaya transportasi lainnya.
"jadi rp 3,5 miliar itu, tidak semua anggota dewan. ada nama pendamping dan juga sekretariat. totalnya rp 3,5 miliar," tambah hendra.
sambung hendra, anggota dprd bengkulu selatan dan sekretariat dprd bengkulu selatan harus menyelesaikan temuan tersebut sebelum jatuh tempo.
baca juga:pemprov bengkulu bakal lakukan rotasi kembali, ini jabatan eselon ii yang masih kosong
yakni selama 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan ri keluar.
sebelumnya sekretariat dprd bengkulu selatan sudah mengirimkan surat khusus kepada kejaksaan negeri bengkulu selatan untuk melakukan pendampingan hukum.
selanjutnya, kajari bengkulu selatan akan menerbitkan surat khusus tentang perintah penagihan.
sehingga, jika surat tersebut sudah ada, maka pihaknya langsung yang akan melakukan penagihan.
hendra berharap, agar 25 anggota dprd dan sekretariat dprd bengkulu selatan dapat segera menyelesaikan semua temuan kelebihan bayar alias tgr tersebut.
jika temuan kelebihan bayar tersebut tidak kunjung dituntaskan dalam kurun waktu 60 hari sejak lhp keluar, hal itu akan diserahkan penegakan hukum.
secara terpisah, kejaksaan negeri bengkulu selatan sudah menandatangani perjanjian kerjasama atau mou antara kejari bengkulu selatan dengan sekretariat dprd bengkulu selatan.
baca juga:wagub: data penerima bansos perlu diperbaiki
jaksa pengacara negara akan membantu memulihkan keuangan negara yang digunakan tidak sesuai aturan.
perjanjian kerjasama dengan sekretariat dprd mencakup seluruh kegiatan di lembaga legislatif tersebut.
terkait apa saja yang akan dituangkan dalam satuan kerja khusus (skk) mou, pihak kejari menunggu penyampaian dari sekretariat dprd.
ketua dprd bengkulu selatan, barli halim se sangat mendukung mou sekretariat dprd dengan kejari.
hal itu akan memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam hal melaksanakan kegiatan.
“tentu mou ini sangat bagus. sekretariat dprd akan lebih mudah untuk berkomunikasi terkait kegiatan di lembaga. kejaksaan tentu lembaga yang lebih memahami terkait aturan, diharapkan ada masukan dan bimbingan,” kata barli.
terkait temuan kelebihan bayar biaya perjalanan dins, barli menegaskan bahwa hal itu tanggungjawab personal masing-masing anggota dewan.
sebagai pimpinan lembaga, barli berharap agar hal itu cepat ditindaklanjuti dan diselesaikan sebelum masa waktu berakhir.
“kalau saya sebagai pribadi, tentu siap menindaklanjuti,” ujar barli.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 27 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan