Ganjar: Angket Cara Terbaik dengan Kondisi Pemilu Seperti Ini

Reporter: Jawapos |

Editor: jawapos |

Jumat , 23 Feb 2024 - 21:06

Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo --detikcom

ganjar: angket cara terbaik dengan kondisi pemilu seperti ini                            jakarta, koranrb.id – calon presiden (capres) nomor urut 3 ganjar pranowo menegaskan bahwa pihaknya serius mengusulkan hak angket kecurangan pemilu 2024.
usulan itu bukan hanya gertakan.
pdi perjuangan (pdip), partai tempat mantan gubernur jawa tengah tersebut bernaung, disebutnya akan betul-betul mengawalnya di dpr.
”kalau saya sebenarnya simpel aja.
baca juga:pdi perjuangan pastikan 1 kursi dprd provinsi, pleno kabupaten 26 februari
angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi pemilu seperti ini,” kata ganjar seusai pertemuan dengan tim koordinator relawan pemenangan presiden (tkrpp), jalan diponegoro, jakarta pusat, kemarin (23/2).
pernyataan ganjar menanggapi tudingan mantan ketua mahkamah konstitusi jimly asshiddiqie. jimly menyebut rencana pengajuan hak angket hanya gertakan politik.
sebelumnya, tiga partai di koalisi perubahan pengusung capres nomor urut 1 anies baswedan, yakni nasdem, pkb, dan pks, sudah menyatakan siap mengajukan angket.
hak angket adalah hak dpr melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
baca juga:pemilu 2024, 183 asn terbukti langgar netralitas
ganjar menjelaskan, usulan hak angket dpr untuk mengklarifikasi kecurangan pemilu 2024 didasarkan pada dua alasan.
pertama, sistem informasi rekapitulasi (sirekap) yang menjadi sistem tabulasi penghitungan suara ternyata failed atau error.
bahkan, beredar kabar bahwa server sistem ti kpu berada di singapura.
”sementara kpu mengatakan nggak kok di tempat kita,” ujar ganjar.
baca juga:tahap 1, 1.727 cjh bengkulu lunasi bipih 
kedua, terkait banyaknya kejadian di lapangan selama proses pemilu 2024, termasuk pada hari pemungutan suara. mulai kecurangan sampai pengerahan aparatur. 
masalah itu tentu harus diselidiki secara mendalam.
menurut ganjar yang berpasangan dengan mahfud md dalam pemilihan umum presiden, cara melakukan klarifikasi dan penyelidikan yang paling bagus adalah melalui hak angket dpr.
 ”hak konstitusi dari dpr untuk menyelidiki.
baca juga:akhir sebuah awal ; memoar 75 hari si kerudung putih oleh : zelig ilham hamka
hak angket bisa digunakan dan itu fair.
jadi, enggak perlu takut. ini biasa saja kok dan pernah terjadi,” tutur ganjar.
ganjar mengungkapkan, para tokoh seperti juga jimly asshiddiqie berhak bicara mengenai hak angket terkait kecurangan pemilu.
 namun, jangan sampai menilai bahwa apa yang disampaikan para petinggi partai pengusung paslon 03 dan paslon 01 sebagai gertakan.
baca juga:resmi diumumkan iesf, ini 5 game esports yang akan bertanding di wec 2024 riyadh arab saudi
ganjar menegaskan, usulan hak angket yang disampaikannya merupakan keputusan pdi perjuangan dan hal itu melalui proses yang serius.
 hal itu, lanjut dia, telah disampaikan sekjen pdi perjuangan hasto kristiyanto dan diketahui ketua dpr puan maharani yang juga kader pdi perjuangan. 
”kami tidak pernah tidak serius ngajuin hak angket.
kalau sekjen yang berbicara, itu artinya sudah keputusan partai ya,” ujar ganjar.
baca juga:jelang ramadan 2024, simak niat dan doa buka puasa, niat salat tarawih dan witir
anggota dpr dari fraksi pdip adian napitupulu membenarkan bahwa fraksinya di parlemen solid mengusulkan hak angket kecurangan pemilu 2024. 
bahkan, partai-partai pengusung anies juga mendukung rencana tersebut.
dengan kekompakan itu, kata adian, tidak tertutup kemungkinan ada pertemuan antara ketua umum pdip megawati soekarnoputri dan jusuf kalla (jk) yang merupakan pendukung pasangan nomor urut 1.
namun, adian belum bisa memastikan kapan pertemuan dua tokoh itu akan dilaksanakan.
baca juga:breaking news: truk hantam 3 unit rumah di jalan lintas kepahiang- curup, begini penampakannya
tapi, dia yakin pertemuan tersebut akan terjadi.
”kita ikuti saja,” ungkap caleg dpr ri dapil kabupaten bogor, jawa barat, itu.
yang jelas, lanjut adian, hak angket adalah pilihan konstitusional yang diberikan kepada dpr.
dan tidak boleh ada satu orang atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk dilakukan dpr.
baca juga:8 amalan menjelang bulan ramadhan 2024 yang perlu dipersiapkan, salah satunya membayar utang puasa
kalau ada yang mencoba melarang hak angket, berarti mereka melarang penggunaan hak konstitusional.
terpisah, ppp yang satu koalisi dengan pdip dalam pemilihan umum presiden belum memberikan perhatian terhadap usulan hak angket.
 ketua dpp ppp achmad baidowi mengatakan, partainya masih berfokus pada rekapitulasi suara di bawah dan belum membahas soal rencana pengajuan angket.
awiek, sapaan akrab achmad baidowi, menegaskan, yang menjadi prioritas sekarang adalah bagaimana ppp lolos ke senayan. 
baca juga:dua hari hilang, warga kaur diduga hanyut, bpbd mulai lakukan pencarian 
mengutip situs https://pemilu2024.kpu.go.id sampai pukul 19.30 tadi malam, partai lawas ini mengumpulkan 4,05 persen.
mepet dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen. 
”fokus kami mengawal rekapitulasi suara karena kami ingin lolos ke parlemen,” terang mantan wartawan itu.
terkait dugaan kecurangan, lanjut awiek, pihaknya tentu masih melakukan pengumpulan data dan kajian.
namun, fokus utama tentu pada rekapitulasi hasil suara di lapangan yang sampai sekarang belum selesai.
baca juga:4 tanaman hias ini ternyata bisa mengusir nyamuk, silakan buktikan!
sementara itu, partai pendukung pasangan prabowo-gibran menolak usulan angket.
fraksi pan dpr, misalnya, menolak dengan tegas penggunaan hak angket dalam menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu.
 pan menilai bahwa persengketaan hasil pemilu sudah memiliki jalur khusus yang ditentukan uu pemilu.
karena itu, semua persengketaan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
baca juga:berikut cara menjalankan ibadah puasa ramadan bagi penderita mag
 ”selama ini, persengketaan hasil pemilu selalu diselesaikan lewat mahkamah konstitusi.
pengalaman menunjukkan bahwa semua persengketaan tersebut diselesaikan mk secara adil sesuai dengan waktu yang tersedia,” terang ketua fraksi pan dpr saleh partaonan daulay.
mantan ketua umum pp pemuda muhammadiyah itu mempertanyakan sasaran dari hak angket.
apakah yang menjadi sasaran adalah pemerintah secara keseluruhan atau hanya penyelenggara pemilu.
baca juga:batik kagano khas bengkulu utara, ternyata punya 7 makna dalam
kalau pemerintah yang menjadi sasaran, tentu agak aneh.
sebab, di dalam kabinet hampir semua partai pengusung capres memiliki anggota kabinet, kecuali pks.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 24 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan