APBD Disetujui, DD Cair, Pemkab Mulai Bayar Utang Honor dan Listrik

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 21 Feb 2024 - 22:45

APBD: Polemik APBD antara Pemda Bengkulu Utara dengan Pemda Provinsi Bengkulu yang terjadi hingga tiga bulan akhirnya selesai. FOTO: Sekda Fitriansyah, S.STP, M.Si.--

apbd disetujui, dd cair, pemkab mulai bayar utang honor dan listrik                             bengkulu, koranrb.id – polemik apbd antara pemda bengkulu utara dengan pemda provinsi bengkulu yang terjadi hingga tiga bulan akhirnya selesai. 
polemik tersebut menyebabkan apbd yang sudah disahkan sejak november 2023 lalu tertunda pelaksanaan programnya.
namun kemarin, 21 februari 2024 apbd bengkulu utara tersebut akhirnya disetujui. 
pemda provinsi bengkulu sudah menyetujui dan ditandai dengan sudah diberikannya nomor register apbd. 
baca juga:gerbong mutasi pemkab bengkulu utara berjalan lagi, ini tiga besar hasil lelang jabatan 
baca juga:data bps jadi acuan kebijakan pemerintah untuk pembangunan daerah
sekda bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika seluruh opd kemarin sudah diminta menyampaikan usulan-usulkan pencairan dana program. 
terutama dana terkait dengan hak-hak karyawan non aparatur sipil negara (asn) di masing-masing organisasi perangkat daerah.
“karena mereka untuk honor tenaga non asn ini sudah dua bulan menunggak karena dinamika pembahasan apbd tersebut,” terangnya.
ia juga memastikan proses pencairan dana tidak akan memakan waktu karena masing-masing opd sudah mempersiapkan pengajuan pencairan. 
baca juga:baru 2 kecamatan tuntas gelar pleno, kesalahan penulisan picu perdebatan
baca juga:2.250 perangkat desa belum gajian, tidak dibayar sejak januari 2024
sehingga badan keuangan dan aset daerah (bkad) tinggal memproses pencairan dan ke masing-masing opd. 
“saya saya juga sudah meminta masing-masing opd yang belum melakukan pencairan dana sesegera mungkin melengkapi administrasi kegiatan dan pengajuan pencairan,” terangnya.
selain itu, opd juga diminta memproses pelaksanaan belanja rutin kantor termasuk biaya tagihan rutin seperti listrik, air dan internet. 
terutama bagi dinas-dinas yang terkait dengan pelayanan masyarakat yang memang membutuhkan jaringan internet dalam sistem pengelolaan pelayanan. 
baca juga:2.250 perangkat desa belum gajian, tidak dibayar sejak januari 2024
baca juga:6 sekolah tuntas direhab kementerian pupr, pemkab bengkulu utara ajukan lagi
“jangan sampai pelayanan pada masyarakat benar-benar terkendala sehingga harus diutamakan, terutama sistem perizinan yang saat ini sudah menggunakan aplikasi online,” terangnya.  
selain itu saat ini juga ada 2.250 perangkat desa yang belum menerima honor sejak januari lalu.
bahkan selasa, 20 februari 2024 lalu persatuan perangkat desa indonesia (ppdi) bengkulu utara melakukan audiensi dengannya terkait tertunggaknya honor mereka tersebut. 
“maka kita minta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk segera mengajukan pencairan dana desa bagi desa-desa yang syarat pengajuannya sudah lengkap” terangnya.
saat ini sudah 80 desa lebih yang sudah mengajukan pencairan baik dana desa maupun alokasi dana desa namun terkendala apbd dalam pencairannya. 
untuk pembayaran honor perangkat desa dianggarkan dalam alokasi dana desa atau add yang dianggarkan oleh apbd murni. 
“kita minta perangkat desa bersabar, namun kita pastikan kita akan memproses pencairan sesegera mungkin sehingga desa yang sudah mengajukan pencairan dana dan berkasnya lengkap bisa segera dikirimkan ke rekening kas desa,” ujar sekda.
ditambahkannya, seluruh opd yang memiliki program-program kegiatan fisik juga harus segera melengkapi dokumen lelang. 
sehingga semua program fisik bisa segera dilelangkan secara elektronik dan mengejar ketertinggalan waktu pelaksanaan apbd dua bulan belakangan ini.  
“jangan sampai kita kembali terlambat dalam pelaksanaan apbd yang bisa menyulitkan masyarakat karena program yang terlambat dilaksanakan,” pungkas sekda.
sekadar mengetahui jika polemik pengesahan apbd ini terjadi sejak dord bengkulu utara tuntas menggelar paripurna pembahasan apbd di dprd bengkulu utara akhir november 2023 lalu. 
saat diajukan untuk mendapatkan verifikasi dari gubernur, gubernur sudah memberikan rekomendasi hasil verifikasi. 
namun pemda provinsi menilai beberapa perubahan sesuai hasil verifikasi yang dilakukan pemkab bengkulu utara belum menjelaskan apa yang ingin diketahui oleh pemprov sesuai rekomendasi verifikasi yang diberikan. 
lantaran tak kunjung terbit pemda bengkulu utara berkoordinasi ke kementerian dalam negeri hingga kemendagri menyurati pemprov 6 februari lalu dan meminta agar gubernur memfasilitasi dan memberikan nomor registrasi pada rancangan apbd bengkulu utara. 
setelah sempat melakukan pembahasan kembali, akhirnya 20 februari sore lalu pemprov membubuhkan nomor registrasi pada ranperda apbd bengkulu utara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 22 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan