Jaksa Bakal Panggil Mantan Kadis PMD Kaur, Ini Keperluannya!

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Selasa , 06 Feb 2024 - 23:15

SAMPAIKAN: Kasi Intel Kajari Kaur saat menyampaikan hasil penggeledahan di Kantor Dinas PMD Selasa Senin, 5 Februari yang lalu. Jaksa akan memanggil mantan Kadis PMD Kaur.--RUSMAN AFRIZAL/RB

jaksa bakal panggil mantan kadis pmd kaur, ini keperluannya!                              bintuhan, koranrb.id – jaksa kejaksaan negeri (kejari) kaur akan memanggil mantan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten kaur tahun 2020-2021, berinisial am. 
mantan kadis pmd kaur itu dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran di dinas pmd kaur yang saat ini tengah disidik oleh jaksa.
terutama penggunaan apbd tahun 2020 sampai tahun anggaran 2021.
keterangan mantan kadis pmd ini akan melengkapi keterangan 9 saksi lainnya yang sudah diperiksa saat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
baca juga:tak bayar pajak, 10 desa terancam diproses hukum, ini daftarnya!
diketahui am berstatus sebagai mantan narapidana.
dia  dinyatakan oleh hakim pengadilan negeri tipikor bengkulu, terbukti bersalah.
dalam perkara pungutan liar penerbitan nomor induk perangkat desa (nipd) kabupaten kaur, beberapa waktu lalu. 
kajari kaur muhammad yunus sh., mh., melalui kasat intel kejari kaur andi febrianda, sh, mh mengatakan am informasinya baru saja bebas.
baca juga:bank mandiri konsisten dukung umkm dan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kur
setelah selesai menjalani masa hukuman terkait perkara pungli nipd tersebut.
"semua orang yang ada sangkut pautnya dengan penyaluran dan penggunaan dana apbd tahun 2020-2021 akan kita panggil.
termasuk, mantan kadis yang kabarnya baru juga keluar atas hukuman penjaranya," kata kajari kaur muhammad yunus sh., mh., melalui kasat intel kejari kaur andi febrianda, sh, mh, selasa, 6 februari 2024. 
pemanggilan beberapa saksi lagi akan dilakukan secepatnya, termasuk dengan mantan kadis pmd kaur tersebut.
baca juga:perusahaan kuari diduga buat pernyataan palsu, warga beri pengakuan mengejutkan 
selain mantan kadis, pemanggilan terhadap mantan kabid di dinas pmd kaur yang juga ikut tersandung perkara pungli nipd tersebut juga akan dilakukan. 
"termasuk kabid, dan juga bendahara yang jika ikut melaksanakan kegiatan di tahun 2020-2021 akan kita panggil juga," terang andi. 
dia menjelaskan, usai penggeledahan yang mereka lakukan senin 5 februari 2024 ada banyak dokumen yang berhasil mereka amankan. 
total ada 2 box berkas yang berhasil diamankan yang selanjutnya akan menjadi bahan kejari kaur untuk melanjutkan tahapan penyidikan. 
baca juga:pemkab mukomuko buka lelang jptp, ada 9 formasi 
dugaan kasus korupsi ini pun sangat berpotensi besar akan penetapan tersangka. 
"selain pemanggilan saksi lagi, pengembangan terkait dengan berkas yang berhasil kita amankan juga akan menjadi bahan, untuk segera melakukan penetapan tersangka," jelasnya. 
kendati demikian, andi hingga saat ini belum dapat membeberkan rincian kegiatan mana saja yang adanya dugaan tindak pidana korupsi. 
sebab masih harus dirahasiakan terlebih dahulu untuk kepentingan penyidikan yang tengah berlangsung.
baca juga:tinggal 2 hari kerja lagi, cjh dari 8 daerah ini belum lunasi biaya haji 
"untuk spesifikasi, serta anggaran kegiatan yang ada dugaan tindak pidana korupsi kita belum bisa jelaskan.
yang jelas salah satu kegiatan besar di tahun itu adalah pelaksanaan pilkades," ujar andi. 
ketika ada informasi baru, terkait dengan penyidikan yang tengah mereka lakukan ini pihak kejari akan segera memberitahukan ke media. 
"kalau ada informasi terbaru lagi nanti kita pasti akan segera beritahukan kepada awak media untuk jadi sumber informasi masyarakat," tukasnya. 
baca juga:3 agenda kunjungan kajati bengkulu, bupati mukomuko “curhat” 4 masalah ini 
terpisah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur juga ikut menyoroti dugaan korupsi di dinas pmd yang saat ini sudah naik ke tahapan penyidikan oleh kejari kaur. 
ketua dprd kabupaten kaur diana tulaini mengatakan, bukan kali pertama dinas pmd tersandung kasus korupsi.
seharusnya pemerintah kabupaten (pemkab) kaur memberikan perhatian lebih agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. 
"ini bukan kali pertama, seharusnya pemkab kaur lebih teliti lagi dalam memberikan jabatan.
agar tidak terjadi kasus korupsi terus di dinas pmd, tegasnya. 
baca juga:doa bersama, ini pesan mahfud md di bengkulu utara, juga soal putusan dkpp
dprd kabupaten kaur sendiri, tentu saja mendukung penuh segala bentuk tindakan dari kejari kaur dalam menegakan hukum di kabupaten kaur. 
diana juga meminta agar pihak kejari benar-benar mengusut tuntas segala bentuk tindak pidana korupsi di kabupaten kaur. 
"kita tentunya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh aph.
apalagi demi menegakkan hukum di kabupaten kaur," tukasnya. 
baca juga:maksimalkan badan layanan umum daerah pengelolaan sampah
senada dengan ketua dprd kaur, kepala dinas pmd kaur m. suhadi, st mengatakan siap memfasilitasi apa saja berkas yang diperlukan oleh pihak kejari kaur untuk kepentingan penyidikan. 
"kita akan memfasilitasi, apa yang dibutuhkan oleh pihak kejari kaur untuk kepentingan penyidikan tentu akan kita sediakan," singkatnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan