Bawaslu Panggil 3 ASN Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Ini Kasusnya

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 05 Feb 2024 - 22:29

Bawaslu panggil 3 ASN Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Ini Kasusnya --Abdi/RB

bawaslu panggil 3 asn dinas kesehatan kota bengkulu, ini kasusnya                             koranrb.id - bawaslu kota bengkulu memanggil 3 aparatur sipil negara (asn) dinas kesehatan kota bengkulu.
pemanggilan terkait dugaan asn dinas kesehatan kota bengkulu terlibat kasus membagikan bahan kampanye calon dprd provinsi bengkulu beberapa waktu lalu.  
adapun asn dinas kesehatan kota bengkulu yang dipanggil merupakan yang diduga terlibat dalam distribusi bahan kampanye yang melanggar aturan.
“kita panggil tiga asn yang diduga membagikan dan menerima bahan kampanye, yang diduga juga dilakukan di lingkungan dinas kesehatan (dinkes) kota bengkulu,” sampai ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat.
baca juga:perhatian! 11 februari apk caleg harus dicopot, bawaslu siap sita apk 
baca juga:bawaslu tangani 4 dugaan pelanggaran netralitas asn, begini nasib kasusnya sekarang!
rahmat menjelaskan, pemanggilan kembali atas dugaan tersebut sebagai tindak lanjut dari temuan bawaslu terkait aktivitas membagikan bahan kampanye caleg. 
asn yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan mereka dalam pembagian bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan pemilu.
“kita meminta klarifikasi, itu tujuan pemanggilan yang dilakukan dari dugaan asn yang membagikan bahan kampanye tersebut,” ucap rahmat.
rahmat menerangkan, pemanggilan tersebut setelah bawaslu kota bengkulu telah mengangkat dugaan pelanggaran tersebut menjadi sebuah temuan.
baca juga:11 pelanggaran diproses dan 5 rekomendasi sanksi dikeluarkan bawaslu kota bengkulu
baca juga:bawaslu keluarkan rekomendasi dugaan potensi pelanggaran kampanye prabowo, ini jadwalnya
bawaslu kota bengkulu akan memperoses dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan tahapan penanganan pelanggaran.
"kami mengambil langkah ini sesuai dengan tanggung jawab kami untuk memastikan integritas pemilu. jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil sesuai dengan hukum yang berlaku." katanya.
rahmat berharap proses klarifikasi diharapkan dapat membuka seluruh fakta dan mengungkap apakah ada pelanggaran etika asn dalam kaitannya dengan pemilu.
pihak bawaslu mengingatkan bahwa semua pihak, termasuk asn, harus mematuhi peraturan pemilu dan menjaga netralitas dalam mendukung proses demokrasi.
kasus ini menyoroti pentingnya penegakan aturan dalam memastikan pemilu yang adil dan bersih di kota bengkulu.
baca juga:bawaslu kaji laporan calon dpd ri bagi-bagi sembako
baca juga:bawaslu proses oknum dosen kampus swasta, ini penyebabnya!
“netralitas asn sangat ditekankan, untuk pemanggilan semoga mendapatkan poin untuk mengungkapkan dari dugaan tersebut,” ucap rahmat.
sementara itu, koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri bahwa pemanggilan bertujuan untuk dimintai klarifikasi serta sebagai rangkaian tahapan temuan dari dugaan pelanggaran yang didapati.
"kita telah panggil kami mintai klarifikasi. hal tersebut sebagai tahapan penelusuran," jelas ahmad.
ahmad menjelaskan pemanggilan tersebut guna mencukupi untuk masuk ketahapan selanjutnya, setelah dirasa cukup data yang diperlukan maka bawaslu kota bengkulu akan mengeluarkan surat rekomendasi dari dugaan pelanggaran tersebut.
baca juga:bawaslu panggil asn dinkes terima bahan kampanye calon anggota dprd provinsi bengkulu 
baca juga:calon dpd lapor calon dpd ke bawaslu provinsi bengkulu, tim lengkapi berkas laporan 
“kita proses, nanti apabila sudah cukup maka akan di keluarkan surat rekomendasi dari pelanggaran yang didapati,” ujar ahmad.
ahmad menjelaskan pemanggilan tiga asn dinkes tersebut oleh bawaslu kota bermula karena diduga oknum asn tersebut terlibat langsung dalam kampanye caleg dprd provinsi bengkulu daerah pemilihan kota bengkulu  
akibatnya dugaan aksi asn tidak netral yang dilakukan oknum pejabat dinkes pada saat jam kantor, diduga terjadi pada 16 januari 2024 di dinkes kota bengkulu berujung di proses oleh bawaslu kota bengkulu. 
“ada dugaan pelanggaran, kita mendapatkan laporan 16 januari 2024 lalu dan sudah kita laukan pemerosesan dari laporan tersebut,” tegas ahmad.
baca juga:diduga tidak netral, asn dinkes penuhi panggilan bawaslu
baca juga:alasan bawaslu minta saksi parpol awasi dptb 
ahmad mengungkapkan terkait dugaan pelanggaran penyebaran bahan kampanye di lingkungan dinkes kota bengkulu tersebut, apabila berdasarkan bukti yang telah didapat penelusuran bawaslu kota bengkulu.
tambah ahmad, selanjutnya bawaslu kota bengkulu mengkaji dari hasil pemanggilan oknum asn tersebut setelah dimintai keterangan.
selanjutnya, apabila dari data bukti dan hasil pemanggilan membuktikan dugaan tindak pelanggaran tersebut, bawaslu kota bengkulu akan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran tersebut.
“bukti penelusuran sudah kita dapat dari dugaan pelanggaran di lingkungan dinkes (kota, red), dari klarifikasi dari oknum tersebut kami bisa mengetahui motifnya serta dapat mengeluarkan surat rekomendasi dari dugaan pelanggaran tersebut,” ucap ahmad.
ahmad menerangkan dugaan pelanggaran tersebut, melanggar peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023, pasal 74 ayat (1) berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat sturktural, pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
kemudian dalam ayat (2) pasal 74 disebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
selain itu, dalam pasal 72 pkpu nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara. dimana dalam ayat (4) disebutkan 'pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau tim kamapanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) aparatur sipil.
“dari pkpu saja sudah melanggar belum aturan lain, jadi pelanggaran netralitas ini sangat banyak regulasi yang mengatur,” ungkap ahmad. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan