Pemilu Serentak 2024, Saat Pencoblosan Surat Suara Diizinkan Bawa HP, Tidak Diizinkan Foto

Reporter: Fran Sinatra |

Editor: Fazlul Rahman |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 15:30

Pemilu serentak 2024. Foto Ilustrasi/ fran sinatra/ koranrb.id--

pemilu serentak 2024, saat pencoblosan surat suara diizinkan bawa hp, tidak diizinkan foto                            bengkulu, koranrb.id- pada saat pencoblosan surat suara pemilihan umum (pemilu) serentak 2024, pemilih diizinkan membawa hp, namun tidak diizinkan mengambil foto.
komisi pemilihan umum (kpu) pada saat pencoblosan surat suara, warga diizinkan untuk membawa hp saat mencoblos di bilik suara. 
baca juga:bawaslu panggil asn dinkes terima bahan kampanye calon anggota dprd provinsi bengkulu
baca juga:5 mitos di balik keindahan danau toba, salah satunya dihuni ikan mas raksasa
namun demikian, tidak boleh digunakan untuk mengambil gambar atau foto.
selain itu, komisi pemilihan umum (kpu), mengatakan bahwa pada saat pencoblosan surat suara, pimilih atau warga diizinkan untuk membawa posel (hp) di bilik suara.
tetapi dengan catatan tidak boleh mendokumentasikannya atau memfoto maupun mengambil video surat suara.
baca juga:calon dpd lapor calon dpd ke bawaslu provinsi bengkulu, tim lengkapi berkas laporan
baca juga:mitos desa lawang agung, diselubungi tabir gaib, sulit ditemukan oleh penjajah
ketua komisi pemilihan umum (kpu) hasyim asy'ari, mengatakan "kalau bawa hp saja boleh, tapi tidak boleh memfoto ataupun merekam”. 
selain itu, nantinya ditiap tempat pemungutan suara (tps) kita membuat seruan bahwa para kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), untuk menyampaikan kepada pemilih supaya menghindari untuk memfoto ataupun memvideokan pilihannya di tempat pemungutan suara (tps)," ungkap hasyim asy'ari. 
baca juga:apa saja perbedaan pemilu dan pilkada? begini penjelasannya
baca juga:danau tes, dibalik pesonanya yang memukau tersimpan mitos keberadaan ular kepala tujuh
ia mengatakan juga, bahwa imbauan tersebut akan disampaikan kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps).
hasyim juga menjelaskan salah satu asas pemilihan umum (pemilu) adalah rahasia. 
oleh karena itulah, kata hasyim, pemilih tidak boleh mendokumentasikan aktivitasnya di bilik suara pada pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 hari rabu tanggal 14 februari mendatang.
baca juga:1.024 disabilitas tuna wicara dan 535 sensorik rungu gunakan hak pilih
baca juga:4 mitos di kota bengkulu, salah satunya keberadaan delman di tengah malam
"membawa alat rekaman, baik suara, video ataupun foto, pertanyaannya kira-kira mau dipakai apa?" ungkap hasyim asy'ari.
hasyim juga mengatakan, bahwa imbauan tersebut juga ditujukan untuk anggota tim kampanye dan para pemilih di luar negeri. 
selain itu, menurut hasyim asy'ari, pemilih ataupun warga patut mempertanyakannya apabila ada instruksi untuk membawa ponsel dan mengambil gambar ataupun video di bilik, tempat mencoblos surat suara pada pemilihan umum (pemilu) serentak pada februari 2024 mendatang.
baca juga:diduga tidak netral, asn dinkes penuhi panggilan bawaslu
baca juga:mitos air terjun pengantin, selain enteng jodoh di tunggu sosok seorang pangeran 
"pertanyaannya terjamin enggak kerahasiaan itu, kalau itu sudah melanggar asas kerahasiaan itu menjadi suatu problem”, kata hasyim asy'ari. 
selain itu hasyim asy'ari mengatakan, nanti semisalkan itu kemudian dihitung sendiri, ternyata punya kami sekian, yang diumumkan komisi pemilihan umum (kpu) sekian, ini jadi suatu problem,".
baca juga:alasan bawaslu minta saksi parpol awasi dptb
baca juga:5 kisah mitos yang ada di pasemah air keruh, salah satunya keberadaan naga di sungai air keruh
dimana masa kampanye peserta pilpres dan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 akan berakhir pada 10 februari 2024. 
pemilihan umum di indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
baca juga:amin kampanye di tegal, prabowo tekankan ketahanan pangan, ganjar janji kembangkan pulau terpencil
baca juga:mitos keberadaan suku gaib di indonesia, benarkah manusia bisa menikahi orang bunian?
setelah amendemen keempat undang-undang dasar (uud) 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat (mpr).
adapun pemilu telah disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilihan umum (pemilu). 
baca juga:mahfud md belum serahkan surat mundur dari menkopolhukam
baca juga:mitos bendungan kokoh karena tumbal manusia, berikut kisahnya 
dimana pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum (pemilu) diadakan pertama kali pada pemilu 2004.
pada tahun 2007, berdasarkan undang-undang (uu) nomor 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu).
baca juga:tkd prabowo-gibran balas pernyataan tkd amin
baca juga:misteri hantu mak sumay, mitos legenda dari provinsi bengkulu, ini tempat kesukaannya
pada umumnya, dimana istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. 
adapaun pemilihan umum (pemilu) harus dilakukan secara berkala, hal ini dikarenakan mempunyai fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.
baca juga:apakah ptps berhak menerima biaya perlindungan pemilu serentak 2024? ini penjelasannya
baca juga:mitos keberadaan suku gaib di indonesia, benarkah manusia bisa menikahi orang bunian?
adapun sejarah pemilihan umum (pemilu) di indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.
dimana asas pemilihan umum (pemilu) di indonesia menganut asas, luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas dan rahasia". 
baca juga:oknum caleg dprd kota bengkulu diduga libatkan pelajar di sekolah, bisa pidana penjara dan denda
baca juga:menilik keberadaan suku muyu di papua, mempunyai kekuatan supranatural 
adapun asas luber, sudah ada sejak zaman orde baru.
~ langsung, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan dengan orang lain.
~ umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara indonesia yang sudah mempunyai hak untuk menggunakan suara.
baca juga:kampanye di medsos jangan ada unsur sara
baca juga:penghuni tanah papua dan tradisi uniknya suku dani, suku yang suka berperang
~ bebas, berarti pemilih atau warga diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
~ rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih atau warga bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri saja.
pada era reformasi berkembang juga asas jurdil, yang merupakan singkatan dari, jujur dan adil. 
adapun asas jujur, mengandung arti bahwa pemilihan umum (pemilu) harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.
baca juga:bawaslu terima data apk melanggar dari panwascam, berikut rincian zona merah pemasangan apk
baca juga:suku amungme papua yang terasing dari tanahnya sendiri, begini penjelasannya
dimana hal tersebut untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang mempunyai hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih nantinya. 
asas adil, merupakan perlakuan yang sama terhadap peserta (pemilu) pemilihan umum dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. 
baca juga:laporan dana kampanye paling kecil, psi beri klarifikasi
baca juga:sejarah dan tradisi suku asmat, punya seni mengukir yang handal
sedangkan asas jujur dan adil, mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, namun juga juga penyelenggara pemilihan umum (pemilu).
adapun hari pencoblosan di dalam negeri akan digelar pada hari rabu tanggal 14 februari 2024 mendatang.(**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan