Pemerintah Bahas Skema Pinjaman Mahasiswa untuk Berkuliah, Hat-hati Bisa Menimbulkan Masalah Ini

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 30 Jan 2024 - 22:30

Menkeu menyebut Pemerintah bahas skema pinjaman mahasiswa untuk berkuliah.--ist/rb

pemerintah bahas skema pinjaman mahasiswa untuk berkuliah, hat-hati bisa menimbulkan masalah ini                              koranrb.id– pemerintah bahas skema pinjaman mahasiswa untuk berkuliah. 
setelah muncul kontroversi kebijakan sejumlah kampus untuk penggunaan pinjaman online (pinjol) yang disodorkan kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah tunggal (ukt). 
menteri keuangan sri mulyani indrawati menjelaskan, pemerintah bahas skema pinjaman mahasiswa untuk berkuliah atau student loan. 
ani menjelaskan, dewan pengawas lembaga pengelola dana pendidikan (lpdp) meminta lpdp untuk kemungkinan mengembangkan skema pinjaman mahasiswa untuk berkuliah.
baca juga:bawaslu panggil oknum pejabat, tindakannya di dinkes kota diduga langgar pkpu
baca juga:41 pejabat pemprov bengkulu uji kompetensi, segera mutasi? 
’’saat ini terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita sekarang sebetulnya sedang membahas dalam dewan pengawas lpdp meminta lpdp untuk mengembangkan kemungkinan men-develop yang disebut student loan," kata menkeu. 
tapi hati-hati skema pinjaman mahasiswa untuk berkuliah bisa menimbulkan masalah ini. 
"tapi kita juga waspada, di negara maju seperti as itu sudah dilakukan dan menimbulkan masalah jangka panjang,’’ ujarnya pada konferensi pers komite stabilitas sistem keuangan (kssk) di jakarta.
baca juga:diresmikan, setia negara city park terbuka untuk masyarakat 
baca juga:soal dugaan guru sd menghina murid, ini klarifikasi dari dinas dikbud rejang lebong
plus minus kebijakan skema pinjaman mahasiswa untuk berkuliah akan terus dicermati. 
sehingga berbagai kemungkinan yang terjadi bisa diantisipasi. 
bisa menimbulkan masalah ini  
menkeu menyebut hal itu juga termasuk dari sisi kemampuan bayar agar tidak memberatkan mahasiswa. 
baca juga:matangkan persiapan pemungutan dan penghitungan suara, kpu benteng gelar simulasi
baca juga:temuan bpk hingga rp 5 miliar, dua opd diminta hati-hati
namun, pada saat yang sama, pemerintah juga tidak ingin kebijakan itu justru memicu terjadinya moral hazard.
’’lpdp nanti akan merumuskan bagaimana keterjangkauan pinjaman itu sehingga tidak memberatkan student tapi tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetep memberikan afirmasi terutama pada kelompok tidak mampu,’’ tutur mantan direktur pelaksana bank dunia itu. 
seperti diketahui, student loan adalah dana yang dipinjamkan untuk para mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi namun kekurangan dana.
baca juga:pendaftaran cabup cawabup agustus, ini jadwal lengkapnya 
baca juga:segera buang dari rumah, ini 9 benda penghambat rezeki menurut primbon jawa
skema pembayarannya dilakukan dengan sistem cicilan.
tenor yang ada pun bermacam-macam, bahkan beberapa ada yang harus melunaskan cicilan sebelum mereka lulus kuliah. 
ani menggarisbawahi, skema student loan yang tengah digodok diharapkan bisa membantu para pelajar.
sebab, sumber daya manusia yang unggul adalah salah satu syarat bagi ri untuk bisa menjadi negara maju. 
baca juga:apakah ptps berhak menerima biaya perlindungan pemilu serentak 2024? ini penjelasannya
baca juga:kecelakaan maut di jalan tol bengkulu, kamera cctv tak menyala
dia menjelaskan, lpdp pun mengelola dana yang makin besar.
untuk tahun ini, anggaran yang dikelola lpdp sekitar rp 150 triliun.
hal itu terbagi dalam beberapa alokasi, mulai dari dana abadi pendidikan, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi pesantren, dan lainnya. 
meski begitu, menkeu menekankan bahwa lpdp bukanlah satu-satunya lembaga yang bertugas mengembangkan bidang pendidikan.
anggaran pendidikan yang setiap tahunnya minimal 20 persen dari belanja apbn pun telah digelontorkan kepada berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
’’lpdp adalah komplemennya. jadi jangan kemudian memikirkan satu-satunya untuk mengadili semua isu hanya lpdp, nggak. kita punya anggaran di kementerian agama, kemendikbud, brin, transfer ke daerah, untuk biaya operasi sekolah, untuk paud, untuk pendanaan pendidikan, untuk honor para guru, perbaikan kesejahteraan, perbaikan sekolah, itu semuanya ada dalam berbagai kementerian dan lembaga. jadi jangan sampai hanya melihat dari satu sisi (lpdp) saja,’’ katanya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 31 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan