Mahasiswa Ancam Cabut Paksa APK, Bawaslu Beri Penjelasan Mengejutkan

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 22 Jan 2024 - 23:45

Mahasiswa ancam cabut paksa APK di pohon, Bawaslu beri penjelasan mengejutkan --abdi/rb

mahasiswa ancam cabut paksa apk, bawaslu beri penjelasan mengejutkan                              bengkulu, koranrb.id - mahasiswa ancam cabut paksa apk (alat peraga kampanye). 
bila bawaslu kota bengkulu dan pemerintah kota (pemkot) bengkulu tidak segera menertibkan apk yang tertancap di pohon dalam kota bengkulu. 
tapi bawaslu beri penjelasan mengejutkan. 
mahasiswa pencinta alam (pa) mengancam akan menggelar cabut paksa apk terpasang di pohon di lingkungan kota bengkulu.
hal tersebut disampaikan saat gabungan pa saat audiensi kepada badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu pada senin 22 januari 2024. 
baca juga:tpd prabowo-gibran tak gubris surat bawaslu, pastikan terus berjalan
baca juga:bawaslu keluarkan imbauan tidak kampanye di sini, bila dilanggar siap-siap kena sanksi 
mahasiswa  cabut paksa akan dilakukan apabila audiensi mereka tidak diindahkan pihak bawaslu kota bengkulu dan pemerintah kota (pemkot) bengkulu.
dalam hal ini dinas lingkungan hidup (dlh) kota 
bengkulu dan dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota bengkulu.
gabungan dari gerakan tersebut terdiri dari, mahasiswa hukum pencinta alam (mahupala), mahasiswa pencinta alam universitas dehasen (mapala unived), mapala agra buana, mapala fakultas fp unib dan mapala vulkanik.
“kami meminta pemkot dan bawaslu kota (bengkulu, red) untuk mentertibkan.
apabila tidak ditertibkan setelah kami melakukan audiensi, kami akan lakukan seminggu lagi,” tegas sekretaris bersama, mahesa bagaskara.
baca juga:terima “surat cinta” dari bawaslu, tpd prabowo-gibran beri jawaban ini 
baca juga: bendera partai mengganggu, bawaslu sampaikan begini
mahesa sebut apk di pohon sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan.
ia juga menyatakan bahwa penanaman apk di pohon merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan lingkungan.
"kami sangat prihatin melihat apk tertancap di pohon di kawasan yang seharusnya dilindungi.
ini bukan hanya merugikan ekosistem, tetapi juga menciderai semangat pelestarian alam yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak," ujar mahesa.
baca juga:bawaslu awasi 6 tps khusus
baca juga:jaga netralitas kampus, bawaslu dan perguruan tinggi jalin kerja sama 
mahesa sampaikan rencana selanjutnya untuk menggelar audiensi ke dlh kota bengkulu serta perwakilan dari instansi terkait, untuk meminta penjelasan terkait apk di pohon tersebut. 
namun, audiensi tersebut juga dirancang agara gabungan mapala tersebut mendapatkan izin dali dlh untuk cabut paksa apk tersebut.
pihaknya juga berandai apabila tidak diizinkan mereka akan tetap melakukan penccabutan apk pohon tersebut.
“kami selanjutnya akan audiensikan pada dlh apabila ada gubrisan terkait diizinkan atau tidak kami akan tetap cabut apk itu,” ancam mahesa.
baca juga:pengawasan penanganan dan tindak pelanggaran, bawaslu terbitkan 23 surat 
baca juga:bawaslu kesulitan awasi dana kampanye
sebagai organisasi mapala yang peduli terhadap lingkungan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan keberlanjutan alam demi masa depan yang lebih baik.
“sudah komitment dan tugas kita bersama untuk menjaga dan lestarikan alam,” ujar mahesa.
bawaslu memberi penjelasan mengejutkan. koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) ahmad maskuri, saat menerima audiensi tersebut memberikan klarifikasi terkait apk di pohon tersebut.
ahmad menjelaskan apk pohon tersebut belum bisa ditertibkan karena yang berwenang terkait pohon di lingkungan kota bengkulu merupakan dlh dan penegakannya ialah satpol pp kota bengkulu.
baca juga:49 hari kampanye, bawaslu kota bengkulu temukan 3 pelanggaran, ini rinciannya
baca juga:bawaslu proses potensi dugaan pelanggaran kampanye prabowo
hal tersebut termaktum dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah kota bengkulu. dan yang menerapkan aturan tersebut sudah tentu instansi di lingkungan pemkot bengkulu.
“itu diatur di perda (nomor 4 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah kota bengkulu, red) jadi yang berhak tentu dlh dan satpol pp, (kota bengkulu, red),” ucapnya.
ahmad juga mengungkapkan sangat menyambut baik audiensi yang dilakukan mahasiswa di kantor bawaslu kota bengkulu, ia membeberkan telah memberikan pemahaman terkait aturan serta reulasi yang ada.
“kita sambut dan kita diskusi, alhamdulillah mereka mengerti,” ujar ahmad. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan