Dua Dinas Disorot LHP BPK, Inspektorat Tuntaskan Tujuh OPD Awal Maret

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 22 Jan 2024 - 23:25

SOROT: Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Seluma disorot LHP BPK, Inspektorat Rakor dengan tujuh OPD. IST/RB--

dua dinas disorot lhp bpk, inspektorat tuntaskan tujuh opd awal maret                             koranrb.id – dua dinas di kabupaten seluma jadi sorotan dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) audit badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi bengkulu.
hal ini disampaikan ketua dprd seluma, nofi eriyan andesca, s.sos. dari beberapa organisasi perangkat daerah (opd) kabupaten seluma yang tercatat di lho bpk, ada dua dinas yang memiliki banyak catatan yakni dinas pupr dan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud). 
bpk telah memberikan rekomendasi kepada bupati seluma, terkait temuan lhp dua dinas tersebut beserta opd yang lain.
maka dari itu nofi menegaskan, bahwa bupati melalui jajarannya harus menindaklanjuti temuan di dua dinas beserta opd yang lain, termasuk menjalankan rekomendasi dari bpk. 
baca juga:terima lhp 2023, gubernur: segera petakan dan selesaikan
baca juga:inspektorat distribusikan lhp keuangan 148 desa
"kita dprd seluma menjalankan kewenangan sebagai pengawasan. maka dari itu kepada pemerintah kabupaten (pemkab) seluma harus menyelesaikan seluruh temuan termasuk kelebihan bayar di bawah waktu 60 hari," ujar nofi eriyan.
selain itu, nofi mengatakan dalam waktu dekat unsur pimpinan akan berkoordinasi dengan fraksi di dprd seluma untuk menggelar rapat koordinasi bersama pemkab seluma, terutama dinas pupr dan disdikbud seluma untuk menindaklanjuti hasil temuan bpk.
"nantinya opd yang terkait akan kita panggil, terutama dinas pupr dan disdikbud seluma," ungkap nofi.
dilanjutkan nofi, dalam lhp bpk terdapat banyak rekomendasi yang dialamatkan kepada bupati seluma.
diantaranya temuan kelebihan bayar, kurangnya volume pembangunan dalam suatu pekerjaan/proyek, termasuk juga jasa konsultan dalam pengawasan dan perencaan pembangunan yang diduga banyak mendapatkan temuan.
baca juga:ratusan juta jadi temuan bpk di dinas pupr, berikut rinciannya!
baca juga: audit bpkp kerugian negara rp 323 juta, kepsek ditahan
nofi mendukung adanya visi misi bupati seluma dalam bidang pembangunan. namun sebaiknya beberapa hal juga harus dipertimbangkan agar tidak menjadi temuan dikemudian hari seperti halnya saat ini. 
dan diharapkan pembangunan dilakukan sesuai rencana serta tetap mengedepankan peraturan yang mengikat dalam rencana awal. 
"infrastruktur terutama gedung, jalan dan jembatan memang sangat penting bagi masyarakat. namun alangkah baiknya jika semuanya dipertimbangkan secara matang sehingga tidak menjadi temuan. jadikan ini sebagai evaluasi agar tidak timbul masalah yang sama dikemudian hari," tegas nofi.
terakhir, nofi menegaskan agar pemkab seluma beserta dua dinas dan opd masuk dalam temuan lhp bpk, tidak menggunakan jasa kontraktor/rekanan yang sudah masuk dalam daftar hitam.
baca juga:temuan bpk capai rp1,2 miliar perjalanan dinas terindikasi ganda dan tidak dilaksanakan
baca juga:temuan bpk masih 'nyangkut', realisasi tgr baru 73 persen
karena dalam catatan bpk masih ada opd yang banyak menggunakan jasa rekanan yang sudah masuk daftar hitam ke dalam proyek pembangunannya. 
dalam hal ini dprd seluma berharap agar inspektorat seluma dapat segera bertindak lebih cepat untuk menyelesaikan semua temuan, kalau bisa tuntas dibawah waktu 60 hari.
"karena banyak opd yang sudah diblacklist tahun sebelumnya, namun tahun selanjutnya masih digunakan. kepada pemkab seluma melalui inspektorat diharapkan agar segera tindaklanjuti dengan cepat seluruh temuan dari bpk," pungkas ketua dprd seluma.
sementara itu, inspektur inspektorat seluma, dr. marah halim saat dikonfirmasi, menegaskan bahwa inspektorat sudah menindaklanjuti lhp bpk. 
baca juga:temuan bpk masih 'nyangkut', realisasi tgr baru 73 persen
baca juga:hibah masjid agung temuan bpk, tahun anggaran 2022
ini dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi (rakor) antara inspektorat dan opd yang didapati temuan oleh bpk.
temuan ini ada pada 7 opd di pemkab seluma, namun saat ini sudah ada sebagian yang mengembalikan temuan. 
untuk yang lainnya marah menegaskan harus segera dikembalikan paling lambat 12 maret 2024.
"kita sudah lakukan pertemuan dengan 7 opd terkait, sudah ada yang mengembalikan. untuk yang belum masih akan kita tunggu kalau bisa sebelum tanggal 12 maret sudah clear semua," tegas marah halim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan