Aksi Demo Aliansi Petani Kelapa Sawit di Kantor Gubernur, Koorlap: Penetapan Harga TBS Sawit Itu Prank!

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 28 Apr 2025 - 22:29

DEMONSTRASI: Sejumlah petani kelapa sawit saat membentangkan spanduk dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin, 28 April 2025.--RENO/RB

Justru masih ada yang ngambil Rp2.600/Kg,” ujarrnya

Sementara itu, Kepala DTPHP Provinsi Bengkulu M.Rizon mengklaim saat ini di lapangan harga tingkat petani naik dari Rp20 sampai Rp50.

Kemudian untuk terkait dengan kemitraan, dijelaskannya kemitraan tersebut dibina langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai syarat mendirikan pabrik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pertanian, 20 persen bahan baku pabrik merupakan kemitraan, maka pemerintah dapat memberikan sanksi dan mencabut izin.

“Sebagaimana kita ketahui kemitraan itu dibina langsung oleh pemerintah kabupaten dan salah satu syarat mereka mendirikan pabrik saja itu sudah kemitraan.

Yang menetapkan harga itu Pemprov dan kewenangan untuk pembinaan untuk sanksi dan cabut izin itu kabupaten,” ujarnya

Adapun beberapa poin tuntutan masa aksi tersebut diantaranya, menagih janji Gubernur Bengkulu memberi sanksi kepada pabrik yang tidak taat harga tetapan pemerintah.

Kemudian meminta Gubernur Bengkulu dan atau Kepala Daerah melaksanakan perintah Permentan No 13 tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dan Pergub Prov. Bengkulu No 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebunan di Provinsi Bengkulu.

Terakhir pada poin tuntutan tersebut meminta untuk membentuk percontohan sesuai Permentan dan Pergub.

Untuk diketahui April 2025, TBS Kelapa Sawit sudah ditetapkan oleh Pemprov Bengkulu sebesar Rp3.143/Kg, namun dari 31 PMKS yang ada saat ini justru tidak satupun mematuhi harga tersebut.

aksi demo aliansi petani kelapa sawit di kantor gubernur, koorlap: penetapan harga tbs sawit itu prank!                            bengkulu, koranrb.id – aliansi petani kelapa sawit, senin 28 april 2025 menggelar demonstrasi di depan kantor gubernur bengkulu.
mereka menagih janji gubernur terkait dengan sanksi pada pabrik kelapa sawit yang tidak taat dengan harga tandan buah segar (tbs) sawit yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
lantaran tidak menemui titik terang saat beraudiensi bersama pemprov bengkulu, aliansi petani kelapa sawit bengkulu bakal menggelar aksi yang lebih besar.
hal tersebut, ditegaskan salah satu petani kelapa sawit yang juga menjadi koordinator lapangan (koorlap) dalam aksi tersebut, rio njul.
baca juga: bandar dan pengguna sabu ditangkap polres bengkulu utara, asal barang sedang ditelusuri
ia menyangkan hasil audiensi yang berlangsung di ruang rapat merah putih kantor gubernur berasama asisten ii pemprov bengkulu, raden ahmad denny, sh, mm dan kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (dtphp) provinsi bengkulu m. rizon s.hut, m.si harus berakhir tanpa adanya hasil yang jelas.
“kita sangat menyayangkan hasil dari audiensi ini tidak sesuai harapan, kami akan kembali dengan masa yang lebih besar dan akan membawakan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit dan berbagai hal lainnya,” jelasnya.
menurutnya kedatangan para petani kelapa sawit dari berbagai daerah di provinsi bengkulu tersebut untuk meminta kejelasan terkait ketetapan harga tbs kelapa sawit yang sebesar rp3.143 yang ditegas wakil gubernur bengkulu, ir. h. mian beberapa waktu lalu.
“harga yang ditetapkan pemprov bengkulu itu prank, hanya membuli para pabrik,” terangnya.
baca juga:pemkot bengkulu usulkan rp110 miliar ke bappenas untuk bangun rumah sakit spesialis mata 
ditambahkan, ketua aliansi petani sawit bengkulu, edy mashury menerangkan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan sanksi kepada pabrik kelapa sawit (pks) lantaran tidak adanya kemitraan dengan pemprov bengkulu yang tidak memiliki dasar hukum. 
“tanpa perjanjian kemitraan, tidak ada yang bisa mencabut izin pabrik karena tidak ada dasar hukumnya,” ujarnya 
salah satu petani sawit dari kabupaten mukomuko, susantri menyampaikan, hampir 1 bulan harga yang ditetapkan tidak direalisasikan oleh pks, justru saat ini harga tbs kelapa sawit masih seharga rp2.600 hingga rp2.850/kg. 
“tidak ada itu, sudah hampir 1 bulan tidak perusahaan yang mengambil dengan harga itu.
baca juga:lpkj disetujui, bupati arie tegaskan kebut program prioritas 
justru masih ada yang ngambil rp2.600/kg,” ujarrnya 
sementara itu, kepala dtphp provinsi bengkulu m.rizon mengklaim saat ini di lapangan harga tingkat petani naik dari rp20 sampai rp50. 
kemudian untuk terkait dengan kemitraan, dijelaskannya kemitraan tersebut dibina langsung oleh pemerintah kabupaten (pemkab) sebagai syarat mendirikan pabrik.
sesuai dengan peraturan menteri (permen) pertanian, 20 persen bahan baku pabrik merupakan kemitraan, maka pemerintah dapat memberikan sanksi dan mencabut izin. 
baca juga:9 perwira polda bengkulu dimutasi, ini daftarnya
“sebagaimana kita ketahui kemitraan itu dibina langsung oleh pemerintah kabupaten dan salah satu syarat mereka mendirikan pabrik saja itu sudah kemitraan.
yang menetapkan harga itu pemprov dan kewenangan untuk pembinaan untuk sanksi dan cabut izin itu kabupaten,” ujarnya
adapun beberapa poin tuntutan masa aksi tersebut diantaranya, menagih janji gubernur bengkulu memberi sanksi kepada pabrik yang tidak taat harga tetapan pemerintah.
kemudian meminta gubernur bengkulu dan atau kepala daerah melaksanakan perintah permentan no 13 tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mitra dan pergub prov. bengkulu no 64 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebunan di provinsi bengkulu.
baca juga:antrean bbm di spbu-spbu di kota arga makmur bengkulu utara dipicu keterlambatan pasokan
terakhir pada poin tuntutan tersebut meminta untuk membentuk percontohan sesuai permentan dan pergub.
untuk diketahui april 2025, tbs kelapa sawit sudah ditetapkan oleh pemprov bengkulu sebesar rp3.143/kg, namun dari 31 pmks yang ada saat ini justru tidak satupun mematuhi harga tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 29 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan