Indikasi Unprosedural Pembangunan Merah Putih Walk Semakin Terkuak

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 28 Apr 2025 - 22:15

BAHAS: Hearing Komisi V DPRD Provinsi Bengkulu dengan sejumlah OPD di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 28 April 2025. Membahas pembangunan Merah Putih Walk yang terindikasi unprosedural.--RENO/RB

indikasi unprosedural pembangunan merah putih walk semakin terkuak                            bengkulu, koranrb.id – pembangunan merah putih walk di kawasan stadion semarak sawah lebar kota bengkulu terindikasi melanggar sejumlah ketentuan.
dewan berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum.
hal tersebut diketahui dari hasil hearing yang digelar komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu bersama pemprov bengkulu, senin, 28 april 2025 di ruang rapat komisi sekretariat dprd provinsi bengkulu.
hearing itu dihadiri perwakilan bpkd provinsi bengkulu, utusan bapenda provinsi bengkulu, kasatpol pp provinsi bengkulu dr. h. atisar, s.ag, kepala biro hukum setda provinsi bengkulu hendri donan, sh, mh, sekeretaris dispora provinsi bengkulu mike van hope dan perwakilan dinas pupr kota bengkulu.
baca juga:harga cabai merah naik, cuaca hingga bbm jadi pemicu
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, membeberkan proses awal pembangunan merah putih walk yang dilakukan pt. impian bengkulu indah (ibi) dengan nilai investasi sebesar rp5 miliar tersebut terindikasi melanggar sejumlah ketentuan yang berlaku.
"sebagaimana kita ketahui bersama, dalam hearing tadi (kemarin, red) terungkap sejumlah fakta jika ada indikasi unprosedural dalam pembangunan tersebut," ungkap usin.
sejumlah pelanggaran yang dilakukan tersebut seperti pembangunannya dilakukan terlebih lebih dulu dari pada perizinannya. 
hal tersebut dibuktikan dengan persetujuan bangunan gedung (pbg) baru diterbitkan oleh dpmptsp kota bengkulu, 12 februari 2025 lalu.
baca juga:dugaan pt alno rusak hutan mukomuko, aktivis desak tindakan tegas
sementara untuk pembangunannya sendiri sebelum tanggal perizinan tersebut diterbitkan sudah dimulai.
"yang anehnya lagi, perjanjian kerja sama yang mereka buat, malah hanya ditandatangani dispora selaku pengelola aset dengan pihak pt. ibi.
harusnya yang menandatangani gubernur atas nama pemprov bengkulu selaku pemilik aset," ujar usin.
kemudian indikasi unprosedural lainnya berupa objek aset yang digunakan.
baca juga:pemkab mukomuko sediakan alat bantu penyandang disabilitas
harusnya terkait pemanfaatan objek tersebut dengan sistem sewa, namun pada pelaksanaannya sendiri dijadikan objek retribusi.
"dengan fakta ini, ada indikasi jika daerah telah dirugikan. karena yang namanya sewa, nilainya pasti lebih besar ketimbang retribusi," beber usin.
usin menegaskan bahwa kesimpulan dari hearing yang dilakukan tersebut, ia meminta masing-masing opd melakukan telaah secara tertulis, yang kemudian dilaporkan kepada gubernur bengkulu dan dprd provinsi bengkulu.
"dari hasil telaah itulah nanti, kita juga bakal mengeluarkan rekomendasi," tambah usin.
baca juga:pemberangkatan cjh mukomuko dimatangkan, lokasi penjemputan dibagi 2 
adapun rekomendasi tersebut berupa pembatalan perjanjian yang sudah ada, kemudian mereview ulang investasi tersebut, atau dikelola secara bisnis dengan melibatkan bumd.
"kalau terkait rekomendasi ke penegak hukum, sebenarnya penegak hukum sudah bisa mengambil tindakan.
tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kita juga menerbitkan rekomendasi secara tertulis ke penegak hukum," sampai usin.
usin juga menyayangkan ketidakhadiran pt. ibi dalam gelaran hearing tersebut.
baca juga:pengadaan seragam sekolah gratis belum pasti 
sebab mereka sudah secara resmi diundang.
"saat sidak lalu kita sudah menyampaikan, bahkan kita juga sudah layangkan undangan resmi.
tapi mereka tetap tidak hadir, padahal mereka merupakan pihak berkompeten dalam persoalan ini," ungkap usin.
sementara itu, sekretaris dispora provinsi bengkulu, mike van hope mengatakan terkait dengan persoalan tersebut tetap bisa mengacu pada perjanjian yang telah ada.
baca juga:dprd bengkulu tengah minta pt raa berhenti operasi, sampai izin hgu terbit
dimana dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jika ada poin bertentangan dengan regulasi yang berlaku, maka isi perjanjian bisa diubah lagi ataupun menyesuaikan dengan aturan yang ada tersebut.
"kalau memang dipandang demikian, kita bersama pt. ibi bersedia merubah isi perjanjian.
pada dasarnya investasi itu merupakan niat baik kita untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, dan terciptanya lapangan pekerjaan," jelas mike.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 29 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan