Pemkab Perpanjang SK Pjs Kades Tanjung Alam, Kasus Nikahi Janda

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 22 Apr 2025 - 22:20

Sekda Kepahiang Dr. Hartono--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

pemkab perpanjang sk pjs kades tanjung alam, kasus nikahi janda                            kepahiang,koranrb.id - pemkab kepahiang kembali memperpanjang sk pjs kades tanjung alam yang sebelumnya sudah berakhir sejak 31 maret 2025.
perpanjangan dilakukan seiring belum adanya putusan terhadap kades (nonaktif) fery marzoni yang sebelumnya telah diberhentikan sementara lantaran terkait persoalan asusila nikahi janda. 
sejauh ini, tim yang dibentuk pemkab kepahiang masih melakukan kajian terhadap hasil laporan yang sudah dilayangkan pjs kades. sekda kepahiang dr. hartono membenarkan perihal perpanjangan sk pjs kades tanjung alam.
"kita masih mengkaji laporan dari pjs, karena harus ditelaah dahulu. menunggu ini, sk pjs sekarang kami perpanjang," kata sekda.
diketahui, masa pencopotan sementara yang bersangkutan sekaligus penunjukan pjs kades sudah berakhir sejak akhir maret. 
baca juga:program 100 kerja bupati-wabup kepahiang, genjot kinerja seluruh opd
baca juga:transparansi dokumen, setkab kepahiang gunakakan aplikasi srikandi versi 3 
karena hal ini pula, ada sinyalemen kades tanjung alam kecamatan ujan mas ferry marzoni yang sudah diberhentikan sementara per 1 januari 2025 lalu bakal selamat dari pemecatan permanen.  
dalam perjalanannya, pjs kades telah ditunjuk membantu menjalankan roda pemerintahan di desa tanjung alam tersebut selama kekosongan jabatan sementara. 
sekaligus bertugas, melayangkan laporan kepada tim pemeriksa dan penelaah pemkab kepahiang, sebagai bahan dasar pertimbangan untuk menentukan putusan terhadap nasib kades tanjung alam. 
nah, sk terhadap pjs ini sendiri hanya akan berlaku selama 3 bulan saja, terhitung sejak 1 januari 2025 sampai dengan 31 maret 2025. 
sebelum sk tersebut berakhir, diharapkan sudah ada hasil yang bisa dibawa ke pemerintah daerah untuk pertimbangan keputusan bagi bupati kepahiang.
pjs kades dapat memastikan evaluasi terhadap kades sesuai keinginan masyarakat di sana. apakah, sudah tak menginginkan kades melanjutkan masa jabatannya lagi atau tidak. 
polemik di desa tanjung alam ini sendiri meruncing setelah warga beserta perangkat desa mendesak kades mundur. bukan tanpa alasan, kades tanjung alam dianggap telah melanggar norma adat dan asusila. 
kades fery terbukti 'ada main' dengan wanita di desa yang sudah berstatus janda. 
baca juga:pembunuhan 2 anak kelurahan kandang: polisi tegaskan 1 tersangka, keluarga korban ungkap janggal 
baca juga:sekwan kepahiang 'digeser' jadi staf ahli, wabup: eselon 2 juga
belakangan, kades memenuhi desakan pihak keluarga wanita dengan bersedia menikahi janda tersebut dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar rp10 juta dan menikahi secara resmi. 
karena itu pula, kades diketahui melakukan pengurusan izin poligami resmi ke pengadilan negeri (pn) kepahiang. 
setelah mendapat persetujuan warga, lembaga adat hingga dprd kabupaten kepahiang, badan permusyawaratan desa (bpd) tanjung alam telah melayangkan surat langsung kepada bupati kepahiang (saat itu,red), hidayatullah sjahid berisi mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen kepada kades tanjung alam kecamatan ujan mas.  
surat bpd tanjung alam nomor 004/bpd/ta/2024 di atas dikeluarkan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) inspektorat daerah kabupaten kepahiang nomor t.700.1.2.1/1949/inp/kph/2024 tanggal 11 november 2024. 
serta surat lembaga adat rejang kepahiang (ladrk) nomor 05/lark/xi/2024 tertanggal 12 november 2024 tentang rekomendasi terhadap dugaan perbuatan asusila kades tanjung alam.
surat juga ditembuskan kepada kepala inspektorat daerah kabupaten kepahiang, ketua lark dan camat ujan mas.  dalam surat tertanggal 12 november 2024 dan ditandatangani ketua bpd rahadi itu, berisi sikap bpd tanjung yang mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen kepada ferry marzoni dari jabatannya sebagai kades tanjung alam kecamatan ujan mas. 
desakan mundur mulai dari warga, bpd, lembaga adat desa hingga telah mendapat 'lampu hijau' dari dprd kabupaten kepahiang terus bergulir. dari sini pula, inspektorat daerah kabupaten kepahiang bergerak melakukan pemeriksaan. hasilnya juga telah dilaporkan ke bupati, hingga kemudian sang kades diputus non aktif sementara.
pada surat berkop bpd yang ditandatangani perwakilan warga itu, berisi menuntut feri marzoni dari jabatan kepala desa tanjung alam kecamatan ujan mas. atau  meminta  feri marzoni segera mengundurkan diri dengan ikhlas dari jabatannya sebagai kades tanjung alam kecamatan ujan mas. disusul oleh desakan dari lembaga adat desa (lad) tanjung alam

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 23 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan