Soroti Permasalahan Krusial, KRM Minta Gubernur Bela Rakyat

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 22 Apr 2025 - 22:18

DEMONSTRASI: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KRM saat menggelar aksi demonstrasi di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa, 22 April 2025.--RENO/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Soroti berbagai permasalahan lingkungan dan sosial, Koalisi Rafflesia Mekar (KRM) meminta Gubernur H. Helmi Hasan, SE mengeluarkan kebijakan membela rakyat.

KRM yang terdiri dari Organisasi Kepemudaan (OKP), Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), dan Universitas Bengkulu (Unib) tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa, 22 April 2025.

Koordinator Lapangan (Korlap), Teo Ramadan menyampaikan aksi tersebut dilakukan atas dasar ada beberapa permasalahan yang krusial yang terjadi di Provinsi Bengkulu.

“Kami mendesak Gubernur Bengkulu untuk segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Berbagai permasalahan lingkungan dan sosial ini telah berlangsung lama dan merugikan masyarakat Bengkulu,” kata Teo, Selasa 22 April 2025.

Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan KRM tersebut diantaranya, pendangkalan alur Pulau Baai Bengkulu yang hingga saat ini belum tuntas.

Kemudian stagnannya penyelesaian konflik lingkungan atas hadirnya PLTU Teluk Sepang hingga isu pertambangan emas ilegal di kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma.

“Tidak lupa kriminalisasi perizinan yang dialami petani, dugaan pemaksaan perizinan, dan alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi,” beber Teo.

Dalam tuntutannya, KRM meminta Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE untuk mengeluarkan surat resmi atas nama Pemprov Bengkulu yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan permasalah tersebut, melalui surat yang diserahkan kepada Asisten II Setdaprov Bengkulu RA Denni, SH, MA, yang didampingi Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Donni Swabuana, ST, M.Si dan beberapa pejabat pemprov lainnya pada saat aksi berlangsung.

KRM juga memberikan tenggat waktu selama 7 hari, terhitung sejak surat tuntutan diterima oleh Pemprov Bengkulu tersebut.

“Kami berikan waktu selama 7 hari, untuk menindaklanjuti tuntutan kami,” tambahnya.

soroti permasalahan krusial, krm minta gubernur bela rakyat                            bengkulu, koranrb.id – soroti berbagai permasalahan lingkungan dan sosial, koalisi rafflesia mekar (krm) meminta gubernur h. helmi hasan, se mengeluarkan kebijakan membela rakyat.
krm yang terdiri dari organisasi kepemudaan (okp), mahasiswa universitas muhammadiyah bengkulu (umb), dan universitas bengkulu (unib) tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur bengkulu pada selasa, 22 april 2025.
koordinator lapangan (korlap), teo ramadan menyampaikan aksi tersebut dilakukan atas dasar ada beberapa permasalahan yang krusial yang terjadi di provinsi bengkulu.
“kami mendesak gubernur bengkulu untuk segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
baca juga:program 100 kerja bupati-wabup kepahiang, genjot kinerja seluruh opd
berbagai permasalahan lingkungan dan sosial ini telah berlangsung lama dan merugikan masyarakat bengkulu,” kata teo, selasa 22 april 2025. 
beberapa permasalahan yang menjadi sorotan krm tersebut diantaranya, pendangkalan alur pulau baai bengkulu yang hingga saat ini belum tuntas.
kemudian stagnannya penyelesaian konflik lingkungan atas hadirnya pltu teluk sepang hingga isu pertambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung bukit sanggul, kabupaten seluma.
“tidak lupa kriminalisasi perizinan yang dialami petani, dugaan pemaksaan perizinan, dan alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi,” beber teo.
baca juga:pembunuhan 2 anak kelurahan kandang: polisi tegaskan 1 tersangka, keluarga korban ungkap janggal 
dalam tuntutannya, krm meminta gubernur bengkulu, h. helmi hasan, se untuk mengeluarkan surat resmi atas nama pemprov bengkulu yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan permasalah tersebut, melalui surat yang diserahkan kepada asisten ii setdaprov bengkulu ra denni, sh, ma, yang didampingi kepala dinas esdm provinsi bengkulu  donni swabuana, st, m.si dan beberapa pejabat pemprov lainnya pada saat aksi berlangsung. 
krm juga memberikan tenggat waktu selama 7 hari, terhitung sejak surat tuntutan diterima oleh pemprov bengkulu tersebut.
“kami berikan waktu selama 7 hari, untuk menindaklanjuti tuntutan kami,” tambahnya.
baca juga:transparansi dokumen, setkab kepahiang gunakakan aplikasi srikandi versi 3 
teo menegaskan jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada respons dan tindakan nyata dari pemprov bengkulu, maka krm akan kembali menggelar aksi massa dengan skala yang lebih besar.
“kami akan terus mengawal isu-isu ini dan memastikan bahwa suara masyarakat bengkulu didengar.
jika dalam 7 hari tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar,” pungkasnya.
sementara itu, asisten ii setda provinsi bengkulu, ra denni, sh, ma menyampaikan kehadirannya di tengah para masa aksi tersebut hanya sebatas penerima aspirasi lantaran gubernur bengkulu, wakil gubernur bengkulu dan sekda provinsi bengkulu sedang tidak ada di kantor.
baca juga:sekwan kepahiang 'digeser' jadi staf ahli, wabup: eselon 2 juga
“posisi kami tidak mengambil keputusan, hanya menerima aspirasi saja, kami diminta sebagai fasilitator atau menjembatani tuntutan sejumlah mahasiswa kepada bapak gubenur helmi hasan,” ungkap denni.
untuk itu, poin tuntutan, berita acara dan draf kajian krm mekar tentang permasalahan lingkungan dan sosial saat ini tengah ditampung dan bakal disampaikan kepada gubernur bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 23 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan