Terus Garap Hutan, PT Alno Akui Masih Tunggu Pengusulan Keterlanjuran

terus garap hutan, pt alno akui masih tunggu pengusulan keterlanjuran koranrb.id – berbeda halnya dengan kasus alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal di kabupaten mukomuko yang diduga dilakukan oknum anggota dprd aktif dan non aktif yang penanganan perkaranya tak kunjung diketahui perkembangannya. untuk kebun sawit pt alno agro utama air ikan estate yang merupakan bagian dari anglo eastern plantation (aep) group, manajemen pt alno mengakui adanya kebun sawit perusahaan yang masuk ke dalam kawasan hutan, dan saat ini tengah menunggu proses pengusulan keterlanjuran dari instansi terkait. “terkait perkembangan pengusulan keterlanjuran, kebun sawit yang masuk dalam kawasan. kita masih menunggu, sejauh ini belum ada perkembangan,” singkat humas pt alno air ikan mukomuko zainal. sebelumnya zainal juga pernah menyampaikan manajemen pt alno sudah lebih dulu melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023. baca juga:kemenperin bersama industri tpt hadapi tantangan global baca juga:masih ada 300 guru sertifikasi lagi di bengkulu utara tunggu sk tpg dari kementerian keuangan dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno. “betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”tutupnya. sekretaris ikatan alumni (ikal) kehutanan universitas bengkulu abdurahman suwardi s.hut, m.ling mengatakan, perbaikan birokrasi di tubuh pemerintahan dari baik menjadi lebih baik harus terus ditingkatkan. begitu juga dengan pelayanaan-pelayanaan yang menjadi menjadi tanggung jawab. apa yang menjadi pengakuan pihak perusahaan adanya upaya tanggungjawab kepada negara dengan mengusulkan bentuk keterlanjuran menggarap kawasan hutan tentunya harus dihargai, jika itu benar. baca juga:wujudkan konsumen cerdas bertransaksi digital, peringati hari konsumen nasional 2025 baca juga:kritikan, warga tambal jalan berlubang provinsi di lebong “ya kalau memang perusahaan tersebut sudah mengusulkan bentuk keterlanjuran sesuai regulasi yang ditetapkan pusat. tentu instansi terkait di daerah tau, seperti apa prosesnya, maksudnya jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam hal ini apalagi negara,”terangnya. abdu juga menyampaikan, permasalahan alih fungsi kawasan hutan telah terjadi sejak dulu bukan baru-baru ini saja. hal tersebut didasari bertambahnya jumlah penduduk, yang diikuti dengan bertambahnya kebutuhan produksi bahan baku, yang dihasilkan dari perkebunan. sementara jumlah luasan daratan tidak bertambah, maka dari itulah mulainya gejolak alih fungsi kawasan. adanya toleransi pengurusan bentuk keterlanjuran merupakan peluang besar yang sengaja dibuka kementerian kehutanan, yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara bijak. “kalau dulu itu perambah dihutan dikejar-kejar oleh polisi kehutanan ditangkapi, agar tidak menggarap kawasan hutan lagi. namun saat ini kami rasa penanganan yang diberikan lebih persuasif. dimana perambah dari masyarakat disiapkan program perhutanan sosial (ps) dan perusahaan juga disiapkan pengurusan bentuk keterlanjuran. jadi sangat sayang jika kemudahan yang diberikan tidak dimanfaatkan, atau sistem penanganan didaerah yang belum sanggup merangkulnya,”bebernya baca juga:pemkab bengkulu utara siapkan rp265 juta reward paskibraka tahun ini baca juga:ekspor produk kulit naik 8 persen, optimalkan sentra ikm dijelaskan abdu didalam undang-undang cipta kerja (uuck) no. 6 tahun 2023, pasal 110a dan 110b, jelas mengizinkan kebun sawit yang sudah ada di dalam kawasan hutan untuk tetap beroperasi. namun ada persyaratan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang harus dipenuhi. dalam kurun waktu 3 tahun setelah berlakunya uuck. jika tidak menyelesaikan izin usahanya dalam waktu 3 tahun, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa dicabutnya izin usaha dan denda. untuk sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021. yang menjelaskan tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak (pnbp), yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. “maka dari itu, pastikan saja terlebih dulu prosesnya seperti apa, dan saya rasa instansi terkait harus menyampaikan sejauh mana perkembangan pengusulan. jangan sampai nantinya usulan memang tertahan di daerah,”tutupnya. baca juga:jadi sorotan, panja pad dprd seluma panggil pengelola tambak udang pt. mts baca juga:280 unit lampu jalan di bengkulu utara rusak, dishub siapkan 100 lampu baru sementara itu, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut sebagai perpanjangan instansi terkait di kabupaten mukomuko. saat di konfirmasi rb 20 april 2024, terkait informasi bentuk keterlanjuran garap kawasan yang dilakukan pt alno, kepala kphp mukomuko tersebut tidak bisa dihubungi. sebelumnya aprin menyampaikan, beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l. dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit. namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa. “peran kami memang melakukan pengawasan, namun terkait bentuk usulan keterlanjuran itu menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu dan bpkh lampung yang tau seperti apa. yang pastinya sampai saat ini kami tidak tau seperti apa status lahan yang pernah kami datangi tersebut,”terangnya. baca juga:rawan bencana, warga di 9 kecamatan di lebong diminta waspada baca juga:pmk melandai, dinas pertanian klaim sudah salurkan 2.250 dosis vaksin aprin menyampaikan, jika memang lahan tersebut saat ini sudah legal digunakan perusahaan tersebut. seharusnya manajemen memiliki surat permohonan pelepasan atau pinjam pakai kawasan. sabagai dasar bawasanya memang ada upaya menjalankan kewajiban yang dilakukan pihak perusahaan. selain itu juga dlhk provinsi bengkulu juga tidak pernah menyampaikan informasi lanjutan terkait proses pengajuan bentuk keterlanjuran lahan tersebut ke kphp mukomuko. “sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian. waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”tandas aprin. (pir)  

Tag

• # pt alno garap hutan mukomuko
• # pt alno
• # perambahan hutan
• # hutan mukomuko dirambah

Share

• 
• 
• 
• 
•