Tidak Punya HGU, Ketua DPRD Bengkulu Tengah Juga Pertanyakan Kontribusi PT RAA

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 20 Apr 2025 - 22:30

Ketua DPRD Bengkulu Tengah didampingi anggota DPRD Bengkulu Tengah saat sidak ke PT RAA.--jeri/rb

tidak punya hgu, ketua dprd bengkulu tengah juga pertanyakan kontribusi pt raa                             koranrb.id - perusahaan perkebunan kelapa sawit pt riau agrindo agung (raa) saat ini sedang menjadi sorotan.
sebab pt raa diduga tidak memiliki legalitas yang jelas karena tidak memiliki hak guna usaha (hgu) padahal sudah beroperasi sejak tahun 2008.
sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk) tanggal 27 oktober 2016 terkait pasal 41 undang-undang (uu) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki hgu dan iup.
baca juga:penyelenggaraan jambore pemuda daerah diundur sebulan 
baca juga:disdikbud mukomuko pastikan bos 2025 tidak terdampak efisiensi, naik sekitar rp20 juta dibanding 2024
disisi lain dprd bengkulu tengah juga menyoroti kontribusi pt raa untuk kabupaten bengkulu tengah, sebab selama ini pt raa diduga tak memberikan kontribusi apapun.
ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri mengungkapkan, tak hanya mempertanyakan persoalan legalitas perizinan, pihaknya juga mempertanyakan terkait kontribusi yang diberikan pt raa untuk bengkulu tengah, baik itu berupa pendapatan asli daerah (pad) maupun anggaran csr.
"ternyata pt raa ini sama sekali tidak berkontribusi untuk bengkulu tengah. baik itu memberikan pad melaluo dana bagi hasil pemerintah pusat dan anggaran csr perusahaan kepada masyarakat," tegasnya
pihaknya mempertanyakan ini karena sudah seharusnya perusahaan yang berdiri disuatu daerah memberikan kontribusi pad maupun bantuan csr. apalagi perusahaan tersebut selama beroperasi menggunakan fasilitas kabupaten, seperti menggunakan infrastruktur jalan.
baca juga:stok menipis, cabai merah tembus rp70.000/kg 
baca juga:permudah penangkapan, ternak liar bakal ditembak bius
bisa dilihat bersama banyak jalan menuju pt raa tersebut mengalami rusak berat. itu membuktikan kalau pt raa tidak memberikan kontribusi apapun untuk kabupaten bengkulu tengah. makanya pihaknya berharap pemkab bengkulu tengah bisa mengkaji ini semua ini.
"kami sangat berharap pemkab bengkulu tengah harus menindaklanjuti semua ini. jangan sampai pt raa itu hanya berdiri dan beroperasi di bengkulu tengah namun tidak memberikan kontribusi apapun," ungkapnya
sementata itu, bupati bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap menyatakan dengan tegas akan memanggil pihak manajemen pt raa terkait polemik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini.
pemanggilan harus dilakukan karena pihaknya ingin memastikan lebih lanjut terkait kondisi pastinya seperti apa. pihaknya berharap pt raa bisa korperatif nantinya.
baca juga:pastikan bantuan alsintan tepat sasaran
baca juga:insentif belum dibayar, nakes rsud datangi dprd rejang lebong
"tentu ini akan menjadi perhatian khusus untuk kita dan akan telusuri mulai dari awal, bagaimana administrasi perizinan dari pt raa ini. sehingga titik permasalahannya bisa diketahui," ujarnya.
lanjut rachmat, permasalahan seperti ini harus dihadapi dengan kepala dingin. agar persoalan yang terjadi tidak berlarut-larut dan bisa menemukan titik terang.
ia juga telah sudah meminta dinas pertanian (distan) sebagai opd teknis untuk menindaklanjuti semua ini. tentu pemkan bengkulu tengah berharap dengan begitu, diharapkan ada solusi terbaik dari permasalahan dan seluruh pihak masih bisa bekerja seperti biasa.
"pasti akan kita tertibkan, kenapa sampai berlarut-larut sejak tahun 2008, sampai sekarang hgu tidak diurus," ungkapnya.
baca juga:pembangunan breakwater pelabuhan perikanan nusantara pasar lama segera dilaksanakan 
baca juga:pembangunan breakwater pelabuhan perikanan nusantara pasar lama segera dilaksanakan 
diberitakan sebelumnya, dinas pertanian (distan) kabupaten bengkulu tengah akan segera memanggil pihak manajemen pt riau agrindo agung (raa). pemanggilan ini dilakukan sebagai tindaklanjut terkait dugaan pt raa yang tidak memiliki hak guna usaha (hgu) padahal sudah beroperasi sejak tahun 2008.
diketahuinya pt raa tidak memiliki hgu ini setelah ketua dprd bengkulu tengah beserta anggota dprd lainnya melakukan sidak ke pt raa beberapa waktu lalu. saat sidak inilah diketahui jika pt raa tidak memiliki hgu.
sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk) tanggal 27 oktober 2016 terkait pasal 41 undang-undang (uu) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki hgu dan iup.
menyikapi semua ini, pelaksana tugas (plt) kepala distan bengkulu tengah, helmi yuliandri, sp, mt mengatakan, jika dirinya sudah mendapatkan informasi terkait kejadian ini. semua ini sudah disampaikan ketua dprd bengkulu tengah pada saat rapat pekan lalu.
baca juga:unihaz bengkulu lepas 78 mahasiswa prakrin
baca juga:usulan pembayaran tpp masih diverifikasi kemendagri
tentu temuan ini akan menjadi perhatian khusus bagi distan bengkulu tengah. helmi menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap administrasi pt raa ini. sebab ia masih baru bertugas di distan, maka harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu semua administrasinya.
"saya masih baru bertugas di distan bengkulu tengah. nanti saya akan minta bidang yang membidangi persoalan ini untuk dilakukan pengecekan administrasi terkait perusahaan perkebunan pt raa tersebut," ujarnya
lanjut helmi, pihaknya akan memastikan akan mencari tahu mengapa semua ini bisa terjadi dan apa permasalahannya sehingga semua ini bisa terjadi. yang pasti distan bengkulu tengah akan memanggil pihak pt raa untuk mengklarifikasi semua ini.
"pasti akan kita panggil pihak manajemen pt raa. tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kita. kita akan meminta klasifikasi terkait kejadian ini dan apa permasalahannya sampai bisa terjadi seperti ini," demikian helmi.
sebelumnya, ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri menegaskan, jika dprd bengkulu tengah mempertanyakan terkait legalitas dan kontribusi pt raa kepada bengkulu tengah.
sebab saat ia berkunjung ke pt raa dan mempertanyakan izin tetapi manajer pt raa tidak bisa menjawab. padahal perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2008.
"beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke pt raa.  dalam kunjungan ini saya menanyakan perihal izin ini mereka. tetapi kenyataanya manajer pt raa bengkulu tengah tidak bisa menjawab dan menyatakan masih menunggu dokumen dari perusahaan induk," ujarnya.
menyikapi semua ini, fepi pun langsung menggelar rapat bersama beberapa kepala opd di pemkab bengkulu tengah. tentu temuan ini menjadi perhatian khusus bagi dprd dan pemkab bengkulu tengah dan tak bisa didiamkan saja.
sebab apabila didiamkan saja, maka kabupaten bengkulu tengah yang akan dirugikan. apalagibpt raa tersebut memiliki kebun seluas lebih dari 2.500 hektare itu.
"saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait untuk menindaklanjuti semua ini. saya berharap pemkab bengkulu tengah bisa menindaklanjuti semua ini dan jangan didiamkan saja," katanya
disiai lain, ternyata pt raa ini sama sekali tidak berkontribusi untuk bengkulu tengah. kontribusi yang dimaksud seperti penambahan pendapatan asli daerah (pad) melalui dana bagi hasil pemerintah pusat dan anggaran csr perusahaan kepada masyarakat.
"jangankan menyumbang pad daerah, menyalurkan csr kepada masyarakat saja tidak, ini yang kita berat," tegasnya.
terpisah, manajer perusahaan perkebunan kelapa sawit pt riau agrindo agung (raa) bengkulu tengah, moeliono mengatakan,  saat ini dirinya belum bisa berkomentar terkait legalitas perusahaan.
"mohon maaf karena saya baru 5 bulan di pt raa, saya tidak bisa memberikan komentar atas pertanyaan tersebut," ujarnya
ia pun membantah kalau pt raa tak bisa menunjukkan dokumen perizinan kepada ketua dan anggota dprd saat melakukan sidak. sebab pihaknya ketua dprd tidak bersurat terlebih dahulu ingin berkunjung ke pt raa.
"mohon maaf, ketua dprd dan tim datang ke pt raa tidak ada menyurati management, sehingga kami tidak ada data yang mau disiapkan. sehingga kami koordinasi (terlebih dahulu) dengan tim legal dari medan," katanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 21 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan