Insentif Belum Dibayar, Nakes RSUD Datangi DPRD Rejang Lebong

KORANRB.ID - Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup akan mendatangi DPRD Rejang Lebong apabila insentif pelayanan yang dijanjikan dibayarkan bulan ini belum dibayarkan.

Diketahui, insentif pelayanan nakes RSUD Curup itu telah menunggak sedari Desember 2024 lalu.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Rejang Lebong, dr. Reycho Yasin sp.an mengatakan, apabila insentif belum ada titik terang untuk dilakukan pembayaran maka mungkin nakes akan melakukan hearing ke DPRD Rejang Lebong.

"Apabila ini tidak dibayarkan setelah lamanya, maka mungkin nakes akan melakukan hearing ke DPRD," kata Reycho.

BACA JUGA:Pembangunan Breakwater Pelabuhan Perikanan Nusantara Pasar Lama Segera Dilaksanakan

BACA JUGA:UNIHAZ Bengkulu Lepas 78 Mahasiswa Prakrin

Reycho mengubgkapkan, setidaknya ada 20 nakes RSUD yang merupakan anggota maupun pungurus dari IDI Rejang Lenong. "20 orang untuk yang di RSUD Rejang Lebong (anggota IDI, red)," beber Reycho.

Reycho menerangkan, insentif pelayanan nakes RSUD Curup yang molor pembayarannya tersebut dipastikan akan membuat nakes tidak maksimal bekerja.

Atas keterlambatan itu, Reycho sangat menyayangkan, padahal cara perhitungan membayar remunisasi tersebut sudah tertuang pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Remunerasi pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BACA JUGA:Usulan Pembayaran TPP Masih Diverifikasi Kemendagri

BACA JUGA:Dukung Program Pemerintah, Polda Bengkulu Bagikan MBG

Serta untuk menghitung insentif yang dibayarkan sudah diatur dan tertuang pada Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 122 tahun 2024 tentang sistem penghitungan atas jasa pelayanan pada layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

"Untuk apa sampai nunggak 5 bulan lamanya, apalagi Perbup sudah ada dan Perdil RSUD juga sudah ada, jadi apa yang menghambat," tegas Reycho.

Lebih lanjut, Reycho mengatakan, sangat menyayangkan terhambatnya pembayaran terhambat karena pihak menegemen RSUD beralasan belum menemukan formula pembayaran.