Diduga 60 Persen Tambak Udang di Kaur Izinnya Bermasalah

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 11 Apr 2025 - 22:43

SAMPAIKAN: Kasat Reskrim Polres Kaur sampaikan hasil pengecekan tambak udang di Kabupaten Kaur.--RUSMAN AFRIZAL/RB

diduga 60 persen tambak udang di kaur izinnya bermasalah                            bintuhan, koranrb.id - dari 28 tambak udang di kabupaten kaur yang masih aktif beroperasi di tahun 2024 yang lalu, diduga 60 persen diantaranya izinnya bermasalah.
hal ini berdasarkan penelusuran yang saat ini sedang dilakukan oleh unit tindak pidana tertentu (tipidter) satreskrim polres kaur.
hal ini juga diperkuat dengan temuan dari dinas lingkungan hidup (dlh) kaur hasil pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh tim pejabat pengawas lingkungan hidup (pplh) beberapa waktu yang lalu rata-rata tambak udang di kabupaten kaur tidak taat dokumen ukl-upl.
meskipun demikian, tim penyidik tipidter satreskrim polres kaur akan tetap melakukan penelusuran lebih lanjut.
baca juga:infrastruktur banyak rusak, uptd pam kekurangan karyawan
dengan cara melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan berkas-berkas yang mereka telah dikumpulkan. 
hal ini guna memastikan apakah benar atau tidak tambak-tambak udang di kabupaten kaur, melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu perizinan hingga pengolahan limbah yang tidak sesuai prosedur, sebagaimana yang saat ini kerap dilaporkan oleh masyarakat.
kapolres kaur akbp. yuriko fernanda, sh, s.ik, mh, melalui kasat reskrim akp. todo rio tambunan, s.th, m.th disampaikan kanit tipidter satreskrim polres kaur ipda. rendi saputra sh, mereka dalam waktu dekat ini kembali akan melanjutkan pengecekan langsung ke terhadap tambak-tambak udang di kabupaten kaur.
terutama tambak udang yang masih beroperasi khususnya di wilayah cuko dan pengubaiyan kecamatan kaur selatan.
baca juga:pajak sutet akan diterapkan tahun ini, bapenda warning tower bts
"data sementara yang kita kumpulkan 60 persen tambak udang ini diduga izinnya bermasalah, namun harus dipastikan betul nanti lewat pengecekan langsung ke lokasi," jelas rendi.
sementara itu, terkait dengan hasil temuan yang didapatkan oleh tim pplh dlh kaur sampai dengan saat ini masih belum ada tindakan lanjut dari pemerintah kabupaten (pemkab) kaur. 
sekretaris dlh kaur bambang trio irawan, sstp, m.si, mengatakan saat ini laporan tersebut sudah dibuat ulang oleh tim pplh dan sudah diselesaikan.
dalam waktu dekat laporan hasil temuan akan dinaikan lagi ke bupati kaur, tindakan apa nanti yang akan diambil itu nanti tergantung kebijakan langsung dari bupati kaur.
baca juga:pembayaran molor, tpp asn rejang lebong belum jelas
"laporan sudah ditangani oleh yang membidangi, sudah selesai hanya tinggal di naikan lagi ke bupati," terang bambang.
sebelumnya petunjuk dari plt bupati kaur sebelumnya, setiap tambak udang yang tidak taat dokumen ukl-upl akan diberikan surat keputusan (sk) langsung dari bupati kaur berupa teguran tertulis.
pihak tambak harus melakukan perubahan terhadap tambak agar sesuai dengan dokumen yang mereka unggah pada saat mengajukan perizinan.
apabila teguran tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak diindahkan, maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak dlh kaur adalah melakukan teguran paksaan. 
baca juga:bupati ajak lanjutkan kolaborasi bersama kapolres baru
bila tidak juga diindahkan maka, pihak pemkab kaur akan mengambil langkah terakhir yakni melakukan penyegelan terhadap tambak yang bersangkutan.
"kalau melihat dari temuan dan apa yang telah dilakukan sebelumnya, nampaknya tetap semua tambak akan diberikan teguran tertulis dari bupati," ujar bambang.
bambang mengaku, pihak dlh tidak bisa mengambil keputusan langsung, karena terkait dengan tindakan yang harus diambil kepada tambak udang yang tak tertib, itu semua tergantung dengan kebijakan resmi dari bupati selaku pimpinan tertinggi.
meskipun hasil pengecekan, di tahun 2024 yang lalu terhadap 28 tambak udang yang masih aktif dan beroperasi yang dilakukan oleh tim pplh beberapa waktu yang lalu, rata-rata tambak udang di kabupaten kaur tidak taat dokumen ukl-upl. 
baca juga:cjh rejang lebong masuk kloter 3 embarkasi padang
"kalau hasil pengecekan di lapangan jelas mereka ini diduga melakukan pelanggaran, tidak taat dokumen ukl-upl.
namun untuk keputusan yang diambil tetap harus menunggu perintah dari pimpinan," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 12 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan